GATRA, Kamis, 6 Mei 2004 10:00
Samego: Waspadai Skenario Rusuh untuk Munculkan Militer
Pengamat militer Dr Indria Samego mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai
skenario kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia untuk memunculkan pandangan
bahwa militer dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional mendatang.
"Berbagai kerusuhan di berbagai wilayah Tanah Air dalam beberapa pekan terakhir
mungkin saja merupakan skenario untuk menunjukkan bahwa militer lebih dibutuhkan
daripada polisi," katanya di sela-sela menjadi juri dalam lomba tingkat nasional untuk
mahasiswa di Surabaya, Kamis.
Di sela-sela lomba Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM) I-2004 yang
diikuti 30 peserta se-Indonesia di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu,
ia mengemukakan hal itu menanggapi kerusuhan di Maluku, Makassar, dan ledakan
bom di Riau.
Menurut peneliti LIPI itu, jika kerusuhan semakin tak terkendali maka hal itu justru
akan menjadi "pintu masuk" bagi militer untuk bermain di pentas politik.
"Karena itu, masyarakat jangan terprovokasi, sebab jika terpancing akan
memunculkan apa yang disebut dalam teori konspirasi bahwa sipil tidak mampu dan
hal itu akan menjadi momentum positif bagi militer untuk tampil ke permukaan,"
katanya.
Namun, katanya, pernyataannya itu bukan berarti dirinya menuduh Wiranto, SBY,
dan petinggi militer lainnya berada di balik berbagai aksi kerusuhan di Tanah Air,
karena hal itu mungkin saja dilakukan oknum militer untuk menguntungkan orang lain.
Senada dengan Samego, pengamat ekonomi Faisal Basri yang juga menjadi juri
dalam PPKM I-2004 itu menegaskan bahwa membaik-tidaknya kondisi ekonomi di
Indonesia tidak tergantung kepada sipil atau militer yang menjadi presiden/wapres
mendatang.
"Membaik-tidaknya kondisi ekonomi itu justru bergantung kepada track record dari
siapa capres yang tampil, apakah dia sering melakukan money politics, apakah dia
nanti mengampuni Soeharto, apakah dia kelak mengancam kebebasan pers, dan
seterusnya. Itu yang penting bagi masyarakat," katanya.
Ia menambahkan isu masalah HAM dalam bursa capres/cawapres itu "tidak laku"
bagi masyarakat, karena masyarakat tidak ada urusan dengan HAM dan mereka
menganggap bahwa HAM adalah urusan Amerika/asing, bukan urusan orang
Indonesia. [Tma, Ant]
Copyright © 2002-04 Gatra.com.
|
