Radio Vox Populi [Ambon], 05-Apr-2007
Ketua Sinode GPM: Dana Pembinaan Umat Lebih Kecil dari
Harga Sebuah Jembatan
Julaila Papilaya & Asni Rahayu Wakanno, Radio Baku Bae - Ambon
KETUA Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Pendeta Jhon Ruhulessin
mengungkapkan kekecewaannya kepada Wakil Komisi VIII DPR RI Dr Ahmad Farhan
Hamid, perihal penyampaian alokasi dana pemberdayaan umat yang sangat kecil,
untuk Lembaga-lembaga keagamaan di Provinsi Maluku. Kecilnya dana yang hanya
Rp. 175 juta bagi masing-masing lembaga keagamaan, untuk masa kerja satu tahun,
dianggapnya sebagai ungkapan ketidak seriusan pemerintah dalam melihat persoalan
keagamaan. Baginya, pembinaan umat lebih kecil dari harga sebuah jembatan.
Kekesalan lelaki berperawakan tegas itu, disampaikannya saat mengikuti Pertemuan
Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Departemen Agama dan tokoh agama se-Maluku,
di Ruang Labuhan Raja Hotel Ambon Manise (Amans), Kamis (5/4). Hal tersebut
disampaikannya, mengingat umat beragama di Maluku yang berjumlah jutaan jiwa,
membutuhkan dana pembinaan yang cukup besar.
"Walaupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dana untuk
keagamaan juga dialokasikan, namun sangat belum mencukupi. Dengan kunjungan
DPR RI ini, awalnya kami sedikit bersenang hati. Asumsi kami, bantuan pembinaan
umat akan lebih diperhatikan dan diperbesar saat duduk bersama dengan tokoh-tokoh
agama se-Maluku," ujar Ruhulesin.
Menurut lelaki yang juga aktif di kegiatan lintas agama ini, alasan kekecewaannya
berdasar pada umat sebagai pelaku sosial kemasyarakatan, dan berfungsi sebagai
peradaban yang tentunya akan menjalankan nilai-nilai keagamaan secara baik. "Dan
biasanya akan ada banyak hal yang kami lakukan untuk program kerja pembinaan
umat. Arahnya agar umat beragama di Maluku menjadi lebih nyaman dalam
menjalankan fungsi sosialnya," tandasnya.
Kalau kepentingan umat hanya dinilai dengan jumlah dana yang sekecil itu, Ruhulesin
mempertanyakan, bagaimana program-program kerja lembaga keagamaan bisa
berjalan dengan baik. "Satu jembatan yang akan dibangun Pemerintah Daerah saja,
besarnya mencapai miliaran rupiah. Dengan Rp.175 juta, untuk satu tahun kerja, apa
yang mau dihasilkan. Saya pikir, Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan
kembali penetapan dana yang tidak masuk akal itu," tandasnya.
Terlepas dari masalah tersebut, Ruhulesin mengatakan akan memanfaatkan dana
yanga ada itu untuk program keagamaan, yang berhubungan dengan Sinode GPM.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Idris
Toekan. "Dana tersebut akan kami alokasikan untuk pembangunan Islamic Centre,"
yang akan difungsikan sebagai kantor dan tempat kegiatan agama Islam.
Pada kesempatan yang sama, Farhan Hamid dari Komisi VIII DPR RI, ketika
diwawancarai wartawan usai pertemuan, menyampaikan bahwa Maluku adalah
wilayah yang panjang sekali rentang kendalinya. Dan program-program kerja untuk
daerah ini, tidak bisa dijalankan dengan program biasa, melainkan harus dengan
program kerja yang luar biasa. "Menjadi aneh, ketika Maluku akan dibangun dengan
program luar biasa, namun alokasi anggaran Pemerintah Pusat hanya berproses pada
tataran sangat minim," sesalnya. (rbb)
Copyright © 2007 RadioVoxPopuli.com. All right reserved.
|
