Kompas. Senin, 8 Juni 1998
Amien Rais:
Kekayaan Pak Harto Harus Diinvestigasi
Jakarta, Kompas
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr HM Amien Rais menyatakan,
kebijakan Menteri Pertahanan
Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk mengamankan keluarga
mantan Presiden Soeharto itu bagus. Dalam
arti, secara fisik tidak boleh dilukai atau dihujat. Namun, kebijakan
Pangab Wiranto itu tidak menutup kemungkinan harta dan
kekayaan mantan Presiden Soeharto diinvestigasi lewat jalan hukum.
"Harta kekayaan Pak Harto harus segera diinvestigasi,
demi terwujudnya negara hukum yang tidak diskriminatif. Jika terbukti
bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara tidak sah,
maka harta kekayaan itu harus dikembalikan kepada rakyat," ujar Amien
di hadapan ratusan umat yang menghadiri pengajian
yang diselenggarakan Korps Mubaligh Muhammadiyah di Gedung PP Muhammadiyah,
Jakarta hari Minggu (7/6).
Amien juga mendesak kepada tujuh negara industri yang tergabung dalam
G-7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada,
Perancis) untuk memelopori pembekuan kekayaan seperti aset dan rekening
deposito Soeharto, yang "parkir" di negara-negara
itu.
Desakan kepada negara-negara G-7 itu juga dikemukakan Amien Rais dalam
apel akbar reformasi di Lapangan Gasibu
Bandung, Sabtu (6/6). Di hadapan sekitar 10.000 massa, sejumlah tokoh
proreformasi juga tampil sebelum Amien, yakni Sri
Bintang Pamungkas, Wimar Witoelar, serta musisi-penyanyi Harry Roesli
dan Sam Bimbo. Amien Rais mengacu pada
pernyataan Direktur Pusat Data Busness Indonesia (PDBI) Christianto
Wibisono, yang menyebutkan, kekayaan mantan
Presiden Soeharto dan keluarganya mencapai 20 milyar dollar AS.
"Menurut PDBI, angka itu sangat konservatif. Persisnya berapa tidak
diketahui pasti," tutur Amien. Jika harta itu dikembalikan,
ekonomi akan berputar lagi, pabrik beroperasi kembali, dan inflasi
turun. Dengan demikian, tambah Amien, Indonesia tidak
perlu lagi bantuan IMF (Dana Moneter Internasional).
Menurut pakar politik itu, penegakan hukum dalam hal kekayaan mantan
Presiden itu akan membuat presiden berikutnya tidak
akan berani melakukan praktek KKN (kolusi, korupsi, nepotisme).
Pemilu segera
Amien menegaskan, pemilihan umum (pemilu) harus segera diselenggarakan
begitu UU (Undang-Undang) tentang Pemilu, UU
Kepartaian, dan UU Susunan dan Kedudukan DPR/ MPR (Dewan Perwakilan
Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat),
disempurnakan dalam waktu selambatnya dua bulan (hingga bulan Agustus).
Sementara format pemilu yang tepat sudah tidak
perlu lagi diperdebatkan, karena studi tentang pemilu yang baik sudah
ada sejak beberapa tahun terakhir.
"Dengan pemilu, aspirasi sejati rakyat Indonesia dapat diketahui," kata
Amien. Negara-negara maju selalu memiliki tradisi
pemilu yang berkualitas, lanjutnya.
Menanggapi munculnya banyak partai akhir-akhir ini dan gagasan untuk
membentuk partai Islam, Amien berpendapat bahwa
sebaiknya saat ini segala atmosfir kegembiraan ini diendapkan dulu
hingga tenang, menunggu sampai terbentuknya peta
perpolitikan di Indonesia.
"Umat lebih baik membentuk partai yang melaju terkoordinasi dengan dituntun
moral Islam," ujarnya. Kesediaannya untuk
berpolitik menjadi calon presiden, kata Amien, adalah bentuk pendidikan
politik, guna memberitahukan rakyat bahwa kursi
kepresidenan bukanlah sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh diperebutkan,
tidak dapat berbuat salah dan tidak boleh
dikritik.
"Saya ingin demokrasi sejati. Jabatan presiden seharusnya digunakan
untuk melaksanakan amanat rakyat, bukannya
memperkaya diri atau keluarga," katanya.
Dalam ceramahnya, reformasi ditempuh dengan melaksanakan rekonstruksi
mental budaya feodal yang masih sangat luas
berkembang walaupun Indonesia sudah 52 tahun merdeka. "Langkah itu
adalah untuk jangka panjang, tetapi ini sangat
menentukan," kata Amien.
Amien Rais menyerukan, sejumlah agenda reformasi yang tidak boleh terabaikan
demi mengatasi kesulitan ekonomi rakyat.
Yang utama dan sangat mendesak, menurut Amien, adalah mengamankan kekayaan
alam negara yang selama ini sudah dimiliki
oleh keluarga Soeharto dan mitra-mitra asingnya, seperti minyak bumi,
tambang emas, batu bara dan semacamnya.
Jika kekayaan alam itu bisa terselamatkan, kata Amien, maka sangat terbuka
peluang melakukan penciutan kesenjangan sosial
ekonomi yang kian menganga. "Syukur-syukur pemerintahan sementara Habibie
saat ini bisa menanganinya," ujar Amien.
Untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional, Amien Rais juga
menekankan perlunya penegakan demokrasi di segala
bidang - termasuk pers, berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat. Namun,
menggarisbawahi bahwa kepercayaan
internasional dan penegakan demokrasi tak akan berwujud jika pemerintahan
tidak bersih dan aspiratif. (gg/nar)