Pidato Pengukuhan Guru Besar  M. Amien Rais di Universitas Gajah Mada

Yang terhormat

Ketua dan para anggota Dewan Penyantun

Universitas Gadjah Mada; 

Yang terhormat

Rektor/Ketua Senat,

Sekretaris Senat dan para anggota Senat

Universiatas Gadjah Mada; 

Yang terhormat

Para tamu undangan, dan segenap hadirin. 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya memulai pidato dengan puisi berikut. Puisi ini cukup populer dan menggambarkan kekuatan gerakan protes yang dipimpin mahasiswa di Indonesia pada masa reformasi.

Mahasiswa takut pada dosen

Dosen takut pada dekan

Dekan takut pada rektor

Rektor takut pada menteri

Menteri takut pada presiden

Presiden takut pada mahasiswa

(Taufik Ismail, “Takut ’66, Takut ‘98”)

Puisi Saudara Taufik Ismail di atas mengingatkan kita kepada masa-masa demontrasi mahasiswa sepanjang tahun 19998 lalu, ketika gerakan protes mahasiswa berhasil menghentikan laju kekuasaan Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia yang semakin sewenang-wenang di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Dengan puisi ini saya ingin mendiskusikan dua konsep pokok dalam ilmu politik.

Konsep yang pertama adalah kekuasaan (power) politik yang secara khusus akan ditinjau dari sudut ketdakberdayaan dan ketiadaan kekuasaan (powerlessness). Sehubungan dengan kekuasaan, secara singkat, saya akan membahas bebarapa bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lalu. Mengenai ketidakberdayaan dan ketiadaan kekuasaan, saya akan membahas beberapa cerminan ketidakberdayaan politik di Indonesia dan dampaknya. Menurut pendapat saya, baik kekuasaan maupun ketiadaan kekuasaan sama-sama dapat mengarah kepada fasad atau kerusakan dalam kehidupan bersama.

Konsep yang kedua dalah demokratisasi. Konsep ini tidak kalah pentingnya dari konsep kekuasaan. Berbagai kajian dan penelitian mengenai demokratisasi sudah dilakukan para peneliti politik di berbagai belahan dunia. Dalam kesempatan ini, saya akan mengaitkan kajian-kajian demokratisasi dengan problematika kekuasaan dan ketiadaan kekuasaan yang disebutkan di atas. Selain itu, tulisan ini akan memaparkan beberapa kemungkinan yang dapat menghindari dampak buruk kekuasaan dan ketiadaan kekuasaan.

Hadirin yang terhormat

Seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat bernama John Gaventa pernah mengadakan penelitian di suatu lembah di Pegunungan Appalachia Tengah, Amerika Serikat. Daerah yang berada di antara Gunung Pine dan Cumberland itu sebenarnya kaya barang tambang. Salah satu kekayaan alamnya, yaitu batubara, digarap dan dieksploitasi oleh sebuah perusahaan tambang raksasa. Akan tetapi, penduduknya miskin. Malahan, miskin sekali. Menurut perkiraan, sebanyak 70% keluarga setempat hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebanyak 30% keluarga menganggur. Tidak dapat disangkal lagi, daerah Appalachia adalah kantung kemiskinan di negara adidaya dan kapitalis dunia.

Didaerah itu Gaventa, ilmuwan yang juga aktivis, meneliti konflik antara kepentingan perusahaan besar dengan hak-hak warga pengunungan. Salah seorang warga yang diwawancarai Gaventa adalah pensiunan pekerja tambang. Gaventa ingin menyadarkan pak tua akan hak-haknya di negara demokrasi. Ia menceritakan berbagai ketidakadilan yang ia “temukan” setelah meneliti di daerah pak tua. Misalnya, perusahaan penambangan batubara raksasa di dekat rumah pak tua itu hanya dikenai pajak yang sangat rendah. Kampung halaman pak tua yang dulu permai sekarang bopeng dan carut marut karena galian yang tak terurus. Genangan air di bekas galian penuh dengan asam, batubara, dan endapan lumpur.

