KOMPAS, Senin, 7 Oktober 2002
Koordinasi Penanganan Masalah Poso Masih Lemah
Palu, Kompas - Koordinasi aparat pemerintah dinilai masih lemah dalam mengatasi
persoalan Poso. Akibatnya, penanganan persoalan pascakerusuhan di Poso belum
tuntas sampai sekarang. Progres penanganannya pun belum sesuai dengan yang
ditargetkan seiring tercapainya kesepakatan penghentian konflik lewat Deklarasi
Malino.
Pandangan itu disampaikan anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Adam Ardjat
Lamarauna dalam rapat dengar pendapat gabungan komisi mengenai penyelesaian
konflik Poso, Sabtu (5/10) siang. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Bupati
Poso A Malik Syahadat, Kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Sulteng
Mashud Kasim, dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Sulteng Andi Azikin Suyuti.
Ardjat menyebutkan, salah satu indikator kurangnya koordinasi itu tampak dari
proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang belum tuntas seluruhnya. Bahkan, di tingkat
aparat pemerintahan Poso, koordinasi tersebut belum optimal. Karena itu, Ardjat
menawarkan solusi berupa koordinasi internal dalam pemerintahan Kabupaten Poso.
"Bisa nantinya Bupati Poso langsung turun berkoordinasi dengan aparat pemerintah
di bawahnya, sementara Wakil Bupati didelegasikan menjalankan pemerintahan
sehari-hari," kata Ardjat.
Data dari Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulteng mencatat
setidaknya terdapat 27 kasus gangguan keamanan di Poso usai Deklarasi Malino.
Persoalan keamanan itu meliputi ledakan bom, pembunuhan dengan senjata tajam,
penembakan, pembakaran, dan penyerangan. Dari sepuluh kasus ledakan bom di
Poso, setidaknya lima orang tewas dan 21 luka-luka.
Pendapat Ardjat Lamarauna tersebut dibantah Wakil Bupati Poso Malik Syahadat.
Kemajuan yang dicapai di Poso sebenarnya sudah jelas terlihat dalam enam bulan
pasca-Deklarasi Malino. Seiring dengan sosialisasi deklarasi damai tersebut, program
pengembalian pengungsi, pembangunan rumah tinggal sementara (RTS), serta
rehabilitasi mental spiritual lewat trauma-counseling dan ceramah keagamaan
berjalan sesuai rencana.
Hanya saja, letupan yang masih terjadi diakui menjadi penyebab kemunduran dalam
rekonsiliasi ini. "Karena itu, saya berharap anggota DPRD bisa berkunjung langsung
ke Poso untuk bersama-sama melihat keadaan di sana," tegas Syahadat.
Andi Azikin Suyuti dalam paparannya juga menyebutkan pencapaian optimal
penanganan pengungsi yang dilakukan oleh pihaknya. Tercatat pengungsi yang
kembali 13.655 keluarga dengan 76.459 jiwa dari total pengungsi 28.236 keluarga dan
124.251 jiwa. Sepanjang tahun 2002, dana penanganan pengungsi Rp 67,105 milyar
untuk dialokasikan pada sembilan kegiatan, seperti pemulangan pengungsi serta
pemberian jaminan dan bekal hidup. (dik)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
