Radio Baku Bae, 19-Apr-2007
Pembatalan Konser Samson dan Ungu Rugikan Image Maluku
Julaila Papilaya & Sri K. Makatita, Radio Baku Bae - Ambon
PEMBATALAN Konser Band papan atas tanah air Samson dan Ungu oleh Kepolisian
Daerah (Polda) Maluku, akan menjadi image buruk bagi Maluku di hadapan daerah
lain. Maluku akan dianggap masih merupakan daerah yang rawan konflik. Demikian
pernyataan salah satu praktisi hukum di Ambon, Samson Attapary SH, tentang
konser yang sedianya akan digelar di Stadion Mandala Remaja Karang Panjang
(Karpan) Ambon ini.
Pengacara yang juga adalah aktivis hak asasi manusia (HAM) itu menilai, meski
dengan alasan berbeda, tapi orang akan langsung mengaitkannya dengan tanggal 25
April yang disebut-sebut sebagai hari ulang tahun Republik Maluku Selatan. "Ini akan
menjadi isu merugikan. Dan pasti menimbulkan presenden buruk bagi orang di luar
Maluku. Bukan tidak mungkin, juga membuat langkah investor asing untuk
menanamkan modalnya di Maluku menjadi surut. Ini terutama mengingat konser
akbar tersebut merupakan konser yang berskala nasional, dan merupakan bagian dari
rangkaian konser pada sejumlah kota di tanah air," tandas Attaparry dengan nada
penyesalan.
Kepada wartawan di Ambon, Kepala Humas (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas)
Polda Maluku AKBP Tommy Napitupulu katakan, langkah tersebut diambil menyusul
proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kini sedang berlangsung di
Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Menurut Napitupulu, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak penyelenggara,
agar konser tersebut ditunda, bukan dibatalkan. "Penundaan itu karena Polres Pulau
Ambon dan Pulau-pulau Lease juga melakukan pengamanan Pilkada di Malteng.
Karena secara administrasi dan hukum, sebagian wilayah yang ada merupakan
tanggung jawabnya," jelasnya.
Alasan konsentrasi ke Pilkada Malteng tersebut dirasakan sejumlah kalangan tidak
tepat. Pasalnya, jika dirunut sesuai keterangan panitia penyelenggara, konser ini
bukan baru direncanakan mendadak. Sebab sudah ter-schedule sebagai rangkaian
dari tour 37 kota.
Pihak penyelenggara sendiri sudah melayangkan surat permohonan izin konser
kepada Polda Maluku pada tanggal 5 Maret lalu. Bahkan Polda Maluku sendiri sudah
mengabulkan permohonan itu pada tanggal 10 Maret, atau lima hari setelah
pengajuannya.
Merasa urusan perijinan sudah beres, berbekal ijin tersebut, pihak penyelenggara
lantas all out menyiapkan segala sesuatu menyangkut konser tersebut. Mulai dari
pemasangan iklan, poster, spanduk, baliho sampai penjualan tiket serta pemesanan
peralatan konser.
Ironisnya, begitu persiapan sudah hampir final, tiba-tiba pihak Polda Maluku
mengelurkan surat pencabutan izin konser. Parahnya, Surat pencabutan tersebut
ditandatangani Direktur Intelkam Polda Maluku AKBP Drs. M. Nurdjajadi, bernomor
B/18/14/2007/Dit Intelkam itu diterima penyelenggarah hanya berselang dua hari
menjelang hari H.
Sudah pasti, pihak CK Production selaku Even Organizer yang menangani konser
dua band papan atas tersebut merasa sangat dirugikan. Pasalnya bisa dibilang
persiapan mereka menjelang konser, telah rampung hingga 99%. Tiket yang terjual
telah mencapai angka ribuan. Material stage atau panggung telah jauh-jauh
didatangkan dari Makassar. Namun Konser yang paling dinantikan sebagian besar
anak muda Maluku itu, terpaksa dicabut ijinnya oleh pihak Polda Maluku, dengan
alasan pengerahan pasukan dalam jumlah besar untuk mengamankan jalannya
Pilkada Malteng. Pihak Polda mengatakan, persediaan pasukan yang tinggal tidak
mencukupi untuk mengamankan jalannya konser yang bertajuk A Mild Live Rising
Stars ini.
