Radio Baku Bae, 07-Mei-2007
Penyelesaian Trans Maluku Diprioritaskan Dua Tahun
Mendatang
Asni Rahayu Wakanno, Radio Baku Bae - Ambon
PADA dua tahun mendatang, Pemda Maluku merencanakan akan menyelesaikan
pembangunan Trans Maluku. Hal ini, disebabkan daerah-daerah terpencil di Maluku,
cukup banyak yang belum tersentuh pembangunan karena sulitnya transportasi
modern ke wilayah tersebut.
"Diutamakan bagi Pulau Seram, Kepulauan Buru, Yamdena (Maluku tenggara) dan
Kepulauan Aru. Diharapkan untuk dua tahun yang akan datang, program trans sudah
bisa diselesaikan, termasuk juga program pertanian," ungkap Gubernur Maluku Karel
Albert Ralahalu di Ambon, Senin (7/5).
Apa yang diungkapkan Guernur Ralahalu tersebut terakit hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional beberapa waktu lalu, dimana
Maluku termasuk salah satu Provinsi yang mendapatkan alokasi dana pembangunan
dari Pemerintah Pusat, untuk program prioritas dua tahun mendatang pada lima
bidang yang dianggap sangat penting. Lima bidang tersebur masing-masing, bidang
Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan dan Pertanian.
Selain itu soal penuntasan Trans Seram, Gubernur juga ungkapkan, dalam tahun
2007 ini akan dibuka 900 hektar lahan pertanian, yang dibagi untuk Pulau Buru 500
hektar dan Seram Utara 400 hektar. Sedangkan data yang didapat dari Dinas
Pertanian Provinsi Maluku, tahun depan akan dibuka lagi 1.000 hektar lahan baru
pada beberapa daerah lainnya.
"Penyediaan lahan tersebut, tentunya dibarengi dengan penyediaan infrastruktur
lainnya seperti bendungan, irigasi dan alat-alat pedesaan, bagi kemajuan
pembangunan pertanian ke depan. Dan salah satu daerah pertanian yang
diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan infrastruktur adalah Desa Waegeren
Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, yang saat ini masih bermasalah dengan
bendungan irigasinya," paparnya.
Sedangkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, anggarannya akan disalurkan
lewat Kabupaten/Kota. Diharapkan untuk prioritas dua tahun mendatang,
kabupaten/kota benar-benar bisa mengefektifkan dana-dana tersebut, sehingga
masalah pendidikan dan kesehatan di tahun-tahun yang akan datang, sudah bisa
dinikmati secara gratis oleh masyarakat Maluku.
Selanjutnya, mengenai alokasi penyaluran dana, lanjut Ralahalu, akan langsung
dikoordinasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan pemerintah
kabupaten/kota.
"Sehingga nantinya dana yang diterima bisa langsung disalurkan ke dua lembaga
tersebut. Pemprov sendiri berharap, pemanfaatan dana yang diterima tepat sasaran,"
ujarnya.
Sedangkan khusus untuk Penanganan Masyarakat Miskin (PMK), Ralahalu katakan,
telah ditetapkan pada seluruh kecamatan di Provinsi Maluku, kecuali Kota Ambon.
Sebab penduduk Kota Ambon, dinilai sudah tidak memiliki keluarga miskin.
"Penggunaan dana ini, sasarannya pada pembangunan infrastruktur dan kebutuhan
lainnya, sesuai keinginan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan, Pemprov akan
tetap melakukan pengawasan bagi tiap kecamatan," terangnya.
Disinggung mengenai penanggulangan pengungsi, Ralahalu menegaskan, dana untuk
pengungsi sudah tidak dianggarkan pemerintah pusat. Masalah itu, kemudian akan
menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
"Nanti akan dilakukan sharring dengan kabupaten/kota, untuk membicarakan
pengalokasian dana ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), "
tukasnya. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
|
