SUARA PEMBARUAN DAILY, 27 April 2004
Gubernur Maluku: Jangan Perkeruh Suasana Ambon
AMBON - Gubernur Maluku, Karel Ralahalu, mengingatkan semua pihak agar tidak
membuat pernyataan-pernyataan yang bisa memperkeruh suasana. Imbauan yang
sama juga ditujukan kepada pers agar bersikap profesional dan tidak memihak dalam
memberitakan insiden di Ambon .
Gubernur juga menyatakan, dikotomi pro-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
dan pro-FKM/RMS (Front Kedaulatan Maluku/ Republik Maluku Selatan) harus
dihilangkan. Karena, menurutnya, bila ada kelompok yang mengaku pro-NKRI,
kenapa harus membakar gedung-gedung dan sekolah-sekolah.
Pernyataan Gubernur Maluku itu dilontarkan seusai melakukan pertemuan tertutup
dengan Kapolda Brigjen Pol Bambang Sutrisno, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI
Sarifuddin Suma, Ketua DPRD, Wali Kota Ambon, Kejati beserta seluruh jajaran
Kepala Dinas Pemprov Maluku, tokoh-tokoh agama, dan pimpinan partai politik di
Aula Mapolda Maluku, Batu Meja, Ambon, Selasa (27/4) siang.
Kapolda Maluku Brigjen Pol Bambang Sutrisno menambahkan, dikotomi pro-NKRI
dan pro FKM/RMS harus dicegah agar tidak berkembang menjadi isu SARA.
Kapolda mengungkapkan pula bahwa seorang aparat Brimob BKO yang baru tiba di
Ambon , Senin kemarin, Pratu Lalu Safrudin tewas tertembak, Selasa pagi di daerah
Talake, Kota Ambon. Seorang lagi, Alfionori, masih dalam keadaan kritis.
Sementara itu, Menko Polkam Ad Interim lewat telekonferensi di Aula Mapolda Batu
Meja, Ambon, Senin, meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri, agar
setiap masalah dapat ditangani secara proporsional dan profesional oleh aparat
keamanan dan aparat hukum.
Masih Mencekam
Suasana Kota Ambon hingga Selasa siang masih tampak mencekam. Angkutan
umum yang beroperasi masih sangat terbatas. Kantor-kantor dan sekolah juga masih
sepi. Barikade jalan di daerah perbatasan dua komunitas belum diangkat.
Dilaporkan pula, Senin malam sekitar pukul 20.00 WIT, sejumlah penumpang KM
Dorolonda dari Jakarta yang baru tiba di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, terluka
parah akibat dianiaya oleh orang-orang tak dikenal. Para korban itu selanjutnya
dievakuasi oleh aparat ke rumah sakit setempat.
Selain itu, Selasa pagi, ditemukan dua mayat di daerah Kapaha, Tantui, Kota Ambon.
Namun, Kapolda Maluku belum memberikan keterangan resmi.
Sebelumnya, menjawab pertanyaan Pembaruan di Ambon, Senin, tentang langkah
tegas bagi pengikut FKM/RMS, Gubernur Ralahalu menegaskan, mereka akan
ditindak sesuai aturan hukum.
Tentang konspirasi tertentu untuk kembali mengacaukan Maluku, Gubernur Maluku
mengatakan, yang terjadi sekarang ini bukan masalah agama, tapi akibat upaya
kelompok separatis.
Secara terpisah Ketua Umum BPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pdt Dr IJW
Hendriks mengajak semua pihak untuk menahan diri, karena kasus FKM/RMS ini
akan diproses sesuai hukum.
Ia mengatakan, seluruh umat Kristen di Maluku tetap pada komitmen mendukung
NKRI. Bagi warga Kristen di Maluku, NKRI adalah harga mati yang tidak dapat
ditawar oleh apapun. Oleh karena itu, Hendriks mengajak seluruh umat beragama
agar tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam bentuk
apapun.
Data resmi dari Dinas Kesehatan Maluku dan Polda Maluku menyebutkan, di semua
rumah sakit yang tersebar di Kota Ambon 23 orang dinyatakan tewas dan 124
mengalami luka. Rumah-rumah pengungsi yang dibakar sejak terjadi insiden Minggu
hingga Senin mencapai puluhan.
Situasi Politik
Pengamat , ada semacam prakondisi sebelum kerusuhan di Ambon pecah. Sejumlah
pertanyaan muncul, baik sebelum atau pada saat terjadi kerusuhan yang mulai
terlihat sejak Minggu (25/4) lalu.
Kondisi yang patut dipertanyakan, antara lain munculnya massa yang sangat banyak
dan dalam waktu yang singkat di sekitar Kota Ambon. Selain itu, pemerintah di sana
juga telah memberikan peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan.
