Harian Marinyo, 16-Apr-2007
58,671 KK Pengungsi Sudah Ditangani Dinsos Provinsi
Harian Marinyo - Ambon
Ambon, Marinyo - Dari tahun 2002 hingga 2006, tercatat Dinas Sosial (Dinsos)
Provinsi Maluku telah menyelesaikan hak dari 58,671 kepala keluarga (KK) pengungsi
di Maluku dalam bentuk pemberian penggantian Bahan Bangunan Rumah (BBR)
Sedangkan sisa pengungsi lainnya yakni kurang lebih 79,447 KK nantinya akan
diserahkan ke kabupaten/kota untuk ditangani.
"Sejak tahun 2002 hinga 2006 kemarin, Dinsos telah menyelesaikan sekitar 58,671
KK pengungsi dalam pemberian penggantian BBR, sedangkan dari Dinas PU dan
Nakertrans keseluruhan, tiga dinas mencapai 79 447 KK ini yang akan diserahkan
nanti kepada pihak kabupaten/kota," demikian penjelasan Kadis Sosial Provinsi
Maluku, dr Fenno Tahalele saat hearing, bersama Komisi D DPRD Maluku, Sabtu
(14/4) di Baileo Siwalima-Karpan.
Dikatakan, untuk 79,447 KK ini yang seharusnya sudah dimulai dengan program
pemberdayaan pengungsi. Namun, karena penuntasan pengungsi ini belum selesai,
menyebabkan program-program pemberdayaan belum maksimal.
Masih kata Tahalele, dari data yang harus diselesaikan, itu sekitar 8,569 KK, dan
yang terbanyak itu berada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dan Kota Ambon.
Namun, lagi-lagi data ini harus diverifikasi."Saya berharap setelah kita memverifikasi
data yang diusulkan delapan ribu lebih ini, itu akan mendapatkan angka yang jauh
dibawah itu. Karena pengalaman kami, tahun 2006 yang diusulkan 3,850 KK untuk
diselesaikan, tetapi setelah melalui verifikasi lapangan dan verifikasi data base, kita
bisa saveing sekitar 10 persen," ujar Tahalele.
Sementaa itu, menyangkut program pemberdayaan eks pengungsi, kata mantan
Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku ini, jika dilihat dari total pengungsi
yang sudah diselesaikan maka masih dibawah 10 persen. Ini berarti, masih jauh dari
target kita, dan diharapkan dalam tahun 2007 jika diperjuangkan dengan dana-dana
tambahan dari Departemen Sosial (Depsos), maka ini bisa dinaikan sekitar 50 persen
untuk diberdayakan.
Pemberdayaan ini, lanjut Tahalele, sangat penting untuk mencegah timbulnya
masalah-masalah sosial lainnya. Untuk pemberdayaan ini, diakuinya, ada
kesenjangan dalam hal implementasinya. Kesenjangan ini yang akhirnya berdampak
pada salah sasaran."Program-program KUBE yang tidak jalan, ini akibat dari proses
pendampingan yang yang tidak mendapatkan porsi yang kita inginkan,"jelas Tahalele,
sembari menambahkan, proses pendampingan ini adalah semacam pra kondisi untuk
menyiapkan masyarakat menerima bantuan yang akan turun. (M11)
Copyright © Harian Marinyo Ambon
|