Saat dihubungi Radio Baku Bae, pihak CK Produktion mengatakan, alasan
konsentrasi ke Pilkada itu kurang tepat. Mengingat Pilkada Malteng ditunda karena
kematian salah satu calon Bupati Malteng, Jhon Mailoa pada tanggal 10 April lalu.
"Kami sangat kecewa dengan adanya pembatalan ijin konser oleh pihak Polda. Dan
yang kami sayangkan, pencabutan ijin tersebut disampaikan kepada kami dua hari
sebelum konser. Padahal persiapan material stage yang akan di-setting dengan
standar nasional, telah kami datangkan langsung dari Makassar. Tentu saja
keputusan sepihak dari Polda itu, sangat merugikan kami. Sejumlah tiket yang telah
terjual pada lokasi-lokasi ticket box terpaksa harus kami kembalikan uangnya kepada
mereka yang terlanjur membeli," sesal Sukma Holle, salah seorang staf CK
Production.
Tidak hanya pihak CK Production yang kecewa dengan pembatalan konser tersebut.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan
Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) Maluku ikut menyesalkan pembatalan
konser, yang jika digelar, justru bisa menjadi barometer amannya situasi di Maluku
tersebut.
Seperti dilansir Harian Ambon Ekspres, Kamis (17/4), Ketua DPD PAPPRI Maluku
Buce Tomaluweng katakan, warga Kota Ambon dan Maluku pada umumnya,
jauh-jauh hari sudah menantikan kedatangan kedua group yang lagi naik daun
tersebut. Antusiasme masyarakat Kota Ambon tersebut, menurutnya, lebih
terinspirasi sejumlah reklame yang dipajang panitia penyelenggara.
Di mata PAPPRi, ajang seperti itu mestinya malah sesering mungkin digelar. Sebab
selain menghibur warga Maluku, juga dapat dijadikan batu loncatan dalam
memberikan inspirasi bagi seniman Maluku, untuk lebih bersaing dalam blantika
musik Indonesia.
Tumaluweng lantas memprediksi, dengan pembatalan tersebut, ke depan tentu akan
semakin sulit bagi artis-artis nasional untuk menggelar konser di Ambon. "Jangan
dianggap ini tidak berpengaruh. Pengaruhnya di kalangan seniman dan artis sangat
besar. Bahkan mereka akan berpikir dua kali untuk menggelar konser di Maluku,
sebab ada kesan yang kurang baik," ujarnya.
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di Ambon yang ditemui Radio
Baku Bae juga menyatakan kekecewaan mereka. Karena konser tiba-tiba dibatalkan,
padahal mereka sangat berharap bisa melepas penat setelah Ujian Akhir Nasional
(UAN) dengan menonton konser tersebut.
Pembatalan yang dilakukan Polda Maluku dengan limit waktu hanya dua hari
menjelang hari H, memang menimbulkan banyak tanda tanya. Bahkan mungkin
kontra produktif dengan pernyataan sejumlah pejabat sebelumnya di sejumlah media
masa yang beredar di Ambon. Mulai dari pernyataan tentang Maluku sudah
benar-benar aman, sampai pernyataan bahwa tanggal 25 April jangan dijadikan
momok.
Karena itu, tepat jika Attapary menyarankan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Polri, untuk tidak terlalu menyikapi moment 25 April secara berlebihan. "Sebab
itu sama saja dengan memelihara ketakutan dan trauma bagi masyarakat Maluku.
Seharusnya TNI dan Polri tetap mengijinkan pelaksanaan konser, namun tetap
waspada dan siap siaga mengerahkan aparat intelejen mereka masing-masing, dalam
mengawal konser tersebut dengan pengamanan tertutup," ujarnya. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
|
