SINAR HARAPAN, Kamis, 29 April 2004
Panglima TNI Soal Ambon: Tembak Mati "Sniper"
Jakarta, Sinar Harapan
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto, mengatakan
dengan banyaknya sniper (penembak jitu) yang ada di Ambon saat ini, dia telah
memerintahkan Pangdam Pattimura untuk melakukan pencarian.
Endriartono mensinyalir banyaknya sniper tersebut karena saat ini masih ada sekitar
300 senjata yang beredar di masyarakat.
"Kita akan kejar terus dan saya sudah memerintahkan kepada Pangdam, karena
mereka menembak orang, ya kalau ketemu kita tembak mati lagi," ucap Panglima
TNI, setelah mengikuti rapat koordinasi (rakor) Polkam Kamis (29/4) pagi.
Dari Ambon dilaporkan, data RSU Alfatah Ambon menunjukkan bahwa satu orang
meninggal, tiga kritis dan tujuh lainnya harus menjalani perawatan intensif karena
terkena tembakan dari sniper di kawasan Waringin-Talake, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Rabu (28/4) malam.
Polisi di rumah sakit tersebut mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, pada saat
kejadian tidak ada massa yang sedang berhadap-hadapan di kawasan
Waringin-Talake, namun tiba-tiba beberapa korban berjatuhan.
Kondisi ini menunjukkan indikasi bahwa sniper masih berkeliaran di Ambon.
Korban meninggal bernama Garman (22), yang tertembak di bagian kepala,
sedangkan tiga lainnya yang kritis yakni Rivai, D. Tomagola dan Yanno Haw. Mereka
terluka di bagian bahu dan pelipis kiri. Petugas paramedis di RSU Alfatah kesulitan
menangani para korban sejak kerusuhan 25 April, karena keterbatasan ruangan
sehingga pasien ditempatkan di Islamic Centre.
Bom Mereda
Situasi dan kondisi keamanan di Kota Ambon, Kamis (29/4) pagi mulai kondusif.
Walaupun bunyi ledakan bom dan rentetan tembakan senjata organik masih
terdengar, namun intensitasnya sudah berkurang dibanding hari-hari sebelumnya.
Pada Rabu (28/4) malam hingga Kamis (29/4) pagi, titik konflik hanya terjadi di
kawasan Tanah Lapang Kecil dan Waringin, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Sedangkan di kawasan lainnya yang dalam beberapa hari terakhir menjadi titik
konflik, kini mulai kondusif.
Perekonomian juga mulai aktif kembali setelah dalam beberapa hari terakhir
terhambat. Beberapa bank hari ini telah buka. Masyarakat juga mulai memadati
pasar-pasar tradisional maupun swalayan untuk mencari barang-barang kebutuhan
pokok.
Memang ada kenaikan harga, namun masih dalam kisaran Rp 1.000-Rp 2.500 dari
harga sebelumnya. Khusus untuk bahan bakar minyak seperti bensin dan solar,
harganya naik antara Rp 1.000-Rp 2.000/liter.
Sementara itu, ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di sejumlah instansi
pemerintah di Kota Ambon, hingga Kamis (29/4) masih "dirumahkan" sehubungan
belum membaiknya situasi dan kondisi keamanan di Ibu Kota Provinsi Maluku itu,
menyusul konflik sejak Minggu (25/4), bertepatan dengan peringatan HUT ke-54
Republik Maluku Selatan (RMS).
"Kami telah mengimbau para PNS agar tetap tinggal di rumah masing-masing untuk
sementara waktu sambil menunggu situasi dan kondisi keamanan kembali membaik,"
kata Latuconsina. Kendati demikian, ia mewajibkan para Kepala Dinas (Kadis),
Kepala Badan dan Kepala Biro di lingkungan Setda Maluku tetap hadir untuk
menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari pada sejumlah kantor alternatif yang
telah dibuka.
Begitu pula bagi pegawai yang dibutuhkan tenaganya demi kelancaran tugas-tugas
pelayanan sosial kemasyarakatan akan dipanggil kemudian, sedangkan yang lainnya
tetap "dirumahkan". Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan
sosial kemasyarakatan, Pemda Maluku telah berkoordinasi dengan Kapolda Maluku
Brigjen Bambang Sutrisno serta Pangdam XVI/ Pattimura Mayjen TNI Syarifuddin
Summah untuk membuka kantor alternatif guna dimanfaatkan para Kepala Dinas.