"Jika pemerintah memang sudah memberikan peringatan, kenapa pihak aparat tidak
bisa melakukan langkah-langkah antisipasi?" katanya.
Otto meragukan jika kerusuhan di Ambon itu sekadar dipicu oleh pengibaran bendera
RMS untuk memperingati hari ulang tahun kelompok itu. Pasalnya, selama darurat
sipil diberlakukan di Ambon, kekuatan kelompok itu telah direduksi oleh TNI.
Lagipula, katanya, dalam kondisi di Ambon sekarang, dimana banyak aparat
keamanan baik dari TNI atau Polri yang berjaga-jaga, sangat mustahil suatu
organisasi atau kelomok masyarakat melakukan kegiatan yang dapat memicu
pertikaian.
"Kalau dari faktor agama, saya rasa sulit juga bagi masyarakat Ambon untuk terpicu
melakukan pertikaian. Mereka sudah belajar dari pengalaman masa lalu bahwa
isu-isu agama bukan berasal dari kalangan mereka tapi oleh pihak ketiga yang ingin
agar situasi di sana kacau," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Umum TNI, Kolonel CAJ Ahmad Yani
Basuki, mengatakan pasukan TNI yang ada di Ambon akan mencegah agar
kerusuhan yang terjadi di kota itu tidak meluas dan beralih ke isu-isu agama. Meski
demikian, pasukan TNI dikirim ke Ambon hanya untuk membantu polisi dalam
melaksanakan tugas pengamanan.
"Meski pasukan TNI hanya membantu tugas polisi, kami akan mencegah agar
pertikaian yang terjadi tidak meluas dan beralih ke isu agama. Dengan demikian,
diharapkan keadaan di sana bisa dipulihkan dan kembali seperti semula," katanya.
Tentang kekuatan kelompok separatis yang menamakan diri FKM/RMS, Yani
mengatakan, kekuatan mereka tidak terlalu besar. Meski demikian, jika kelompok ini
membawa isu-isu agama, kerusuhan yang terjadi bisa semakin membesar.
Menanggapi kejadian kerusuhan di Ambon, Sekjen DPI-P, Sutjipto menilai, gerakan
terakhir ini sebagai gerakan separatis murni yang sifatnya sangat berbeda dengan
kerusuhan yang terjadi di kawasan yang sama beberapa waktu lalu. Untuk
menyelesaikannya harus melibatkan pihak keamanan. "Ini sudah bukan masalah
etnis lagi , saya menilai kerusuhan terakhir ini bersifat separatis murni, jadi bedil-lah
yang harus maju," katanya.
Prihatin
Wakil Ketua II Komnas HAM Salahuddin Wahid yang dihubungi, Selasa (27/4)
menyatakan, pihaknya merasa sedih dan prihatin atas terjadinya bentrokan massa di
Ambon. Bentrokan massa itu jangan sampai menjurus kepada perang antaragama,
karena akan sangat merugikan semua pihak.
Dalam peristiwa tersebut, pihaknya berharap aparat keamanan bisa bertindak tegas,
dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kesan yang muncul
sekarang bahwa kepolisian membela kelompok tertentu dan kelompok lainnya dibela
oleh TNI, seharusnya tidak perlu terjadi. Aparat kepolisian harus bertindak secara
profesional untuk mengatasi gangguan keamanan di Ambon.
Ketika ditanya perhatian pemerintah, khususnya Presiden Megawati dan Wakil
Presiden Hamzah Haz terhadap peristiwa Ambon, Salahuddin menyatakan
pemerintah seharusnya memberi perhatian yang cukup, tidak saja di Ambon, tetapi
juga di Poso. Menko Polkam Ad Interim diminta mengambil langkah-langkah yang
cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi persoalan di Ambon.
''Saya kira beban tugas Hari Sabarno sebagai Mendagri dan Menko Polkam Ad
Interim sangat berat. Sebaiknya, Presiden mempertimbangkan kembali untuk
menunjuk satu pejabat sebagai Menko Polkam. Mungkin Hari Sabarno cukup menjadi
Menko Polkam saja, jabatan Mendagri diserahkan ke pejabat lain, mengingat lingkup
tugas yang cukup luas di bidang politik dan keamanan,'' ujarnya.
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengimbau agar seluruh rakyat (warga)
Ambon, Maluku, termasuk Papua, secepatnya menyadari, bahwa keinginan untuk
melepaskan diri dari ikatan NKRI adalah gagasan yang sangat mencederai nilai-nilai
kebangsaan serta akan merugikan rakyat Ambon (dan Papua) itu sendiri.
"Hendaknya ada kesadaran dari rakyat Ambon, melupakan sama sekali keinginan
untuk merdeka karena keinginan dan kegiatan itu hanya akan merugikan rakyat
Ambon sendiri," ujarnya. (VL/A-16/K-10/O-1/070/M-11)
Last modified: 27/4/04
|
