Radio Vox Populi [Ambon], 04-Apr-2007
Wartawan Kurang Paham Ekonomi, Investor Belum Juga
Berkunjung ke Maluku
Asni Rahayu Wakanno, Radio Baku Bae -Ambon
PEMBERITAAN masalah ekonomi di Maluku tidak meningkat sebanding dengan
berita perekonomian di tingkat nasional maupun internasional. Ini disebabkan
kurangnya pemahaman wartawan mengenai percepatan putaran perekonomian,
sehingga mereka terjebak dalam ketidaktahuan ekonomi. Demikian kesimpulan
bersama Pimpinan Bank Indonesia (BI) Cabang Ambon Rizal Husein, Direktur Umum
Harian Fajar Makassar Sukriansyah S. Latief SH MH, Praktisi Komunikasi dari
Jakarta Aqua Dwipayana dan Kepala Biro Pemda Provinsi Maluku Anton Lekahena
SH, yang disampaikan pada saat Diskusi Panel Pengembangan Media bertajuk
"Peranan Pers dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Pasca Konflik" di Ambon,
Selasa (3/4).
Pada acara yang digagas Bank Indonesia (BI) Ambon dengan Harian Pagi Ambon
Ekspres itu, melibatkan sekitar 20 media lokal cetak maupun elektronik di Maluku,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepolisian, pengusaha, serta organisasi
Kemasyarakatan lainnya. Diskusi panjang selama empat jam itu, banyak menelurkan
ide-ide cemerlang dari berbagai sumber.
Aqua Dwipayana dalam kesempatan tersebut, menekankan jika Pemerintah Provinsi
Maluku terlihat belum benar-benar siap membuka diri bagi investor asing. Jika saja
Pemprov Maluku menjalin kerjasama yang baik dengan pers lokal maupun nasional
untuk menginformasikan situasi keamanan dan perekonomian Maluku yang baik
secara global, maka dia yakin investor akan banyak menanamkan modalnya di
Maluku.
"Karena Pak Anton Lekahena sebagai Kepala Biro Humas ada di sini, maka tolong
disampaikan hal ini kepada Gubernur. Sebab jika sikap Gubernur masih tidak mau
menjalin kemitraan yang luas dengan pers, khususnya pers nasional, tentunya orang
di Jakarta masih tetap menganggap Maluku masih tidak aman dijadikan tempat
penanaman modal. Apalagi ada peristiwa-peristiwa pemboman yang terjadi beberapa
minggu lalu, semakin memberi imege buruk bagi daerah ini," tandasnya.
Sedangkan Sukriansyah lebih menekankan kepada setiap pihak agar tidak
mengkambinghitamkan pers dengan fungsinya sebagai penyampai berita. "Biarlah
wartawan bekerja dengan caranya, asalkan sesuai etika. Hanya saja, wartawan
jangan menjadi malas belajar untuk mengetahui berbagai hal, termasuk bidang
ekonomi. Karena saya sebagai praktisi pers juga merasa sedih dengan wartawan
Maluku yang sulit sekali menulis tentang ekonomi," tutur lelaki yang juga adalah
Direktur Utama Harian Ambon Ekspres ini.
Menyikapi berbagai tanggapan miring tentang keseriusan Pemprov Maluku dalam
membangun mitra dengan pers, Lekahena menjelaskan, Gubernur selalu membuka
ruang bagi pers untuk mendapat keterangan tentang apa saja, termasuk ekonomi
daerah. "Tetapi waratawan tidak bisa seenaknya mewawancarai Gubernur, misalnya
saat ia sedang menerima tamu. Itukan tidak etis. Aturan-aturan ini yang mestinya
dipahami wartawan sebagai insan pers," ujarnya.
Meski dimaksudkan untuk mendiskusikan masalah ekonomi, namun banyak
pembicaraan pada diskusi itu yang keluar dari temanya. Insani dari Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI) misalnya mengeluhkan Pemprov yang sangat minim
informasi ke pers, terkait masalah dana pengungsi Rp.70 miliar, yang diisukan berada
di rekening Gubernur. Serta berbagai hal yang menyangkut Stroong Governence
Pemprov Maluku seperti disampaikan salah seorang aktivis Maluku Demokration
Watch (MDW). (rbb)
Copyright © 2007 RadioVoxPopuli.com. All right reserved.
|
