Media Indonesia, Jumat, 11 Oktober 2002
Teror Bom Warnai Protes DPRD Maluku
AMBON (Media): Teror bom mewarnai keberangkatan anggota DPRD Maluku ke
Jakarta. Petugas Polres Pulau Ambon, kemarin, menerima laporan tentang
penemuan bom yang siap diledakkan di kawasan Air Salobar, Ambon.
Kapolres Pulau Ambon Ajun Komisaris Besar (AKB) Noviantoro mengatakan bom
yang sudah dirakit dengan timer dan siap meledak itu sebelumnya ditemukan oleh
warga Air Salobar, Nusaniwe, Ambon.
"Kami mendapat laporan dari warga masyarakat tentang penemuan bom. Setelah itu
anggota Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) menuju lokasi untuk menjinakkan
bom yang siap meledak itu," kata Kapolres kepada wartawan di Ambon, kemarin.
Tidak lama setelah ditemukan bom di Air Salobar, menurut Kapolres, terjadi teror bom
di SMU Negeri I Ambon, Jalan Pattimura, di pusat kota. Hanya saja, lanjut Kapolres,
setelah aparat datang di tempat kejadian perkara (TKP), bom tersebut tidak
ditemukan.
Berkaitan dengan ledakan bom di Pasar Batu Gantung, pada Rabu (9/10), Kapolres
menjelaskan pihaknya sudah meminta keterangan dari empat orang saksi. "Keempat
orang saksi ini kemungkinan menjadi saksi kunci peledakan bom itu," kata Kapolres.
Bom di Air Salobar ditemukan beberapa jam sebelum rombongan DPRD Maluku
berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Megawati Soekarnoputri. Rombongan
pertama DPRD Maluku berangkat ke Jakarta kemarin pukul 14.00 WIT. Sedangkan
rombongan kedua menurut rencana meninggalkan Ambon hari ini (Jumat). Anggota
Dewan yang berangkat ke Jakarta berjumlah 45 orang.
Sikap politik
Ketua DPRD Maluku Zet Sahuburua, sebelum berangkat, kepada wartawan di
Gedung DPRD Maluku menegaskan, keberangkatan 45 anggota DPRD Maluku itu
untuk menyatakan sikap politik Dewan, menolak Surat Keputusan (SK) Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno tentang penundaan suksesi pemilihan
Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku periode 2002-2007.
"Seluruh anggota Dewan memunyai tekad yang sama menolak keputusan Mendagri
yang menunda pemilihan gubernur dan wakilnya hingga batas waktu yang tidak
ditentukan. Untuk itu semua anggota Dewan terpaksa meninggalkan Maluku
menemui pemerintah pusat," kata Sahuburua.
Menurut dia, Dewan juga akan menolak penunjukan careteker dari Presiden Megawati
Soekarnoputri untuk memimpin Provinsi Maluku sebagai akibat dari penundaan
suksesi itu.
Mendagri Hari Sabarno, dalam SK No 121.71/2149/SJ tertanggal 25 September 2002,
meminta DPRD Maluku bersama Penguasa Darurat Sipil (PDS) Maluku menunda
proses pemilihan Gubernur Maluku dan wakilnya. Alasannya, situasi keamanan di
Maluku belum sepenuhnya pulih.
Mendagri juga mempertimbangkan faktor keamanan di Maluku saat dilangsungkan
pemilihan gubernur dan wakilnya. Alasan lain adalah Maluku masih rawan, karena
hingga kini masih terdapat 400 pucuk senjata organik yang dimiliki warga sipil.
Sahuburua mengatakan DPRD Maluku berpendapat keputusan penundaan suksesi
dari Mendagri tidak beralasan. "DPRD Maluku yakin proses suksesi itu tidak akan
menimbulkan gejolak di masyarakat, karena masyarakat tidak lagi terprovoksi
melakukan tindakan kekacauan di Maluku," tegas Sahuburua.
DPRD Maluku, kata Sahuburua, akan meminta klarifikasi pemerintah pusat tentang
penundaan itu. "Kalau ditunda hingga kapan, itu yang harus diperjelas oleh
pemerintah pusat, yang terjadi kan penundaan itu tidak dijelaskan hingga kapan. Dan
ini yang akan kita sampaikan kepada Ibu Megawati selaku presiden," kata
Sahuburua.
Meski begitu, tambah Sahuburua, Dewan akan terus memperjuangkan pemilihan
Gubernur Maluku dan wakilnya dilaksanakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan
DPRD Maluku, yakni pada akhir Oktober nanti. (HJ/N-2)
Copyright © 1999-2002 Media Indonesia. All rights reserved.
|
