Suara Maluku, 18-Apr-2007
Gubernur Minta Pegawai Dinsos Serius Selesaikan Pengungsi
Harian Suara Maluku - Ambon
AMBON - Gubernur Maluku Karel Ralahalu meminta pegawai Dinas Sosial (Dinsos)
se-Maluku untuk lebih serius menyelesaikan persoalan pengungsi yang sampai saat
ini tak juga selesai-selesai dan masih menjadi polemik berkepanjangan di tengah
masyarakat dan para pemerhati masalah sosial. Permintaan itu disampaikan Asisten
I Setda Maluku Jopy Patty saat membuka Rapat Teknis Dinsos Provinsi di Kantor
Gubernur Maluku, kemarin.
Sedangkan mungkin masalah tersebut diselesaikan secepatnya, jangan
menyalahgunakan yang ada pada saudara-saudara, khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, "kutip Patty saat membacakan sambutan tertulis
gubernur.
Menurut gubernur, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai makhluk
sosial, pegawai Dinsos diharuskan menempatkan kepentingan-kepentingan lain, yang
tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak. Sebab, tanpa ada itikad
baik seperti itu, maka persoalan pengungsi tidak akan pernah tuntas, bahkan bisa
menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Rapat teknis Dinsos Provinsi bertujuan mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2006, sekalian mengidentifikasi masalah-masalah yang
dihadapi dan cara penganan dan pemecahannya, termasuk menyamakan persepsi
terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di
Maluku.
Kaitan dengan itu, gubernur meminta insan sosial untuk terus meningkatkan kualitas
dan kuantitas kinerja sehingga berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi
sedapat mungkin dapat dirubah menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan demi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Gubernur mengakui, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sebelum krisis
multi dimensi melanda Indonesia, membawa dampak yang cukup signifikan terhadap
perbaikan kesejahteraan rakyat, yang ditandai dengan berkurangnya angka-angka
penduduk miskin dan penyandang masalah sosial lain, serta meningkatnya peran
aktif masyarakat dan terwujudnya rasa aman berbangsa dan bernegara.
Namun, ingat gubernur, di sisi lain tidak boleh dipungkiri bahwa setelah krisis multi
dimensi, secara langsung telah membawa dampak buruk terhadap sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat,
yang ditandai dengan meningkatnya angka penyandang masalah sosial, rasa aman
masyarakat yang kian terusik dan rentannya perilaku menyimpang, termasuk di
dalamnya persoalan pengungsi.
Olehnya itu, gubernur harapkan, agar peserta rapat teknis dapat merumuskan
kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, yang dapat menjawab berbagai
persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam pengelolaan pembangunan
kesejahteraan sosial, hendaknya memperhatikan kondisi riil masyarakat serta
peningkatan koordinasi dan kerjasama yang harmonis dan serasi, baik secara internal
maupun esternal. (SM-11)
Copyright © Suara Maluku
|