Pak tua sendiri tergolong salah satu korban. Karena bekerja cukup dalam di bawah permukaan tanah, ia menderita sakit paru-paru hitam. Penyakit ini menghinggapinya karena ia terlalu sering, dan dalam jangka waktu lama, menghirup partikel-partikel debu batubara hitam. Pendek kata, banyak ketidakadilan di lingkungan hidup pak tua. Gaventa, bersama-sama mahasiswanya, ingin menyadarkan pak tua supaya bersedia bergabung dengan para pekerja lain untuk menuntut perusahaan tambang raksasa milik orang kaya raya dari London, Inggris.

Pak tua duduk terdiam saja mendengarkan semua “temuan” penelitian Gaventa dan timnya. Dalam hati ia mungkin bergumam, “saya tahu lebih banyak tentang ketimpangan dan ketidakadilan di kampung saya ini. Sebagai contoh, Anda tidak tahu betapa tanah ayah saya pun dijarah perusahaan tambang tanpa kompensasi.” Karenanya, tidak ada ekspresi terkejut di wajah pak tua. Juga tidak ada isyarat pak tua berminat terhadap ajakan “pemberdayaan” yang dilakukan orang-orang kampus yang datang ke desanya.

Sebaliknya, Gaventa dan timnya hjeran bukan kepalang. Betapa mungkin, demikian pikir mereka, orang tidak tertarik memperjuangkan hak-haknya yang sah di negara demokrasi seperti Amerika Serikat? Mengapa serikat buruh setempat, yang dahulu dikenal militan dan aktif, tampaknya sekarang menjadi pasif dan menerima status-quo? Mengapa korban-korban ketidakadilan dalam masyarakat terbuka tidak bergerak memperjuangkan kepentingan mereka? Mangapa, dalam kondisi ketidakadilan dan ketimpangan yang meluas, orang tidak melawan dan memberontak?

Hadirin yang saya hormati.

Pertanyaan-pertanyaan di atas secaralangsung membawa kita ke dalam perdebatan penting di dalam ilmu politik, yaitu mengenai kekuasaan. Apakah seseorang atau suatu kelompok akan diam menerima nasib, atau, sebaliknya, melawan dan memperjuangkan perbaikan keadaan, hal itu sering kali tergantung kepada kekuasaan. Pak tua yang diwawancarai Gaventa terdiam dan tidak menanggapi penyuluhan merasa tidak berdaya dan tidak berkuasa. Yang memiliki daya dan kekuasaan adalah perusahaan tambang raksasa dan multinasional.

Yang tidak kalah pentingnya adalah, baik kekuasaan maupun keiadaan kekuasaan dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan bersama. Sehubungan dengan kekuasaan, kita sudah sering mendengar ucapan seorang bangsawan Inggris bernama Lord Acton. Ia mengatakan, power tends to corrupt and absolute power corruptsabsolutely. Kekuasan itu cenderung korup, dan kekuasan yang absolut akan korup secara absolut pula.

Contoh paling tepat dan dekat adalah pengalaman bangsa kita di masa Orde Baru. Pada masa itu, korupsi kekuasan telah kita saksikan dalam berbagai bentuknya dan berlangsung selama jangka waktu yang lama. Sampai-sampai, kekuasaan yang korup itu terjelma dalam diri seorang patron. Begitu kuasaanya sang patron sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan, extension, dari rumah tangga sang patron dan sanak keluarganya. Anak, menantu, keponakan, cucu, ipar, dan istri sang patron kerap diutamakan dan diberi privelese. Misalnya, dalam tender-tender proyek, para kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan kepakaran. Dalam peristilahan ilmu politik, bentuk korupsi kekuasaan ini dikenal dengan nama “neopatrimonialisme” (Bratton & van de Walle, 1994). Dapat dikatakan bahwa negara Orde Baru adalah negara yang cukup ideal dilihat dari sudut korupsi kekuasaan ini.

