Maluku Media Centre, Senin, 17/05/2004 22:31:20 WIB
Mahasiswa Desak Gubernur Usut FKM
Reporter : Azis Tunny, Hanafi Holle
Ambon, MMC --- Puluhan mahasiswa Ambon yang tergabung dalam kelompok Aksi
Mahasiswa Merah-Putih melakukan aksi demonstrasi, Senin (17/5). Mereka menuntut
kepada Gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda Maluku, untuk
menindak tegas kelompok Front Kedaulatan Maluku (FKM) sampai ke akar-akarnya.
Alasan mereka, akibat gerakan makar yang ingin memisahkan Maluku dari NKRI itu,
telah menyebabkan Kota Ambon kembali bergolak pada 25 April lalu, yang bertepatan
dengan hari yang di klaim oleh anggota dan pendukung FKM sebagai Hari
Kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) ke-54.
Kelompok mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Ambon itu mendatangi Kantor Walikota Ambon dan kantor Gubernur Maluku. Saat
menyampaikan sikap mereka kepada Gubernur Maluku Karel Albert Rahalalu, para
demonstran hanya diwakili lima orang perwakilan.
Akibat aksi itu, aktifitas di kantor wali kota praktis terhenti. Para pegawai yang
sementara bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan orasi-orasi para mahasiswa yang
intinya mengecam adanya gerakan separatis di Maluku. Aksi demostrasi tersebut
juga mengundang perhatian warga sehingga aparat keamanan dari Polres Pulau
Ambon melakukan pengaman ekstra dengan menurunkan sekitar 50 personelnya.
Ruas Jalan Sultan Hairun di depan kantor Wali Kota Ambon pun macet akibat
kosentrasi masa yang menyaksikan jalannya demonstrasi.
Saat menyampaikan sikap, Koordinator Aksi Mahasiswa Marah-Putih Maluku,
Subhan Palisoa, meminta pertanggungjawaban Kapolda Maluku atas kaburnya empat
orang tahanan FKM/RMS di tahanan Polda Maluku. Dia menegaskan, ada indikasi
tidak beres dalam institusi Polda Maluku.
Tuntutan lainnya, para mahasiswa juga mendesak kepada Gubernur Maluku dan Wali
Kota Ambon untuk menyelesaikan konflik horisontal yang terjadi di Maluku,
khususnya di Kota Ambon. "Damai dirasakan oleh warga Ambon ini hanya bersifat
sementara. Jika Pak gubernur dan wali kota tidak mampu menyelesaikan masalah
ini, maka mereka harus turun dari jabatannya," kata Subhan di depan Wakil Wali
Kota Ambon Syarif Hadler yang menerima mereka.
Tuntutan lainnya, para mahasiswa itu meminta Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda
Maluku untuk menindak tegas anggota TNI maupun Polri yang terlibat dalam gerakan
separatis FKM/RMS. "Anggota TNI/Polri di Maluku harus disterilkan dari anasir-anasir
separatis. Karena ada dugaan, sebagian oknum TNI/Polri di Maluku juga terlibat
dalam gerakan FKM/RMS," tandas Subhan.
Usai pembacaan tuntutan sikap para demonstran, Syarif Hadler menyatakan, saat ini
yang utama dilakukan untuk mengembalikan kehidupan normal adalah membangun
rasa saling percaya. Dia menegaskan, persoalan separatis adalah tanggungjawab
pemerintah yang akan ditangani lewat perangkatnya, yakni TNI/Polri.
"Kita perlu membangun kepercayaan antar sesama masyarakat dan juga memberi
kepercayaan kepada institusi kepolisian untuk mengatasi persoalan separatis karena
ini kewenangan dan tanggungjawab mereka," kata Syarif.
Menanggapi kaburnya empat orang tahanan RMS dari penjara Mapolda Maluku di
Kawasan Batumeja, Syarif mendesak pihak kepolisian untuk menangkap kembali
para tahanan yang kabur. "Polisi harus menangkap kembali mereka, jangan sampai
masalah empat orang ini kemudian merembet sampai ke masyarakat yang tidak
berdosa menjadi korban," tandasnya.
Sementara itu, sekitar pukul 17.30 WIT, dua lembar bendera RMS dinaikan ke udara
dengan menggunakan balon gas. Naiknya kedua bendera itu menarik perhatian
sebagian besar masyarakat Kota Ambon. Meskipun demikian, ini tidak memancing
reaksi warga. (MMC)
© 2003 Maluku Media Centre, All Rights Reserved
|