"Kantor alternatif yang dibuka di antaranya di Mapolda Maluku dan dikhususkan bagi
Kadis beragama Kristen, sedangkan Kadis yang beragama Muslim menggunakan
Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag), yang berlokasi di depan
Pelabuhan Yos Sudarso Ambon," jelasnya.
Latuconsina merinci, jumlah pegawai yang bekerja pada kantor Gubernur Maluku
termasuk dinas dan instansi teknis terkait sekitar 8.500 orang, sehingga diharapkan
aparat Polri dan TNI bertindak tegas di lapangan agar situasi dan kondisi keamanan
yang sempat kondusif dalam dua tahun terakhir ini namun dirusak kembali oleh ulah
oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu, dapat teratasi.
"Jika situasinya membaik dan memungkinkan, maka aktivitas pemerintahan dan
sosial kemasyarakatan dengan melibatkan semua PNS dapat dilaksanakan pekan
depan di kantor Gubernur yang baru saja selesai direhabilitasi, sebab kami sudah
menjadwalkan pelaksanaan aktivitas Pemprov Maluku dialihkan dari kantor alternatif
di kawasan Talake ke kantor gubernur yang baru selesai rehabilitasi tahap pertama,
30 April mendatang. Namun semuanya tergantung situasi dan kondisi keamanan,"
ungkapnya.
Pantauan SH, sejumlah Kadis, Karo dan Kepala Badan di jajaran Pemprov Maluku
sejak dua hari terakhir ini hadir di Mapolda Maluku dan Dinas Perindag untuk
melaksanakan aktivitasnya.
Sementara itu, sekolah-sekolah dan aktivitas perbankan masih tutup karena konflik
situasi masih memanas, di mana aksi-aksi penembakan, ledakan bom serta
pembakaran rumah penduduk maupun fasilitas umum dan rumah ibadah masih
berlangsung di Ambon. Begitu juga aktivitas ekonomi masih dilakukan secara
terbatas di lokasi permukiman masing-masing komunitas, di mana dampaknya
masyarakat mulai kesulitan memperoleh kebutuhan hidup terutama sembako dan
minyak tanah.
Kamis hari ini puteri Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, sekitar pukul
09.00 tiba di Bandara Pattimura Ambon, kemudian langsung ke Mapolda Maluku,
selanjutnya ke beberapa rumah sakit dan tempat pengungsian, serta membagikan
obat-obatan dan bahan makanan. Selama di Ambon Puan menggunakan kendaraan
taktis lapis baja Gegana Mabes Polri.
Sulut Terima Pengungsi
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), AJ Sondakh, mengatakan bahwa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut siap menampung pengungsi dari Ambon, sebab
masalah ini berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Namun pada dasarnya
Pemprov Sulut tidak berharap ada arus pengungsi, sebab tidak menginginkan kasus
yang terjadi di Ambon akan berkelanjutan.
Sondakh mengharapkan, jangan sampai kasus Ambon merembet ke Sulut dan
masyarakat Sulut diminta tetap tenang, sebab persoalan Ambon bukan masalah
agama dan ras. Hal itu dikatakan Sondakh melalui juru bicara Pemprov Sulut, Arnold
Pangkey, Rabu (28/4)
"Pak gubernur harapkan agar semua masyarakat Sulut bersatu hati dan bekerja sama
dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi penyusupan provokator, dengan cara
saling menjaga keamanan di lingkungan masing-masing secara bersama-sama.
Tingkatkan kewaspadan di lingkungan masing-masing," katanya.
Sekretaris Pemprov Sulut, Johanis Kaloh, dalam kesempatan terpisah menjelaskan
Pemprov akan melakukan pertemuan ring II untuk membahas kesiapan menghadapi
arus pengungsi dan antisipasi rembesan masalah Ambon ke Sulut. Disamping itu,
tenaga medis sudah dikirim ke Ambon. (izc/nov)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