Alangkah tepatnya istilah KKN, yaitu singkatan tiga kata – korupsi, kolusi, dan nepotisme – yang menjadi semboyan demonstran dan para pengecam Orde Baru. Istilah ini dengan jelas menekankan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang terjadi di masa lalu. Begitu luasnya praktik penyelewengan kekuasaan dalam berbagai versi KKN sehingga istilah “skandal” pun tidak relevan lagi di panggung politk Indonesia. Sebab, skandal mengandaikan ketertiban dan kepastian hukum sehingga suatu pelanggaran atau penyelewengan dapat dipandang sebagai skandal yang perlu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bobbio, 1987:85). Oleh karena penyelewengan dan pelanggaran merupakan kelaziman dan bukan pengecualian, maka skandal tidak mendapatkan tempatnya di bumi politk Orde Baru.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana mekanisme transaksi dan jual-beli dirusak oleh sogok-menyogok yang melibatkan para pengusaha dan para penguasa. Yang pertama melakukan korupsi dengan menyogok, yang kedua dengan menerima sogokan. Keduanya berlangsung secara cukup mulus dan dalam jangka waktu yang lama. Korupsi yang hilir-mudik ke istana negara dan kantor-kantor departemen pemerintahan telah menodai pelaksanaan pemerintahan. Akibatnya berkembanglah budaya kebal hukum (the culture of impunity) yang masih terus menjadi rintangan demokratisasi setelah Orde Baru rubuh. Pada zaman reformasi, praktik-praktik kotor era masa lalu satu persatu mulai terungkap. Kendati demikian, aparat hukum, khusunya mereka yang masih terus menunjukkan identitas sebagai penerus Orde Baru, berusaha memperlambat dan merintangi usaha membongkar praktik-praktik tersebut.

Akibatnya, masyarakat terpaksa bekerja keras mengungkap tuntaskorupsi-korupsi masa lalu. Tujuannya terutama bukan untuk menjelek-jelekkan seseorang atau sekelompok orang – tanpa dijelek-jelekkan pun, koruptor sudah buruk. Tetapi, supaya bangsa kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu, seperti masyarakat Amerika Latin yang berkata Nunce Mas! (Takkan terulang lagi!; Never Again!), dan supaya bangsa kita dapat membina masa depan yang lebih baik, korupsi-korupsi harus diekspos. Sebuah lembaga bernama Transpararency International (TI) yang berkantor di Jerman, menempatkan Indonesai sebagai negara yang paling korup di muka bumi. Bagi siapa saja yang mengira sogok-menyogok hanya urursan orang berduit dan tidak berdampak luas, Dr. Kamal Hossain yang Wakil Ketua TI dengan tandas mengatakan bahwa sogok-menyogok semakin memiskinkan kaum papa (Noronha, 4). Pemerintahan yang bersih (celan government) adalah ciri khas dan cita-cita demokrasi yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk dengan membeberkan manajemen Orde Baru yang korup.

Peraturan perundangan yang semestinya merupakan pengontrol atau check terhadap kekuasaan, dalam kenyataanya menjadi alat manipulasi dan mempertahankan kekuasaan. Banyak undang-undang dan peraturan sebenarnya lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan teman-temannya di sektor bisnis. Di dalam paham demokrasi, penguasa yang memerintah berdasarkan undang-undang yang dapat ia susun hampir sekehendak hati, ialah penguasa yang lalim dan sewenang-wenang. Sebagai mana kita ketahui rule of law adalah salah satu ciri demokrasi. Akan tetapi, di masa lalu rule of law seringkali dkalahkan oleh rule of men. Banyak orang mersa dirinya berada di atas hukum. Dalam konteks inilah, praktik hukum di Indonesia di masa lalu tampak melecehkan kebenaran kata-kata Cicero, omnes legum servi sumus uti liberi esse possumus. Artinya, kita semua menjadi budak hukum supaya kita bebas (Bobbio, 141; Rais, 1997:19). Sebaliknya, kita dapat menjadi bebas dan demokratis apabila tidak bersedia mengikuti hukum atau apabila hukum yang kita iktui itu tuidak lebih dari “plasebo hukum” yang dibuat hampir sesuka hati pmegang kekuasaan.

