SUARA PEMBARUAN DAILY, 4 Mei 2004
Diduga Oknum Aparat Terlibat Kerusuhan Ambon
JAKARTA - Aparat Polri dan TNI serta intelijen bertanggung jawab atas kerusuhan di
Ambon dan harus menyelesaikannya secara tuntas. Diduga keras "oknum kelompok"
pasukan TNI, Polri, dan aparat intelijen terlibat mendalangi maupun menjadi bagian
dari pelaku kerusuhan di Ambon. Hal itu dilakukan untuk tujuan politik tertentu, yang
mengganggu kehidupan sosial masyarakat Ambon yang sudah sangat baik.
"Selain itu untuk membuat ketidakstabilan ekonomi dan politik, keamanan rakyat dan
bangsa, yang pada akhirnya akan menjelekkan dan menjatuhkan kinerja pemerintah
Presiden Megawati Soekarnoputri," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan
Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) Ir Lucas B Sihasale, di Jakarta, Selasa
(4/5).
Organisasi itu meminta kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengambil
tindakan tegas dengan menghentikan segera kerusuhan di Ambon, menertibkan TNI
dan Polri serta aparat intelijen, baik di tingkat pusat maupun di daerah Maluku, dan
terutamna kota Ambon. Hal ini perlu dilakukan, mengingat korban jiwa dan harta
benda yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan peristiwa Makasar pada1 Mei
lalu, yang mengakibatkan dicopotnya Kapolda Sulawesi Selatan dan penindakan
terhadap jajaran Polri di Makasar, katanya.
"Pemerintah harus menyeret baik pelaku maupun dalang kerusuhan ini ke pengadilan
hak asasi manusia. Semua yang menjadi korban kerusuhan ini harus mendapat ganti
rugi dari pemerintah. Secara khusus kami menyampaikan keprihatinan dan duka yang
sedalam-dalamnya bagi para keluarga korban," tegasnya.
Pemerintah, tambahnya, harus terus menciptakan rasa aman, damai dan sejahtera
sekaligus mengupayakan rekonsiliasi untuk mewujudkan persaudaraan sejati di
antara sesama anak bangsa, khusunya di kota Ambon, provinsi Maluku dan tempat
lain di Tanah Air. "Kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon
untuk terus berdoa, menjaga ketenangan dan ketertiban serta tidak terhasut oleh
provokasi, adu domba oleh orang-orang dan oknum kelompok aparat yang tidak
bertanggung jawab."
Lucas dalam siaran persnya mengatakan, DPP PIKI menyerukan kepada media
masa agar tetap mempertahankan objektivitas pemberitaan maupun liputannya,
kebenaran fakta peristiwa, kejujuran, berimbang serta tidak memihak, termasuk
hanya bersumber dari keterangan pers pejabat maupun aparat keamanan, yang
dalam banyak hal memutarbalikkan atau menutup-nutupi permasalahan yang
sebenarnya. (M-11)
Last modified: 4/5/04
|
