KOMPAS, Senin, 26 April 2004
Pemprov Maluku Belum Pertimbangkan Naikkan Status Tertib
Sipil
Ambon, Senin 26-4-2004
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, belum mempertimbangkan
menaikkan status tertib sipil ke darurat sipil maupun darurat militer menyusul
terjadinya kerusuhan sejak hari Minggu (25/4), yang telah mengakibatkan 16 orang
meninggal dan 131 lainnya luka berat/ringan serta rusaknya sarana dan prasarana
umum maupun permukiman penduduk.
"Saya dan unsur muspida belum mempertimbangkannya," kata Gubernur ketika
ditanya sesuai teleconference dengan Kapolri Jenderal Pol.Dai Bachtiar di Mapolda
Maluku, Ambon, Senin (26/4) siang. Kerusuhan di Maluku sejak 19 Januari 1999 lalu
mengakibatkan diberlakukan Darurat Militer, 26 Juli 2002 lalu dan kemudian
diturunkan statusnya menjadi tertib sipil, 15 September 2003 lalu.
Gubernur Ralahalu mengakui, kekuatan pasukan, baik Polisi maupun TNI, di
daerahnya relatif kecil sehingga dengan kedatangan dua Satuan Setingkat Kompi
(SSK) Gegana dari Mabes Polri yang telah tiba di Ambon, Senin siang, bisa
mengoptimalisasi penanganan ketegangan.
"Mudah-mudahan bisa menambah perkuatan pasukan untuk mengatasi ketegangan
sejak Minggu siang. Selain itu, melalui koordinasi dengan Pangdam XVI/Pattimura,
kami juga meminta tambahan satu batalyon personil TNI yang dijadwalkan Selasa
(27/4) direalisir Panglima TNI," katanya menambahkan.
Khusus mengenai teleconference dengan Kapolri, Gubernur Ralahalu menjelaskan
bahwa kegiatan itu sifatnya hanya untuk melaporkan perkembangan situasi
sementara dan dijadwalkan kegiatan serupa juga dilakukan dengan Menko Polkam
dan Menko Kesra, Senin siang.
"Kapolri mengarahkan agar senantiaas memantau perkembangan dan gubernur
bersama unsur muspida tetap satu bahasa maupun langkah tindak yang betul-betul
sesuai prosedur yang berlaku. Mudah-mudahan dengan kekompakan ini bisa
mengatasi masalah yang kembali terulang, menyusul konflik awal, 19 Januari 1999
lalu," ujarnya.
Kapolda Maluku Brigjen (Pol) Bambang Sutrisno secara terpisah secara diplomatis
mengemukan bahwa menaikkan status tertib sipil ke darurat sipil maupun darurat
militer itu tergantung kesepakatan muspida dan diputuskan gubernur.
"Yang pasti siang ini dua SSK Gegana telah tiba di Ambon dan siap dikerahkan
sesuai koordinasi dengan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Syarifuddin
Summah," katanya seraya menambahkan, ketegangan di lapangan yang masih
berlangsung akan ditangani.
Pangdam XVI Pattimura Syarifuddin Summah membenarkan adanya penambahan
satu batalyon Satuan Tugas (Satgas) sebanyak 450 personil TNI.. Mereka akan
berada di posko dan didisain penanganan lapangan guna mencegah jangan sampai
konflik merembes ke daerah lainnya.
"Kami juga masih berusaha untuk menghentikan aksi pembakaran di kawasan
Talake, Kecamatan Nusaniwe maupun penembakan gelap dan bom. Begitu pun,
pengungsi Poka, Kecamatan Baguala, Kota Ambon telah dievakuasi dan diamankan
di Denzipur V," katanya.(Ant/nik)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