Saudara-saudara yang saya hormati

Sambil tetap menyadari sepenuhnya malapetaka korupsi kekuasaan di atas, kita tidak boleh mengabaikan sisi yang lain. Kita sering lupa bahwa bahaya yang dapat timbul dari penyalahgunaan kekuasaan tidak berbeda jauh dari bahaya yang dapat timbul dari dampak negatif tuna kuasa (powerlessness). Ini adalah situasi ketika orang menerima keadaan yang ada, walaupun keadaan itu tidak menyenagkan, karena mersa tidak punya kuasa untuk merubahnya menjadi keadaan yang lebih baik. Keadaan tuna kusa dapat merugikan kerjasama sosial dan kehidupan bersama. Dengan memodifikasi ungkapan Lord Acton yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa, powerlessness tends to corrupt and absolute powerlessnes corrupts absolutly. Tuna kuasa cenderung kearah korupsi, dan tuna kuasa yang absolut akan menjurus kepada korupsi absolut pula.

Pak tua yang diwawancarai Gaventa dapat dipandang sebagai orang yang tuna kuasa. Ia merasa tidak berdaya sehingga kehidupan dan lingkungannya merana. Seakan-akan ia berkata kepada dirinya sendiri, “memang saya tidak sesuai dengan yang saya dambakab; tetapi, apa daya dan apa kuasa; tidak ada yang dapat saya lakukan supaya keadaan berubah.” Pak tua ini tuna kuasa terutama dalam kaitannya dengan perusahaan tambang raksasa yang rakus dan merusak lingkungan. Dalam puisi Taufik Ismail di atas, dekan vis-a-vis rektor, dan rektor vis-a-vis menteri, dan menteri vis-a-vis presiden.¹

Michael Lerner, seorang aktivis yang berasal dari gerakan perubahan sosial tahun 1960-an, dengan tegas mengatakan betpa berbahayanya tuna kuasa dan persaan tidak berdaya yang merasuki benak manusia. Katanya: 

When we feel powerless for any extended leght of time, we tend to become more willing to accept parts of the world we would othewise reject. We act in ways that go counter to our best visions of who we are and who we can and want to be.

Powerlessness corrupts.

Powerlessness corrupts in a very direct way: it changes, transforms, and distorts us. It makes us different from how we would otherwise want to be. We look at our world and our own behavior, and we tell ourselves that although we really aren’t living the lives we want to live, there is nothing we can do about it. We are powerless (Lerner, 1991:2). 

nggapan atau persepsi tuna kuasa dapat menimbulkan berbagai efek negatif dalam kehidupan sosial. Anggapan tuna kuasa menyebabkan orang tidak ingin mengadakan perubahan yang seharusnya dapat dilakukan. Berbagai kekurangan, ketidakadilan, dan penyelewengan kekuasaan cenderung dipandang sebgai “kenyataan.” Karena dianggap kenyataan, ada rasa khawatir akan kalah, tersingkir, dan dikesampingkan orang lain. Kekhawatiran ini akan terbukti dan menjadi self-fullfilling prophecy ketika orang bertindak selaras dengan anggapan dan rasa khawatir tersebut. Apabila angapan ini tidak hanya dianut oleh satu orang melainkan oleh banyak orang, maka terjadilah penularan dan penyebaran anggapan dan perasaan tuna kuasa di masyarakat (Lerner, 13).

