SINAR HARAPAN, Kamis, 29 April 2004
Laode Ida: Konflik Ambon Skenario Jakarta Jelang Pemilihan
Presiden
Jakarta, Sinar Harapan
Pengamat politik dan anggota Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PIT), Laode
Ida melihat konflik yang saat ini terjadi di Ambon merupakan skenario besar yang
dibuat Jakarta menjelang pemilihan presiden. "Konflik ini jelas sudah dipersiapkan
sebelumnya untuk menunjukkan bahwa tentara memiliki posisi penting dalam
masalah pengamanan di negeri ini," katanya kepada SH, Kamis (29/4) pagi.
Menurutnya, hasil diskusi dengan kelompok PIT menyimpulkan, keberadaan Republik
Maluku Selatan (RMS) atau Front Kedaulatan Maluku (FKM) merupakan permainan
politisi dan tentara.
"Konflik yang terjadi di Ambon saat ini merupakan akibat dari proses pembiaran
tentara terhadap keberadaan kelompok ini. Jadi sama sekali bukan konflik
antaragama," katanya.
Peristiwa kerusuhan yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun RMS merupakan
skenario yang telah dibuat jauh-jauh hari. Buktinya, tidak ada upaya aparat untuk
segera melokalisir kerusuhan. Karena itu, PIT mendesak Pangima TNI Jenderal
Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar dan seluruh jajaran aparat
keamanan di bawahnya yang bertanggung jawab di Maluku, supaya mengundurkan
diri.
Dengan komando baru, jajaran aparat keamanan diharapkan bisa bersikap tegas
terhadap para pelaku kerusuhan di Ambon dan Maluku. Selain itu, PIT juga meminta
aparat melindungi Maluku dari masuknya organisasi atau kelompok sipil yang
mengatasnamakan apapun. Rekomendasi yang tak kalah pentingnya adalah,
membuat strategi dari bawah untuk melakukan rekonsiliasi antarkomunitas di Maluku.
Sementara itu Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta menolak
berkomentar lebih lanjut mengenai permintaan deportasi Pimpinan Eksekutif Front
Kedaulatan Maluku (FKM), Alex Manuputty yang diduga berada di Los Angeles.
Menurut Atase Pers Kedubes AS di Jakarta, Stanley Harsha, saat dihubungi SH
Rabu (28/4), persoalan tersebut lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak
berwenang Indonesia.
Bentuk Tim
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengusut
secara tuntas konflik baru di Ambon. Komnas HAM juga berencana mengirimkan Tim
Pemantau dan Penyelidik ke Ambon pekan depan, guna menyelidiki sebab-sebab
meletusnya konflik baru tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada
wartawan usai rapat pleno di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (28/4).
Koesparmono Irsan ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemantau dan Penyelidik ke Ambon
bersama salah satu anggota Komnas HAM, Hasto.
Menurut Garuda, hasil pemantauan dan penyelidikan tim tersebut akan
direkomendasikan kepada Presiden Megawati. "Kalau ini tidak ditangani segera akan
set back (langkah mundur) padahal sudah tiga tahun ini tenang. Namun dengan
kejadian ini, pihak-pihak yang berusaha melakukan rekonsiliasi jangan berputus asa,"
tambahnya.
Rapat pleno itu juga sepakat membentuk tim pemantau untuk masalah Poso yang
diketuai oleh Prof Ahmad Ali dan Taher Noor.
Garuda berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh atas meletusnya kembali konflik di Ambon, dengan cara
menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga ke
pengadilan. Pemerintah diminta tetap melakukan rekonsiliasi yang selama ini berjalan
cukup bagus, terutama dalam memperbaiki ekonomi, politik, budaya dan mental.
"Tapi dari segi hukum, kasus baru ini harus diusut secara tuntas. Misalnya,
pihak-pihak yang terlibat dalam menciptakan kerusuhan ini, termasuk soal
pembiaran. Ada yang berpendapat seharusnya ini dapat dicegah dan kenapa tidak
diantisipasi, kenapa ada senjata dan sniper yang mendapatkan senjata. Itu harus
diusut secara tuntas," jelas Garuda. (san/ina/ren)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
