SUARA PEMBARUAN DAILY, 24 Maret 2007
Soal Capres Sarjana
Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral
[JAKARTA] Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki moral baik
ketimbang gelar sarjana. Syarat calon presiden minimal sarjana dinilai sebagai upaya
pemerintah saat ini untuk menjegal lawan politik.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, AP Batubara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/3). Dia menanggapi
rencana pemerintah untuk merevisi paket undang-undang politik yang salah satunya
mensyaratkan calon presiden harus memiliki gelar sarjana.
"Gelar sarjana bukan sebuah jaminan kualitas kemampuan seorang pemimpin. Apa
arti gelar sarjana, master, dan doktor jika tidak dipercaya rakyat. Sebab,
kepemimpinan itu menyangkut soal kepercayaan dan moral," kata dia.
Menurut Batubara, saat ini banyak politisi di Indonesia yang bergelar sarjana, baik di
eksekutif dan legislatif, tetapi memiliki mental dan moral yang rendah. Dia
mencontohkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bergelar sarjana tapi
terlibat dalam perbuatan tidak bermoral, yaitu hubungan seksual yang ditayangkan
lewat video porno.
"Contoh lain, banyak koruptor yang memiliki predikat sarjana tapi kepintarannya itu
digunakan untuk mengeruk uang negara alias korupsi," kata dia.
Dikatakan, revisi paket UU Politik itu menunjukkan sikap dan mental Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak demokratis dan penakut. Oleh karena itu,
sebagai partai yang selalu konsisten mengusung misi demokrasi dan kerakyatan,
PDI-P jelas menolak revisi itu.
Revisi paket UU politik itu, kata Batubara, juga telah menjadi alat kepentingan
Pemerintahan Yudhoyono untuk menjegal Ketua Umum DPP PDIP, Megawati
Soekarnoputri untuk tampil sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Namun, dia
yakin, upaya seperti itu tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyat.
"Apalagi, berbagai hasil survei yang dilansir sejumlah lembaga, seperti Lingkaran
Survei Indoensia (LSI), menunjukkan kalau PDI-P kembali tampil menjadi partai utama
yang diunggulkan," kata dia.
Sebagai presiden yang selalu mengumandangkan demokrasi dalam berbagai
kesempatan, Yudhoyono diimbau untuk tidak melakukan cara-cara inkonstitusional.
Apalagi jika cara-cara seperti itu dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan.
[O-1]
Last modified: 24/3/07
|