Di masyarakat Indonesia, situasi dan persepsi tuna kuasa sering timbul dalam berbagai episode sejarah. Di zaman penjajahan, banyak murid yang berkulit sawo matang percaya bahwa mereka tidak mungkin berhasil mendapatkan kedudukan tinggi seperti halnya sinyo-sinyo Belanda. Bahkan, murid pribumi tersebut tidak hanya merasa tuna kuasa. Mereka juga menyalahkan diri sendiri sebagai pihak yang bertanggungjawab di balik situasi tersebut. Selama tiga dasarwarsa pemerintahan yang lalu, warganegara Indonesia cukup terlatih menerima dan memahami keadaan yang ada walaupun keadaan itu penuh dengan bentuk-bentuk penyelewengan seperti KKN. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran ketentuan hukum, dan pelanggaran norma dan nilai berlangsung di depan mata dan warganegara merasa tidak banyak yang dapat dilakukan supaya keadaan buruk berubah menjadi lebih baik.

Hadirin yang saya hormati.

Masalah sejanjutnya adalah, mengapa tuna kuasa meluas di masyarakat? Pertanyaan ini dapat ditanggapi dengan menggunakan tiga perspektif mengenai kekuasaan. Masing-masing pendekatan menawarkan penjelasan mengapa arang menjadi tuna kuasa sehingga pasrah menerima keadaan yang ditandai dengan ketidakadilan dan penidnasan. Secara ringkas, ketiga pendekatan akan dipaparkan berikut ini.

Dalam perspektif pertama, kekuasaan dilihat dari sudut siapa saja yang berpartisispasi di meja pengambilan keputusan yang akan menetapkan keputusan-keputusan penting dan mengikat. Yang juga menjadi perhatian adalah siapa yang lebih kuat dan unggul dalam pengambilan keputusan tersebut, dan siapa pula yang lebih lemah dan gagal. Pihak yang berhasil mengungguli lawan atau saingannya dalam forum pengambilan keputusan dipandang sebagai pihak yang lebih kuasa. Ini berarti, misalnya, pihak tersebut memiliki sumber daya tawar-menawar yang lebih besar dan dapat menggunakannnya untuk membela dan memenangkan tujuan dan kepentingannya. Sebaliknya, pihak yang kurang atau tidak berkuasa ialah yang kalah dalam proses pengambiloan keputusan (Gaventa, vii).

Kembali ke contoh yang telah disampaikan di awal uraian, jika dalam suatau proses pengambilan keputusan yang melibatkan mahasiswa dan dosen ternyata pihak mahasiswa berhasil memenangkan kepentingan dan tujuan mereka, itu berarti mahasiswa lebih berkuasa dari dosen. Jika dalam rapat yang diikuti oleh rektor-rektor dan menteri pendidikan dan kebudayaan, para rektor berhasil mengedepankan kepentingan dan tujuan mereka dengan mengalahkan kepentingan dan tujuan menteri, maka para rektor lebih berkuasa dari menteri. Demikian pula apabila pak tua di Appalachia dan kawan-kawannya berhasil memenagkan tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan kepada perusahaan tambang, berarti pak tua cs. Lebih kuasa dari perusahaan tersebut. Bisa saja, yang terjadi dalam kenyataan adalah yang sebaliknya, yaitu dosen, menteri, dan perusahaan tambang lebih kuasa dari lawan mereka, baik karena memiliki posisi tawara-menawar yang lebih kuat maupun karena memegang otoritas yang lebih besar. Yang penting ditekankan adalah bahwa arena kekuasaan pertama ini adalah pengambilan keputusan, dan yang ditekankan adalah konflik-konflik pengambilan keputusan yang dapat diamati.

Apabila ada pihak yang berkali-kali berpartisipasi di forum pengambilann keputusan dan berkali-kali pula kalah, maka di dalam diri pihak yang kalah itu, secara perlahan-lahan, akan tertanam rasa dan persepsi tak berdaya dan tuna kuasa. Pada gilirannya, ia akan berkesimpulan tidak perlu ikut serta dalam forum pengambilan keputusan mendatang karena ia mengantisipasi kekalahan. Dengan kata lain, dilihat dari perspektif pertama tentang kekuasaan, tuna kuasa tertanam dan meluas karena pengalaman berulangkali gagal dalam arena pengambilan keputusan.

