Suara Maluku, 03-Mei-2007
Duta Besar Bakal Kembangkan Unpatti Jadi Pusat Study
Kelautan dan Perikanan
Harian Suara Maluku - Ambon
DUTA Besar Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, Junus Effendi Habibie mengatakan,
dirinya bercita-cita mengembangkan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi
salah satu pusat study kelautan dan perikanan unggulan di Indonesia. Dubes
mengatakan itu kepada wartawan di Baguala Bay Resort , usai berdialog dengan
kalangan dunia usaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku, kemarin.
"Saya bercita-cita untuk menjadikan Unpatti sebagai pusat study unggulan kelautan
dan perikanan di Indonesia,"ujarnya, sembari menjelaskan, konkritnya berupa
peningkatan kualitas tenaga dosen dan perlengkapan Laboratorium dan Teknologi.
Sehari sebelumnya,dalam seminar nasional Strategi Pembangunan Maluku dan
Kawasan Indonesia Timur (KTI) di kantor Gubernur Maluku, Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, Unpatti harus dapat menemukan jati
dirinya dan menetapkan bidang yang menjadi unggulan dari Universitas lain di
Indonesia, bahkan di dunia.
Dalam kaitan itu, unpatti dapat menjadikan study kawasan Indonesia Timur dan Asia
Pasifik sebagai objek unggulan study serta penelitiannya. Study kewilayahan itu
dapat menyangkut berbagai bidang, politik, sosial budaya, maupun ekonomi ataukah
yang berkaitan dengan alam serta faunanya yang unik.
"Dari unggulan seperti ini, Unpatti dapat membina jaringan dengan universitas serta
pusat study serupa (APEC Centers) di kawasan asia pasifik maupun kawasan
samudera pasifik. Jaringan ini dapat memperkaya informasi, saling tukar menukar
pengajar maupun peneliti serta mahasiswa, "terang Nasution.
Dalam bidang pengabdian masyarakat, sambung Nasution, Unpatti dapat diarahkan
pada pembangunan kelembagaan daerah, baik dalam penguatan Policy Formulating
Body, pembuat strategi dan kebijakan pembangunan maupun pelaksanaannya,
Unpatti dapat memberikan jasanya kepada Pemda maupun dunia usaha setempat.
Sementara dalam bidang administrasi serta akuntansi keuangan provinsi, kabupaten
kota maupun Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Bank Pembangunan Daerah
Maluku, sebagaimana diharapkan oleh ketiga Undang-undang tentang keuangan
Negara tahun 2003-2004. (SM-11)
Copyright © Suara Maluku
|