Saudara-saudara yang saya hormati

Dilihat dari perspektif kekuasaan yang kedua, sikap pasrah dan rasa tidak berdaya maluas karena ada pihak atau isu yang tidak memiliki akses ke forum dan mekanisme pengambilan keputusan. Ini dapat terjadi karena banyaknya rintangan-rintangan yang dibuat oleh pihak yang lebih dominman dan berkuasa. Pihak yang tidak berkuasa, atau isu dan keprihatinan mereka, tidak dapat masuk ke agenda pengambilan keputusan karena adanya rintangan-rintangan yang sengaja dibuat untuk mengesampingkan dari forum tersebut. Ada seperangkat nilai, keyakinan, rityual, dan aturan main yang secara sistematis dan konsisten membantu kepentingan orang atau kelompok tertentu, tetapi dengan merugikan kelompok lain. Pihak yang diuntungkan memiliki posisi yang lebih kuat sehingga dapat membela kepentingan mereka (Gaventa, 14).

Selain itu, pengecualian pihak atau isu tertentu dari arena pengambilan keputusan dapat terjadi karena adanya keputusan yang diambil untuk menindas atau menggagalkan perlawanan terhadap nilai dan kepentingan elit yang berkuasa di pemerintahan pusat. Bentuk ketentuan tersebut bermacam-macam dan hampir semuanya dikenal akraba oleh siapa saja yang pernah mengalami Orde Baru (Gaventa, 14-15). Salah satu di antaranya adalah penggunaan kekerasan bersenjata terhadap kelompok yang secara sepihak dinilai memberontak, melawan, atau mengganggu stabilitas. Dalam sejarah Indonesia, pemerintah sering menggunakan pendekatan semacam ini terhadap bagian dari bangsa Indonesia sendiri. Akibatnya, seperti sudah diketahui, beberapa propinsi seperti Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur merasa dikucilkan dan tidak terwakili. Represi juga pernah digunakan terhadap kalangan buruh dan petani sehingga mereka pun sering terkucilkan dari arena pengambilan keputusan. Mereka menjadi non-partisipan, dan isu atau keprihatinan mereka menjadi non-issue.

Akan tetapi, pengucilan pihak atau isu tertentu dari forum pengambilan keputusan juga dapat terjadi lewat cara lain, yaitu melalui pemberian ancaman sanksi, baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini, pemerintah sebagai yang berkuasa, misalnya, dapat mengintimidasi lawan-lawan politik dengan menggunakan prosedur legal sebagai ancaman. Dalam hal ini berlaku peradilan politik, yaitu penggunaan pranata hukum dan peradilan untuk mentingkairkan musuh politik pemegang kekuasaan sehingga musuh itu tidak dapat bersaing dalam arena pengambilan kebijakan dan keputusan (Kirscheirmer, 6). Selain penggunaan sanksi negatif, pihak yang berkuasa juga dapat merangkul lawan-lawannnya sehingga tidak lagi menjadi lawan dalam persaingan pengambilan keputusan karena sudah terkooptasi.

Cara ketiga ialah dengan menggunakan bias-bias yang ada dalam sistem politik, seperti norma, perseden historis, atau peraturan tertentu, suapya isu atau tuntutan tertentu, yaitu yang tidak disukai pemegang kekuasaan, dapat diredam. Warganegara di suatu desa yang menentang penggunaan bendungan dapat dicap “anggota organisasi terlarang,” dan mahasiswa yang suka demontrasi dapat dituduh “PKI”. Selan itu, musuh-musuh politik dapat juga dituduh sebagai penghujat, subversif, dan berbagai bentuk manipulasi lainnya. Dilihat dari perspektif kedua kekuasaan, mekanisme-mekanisme semacam ini akan menyebabkan suatu kelompok masyarakat tersingkirkan dari agenda pengambilan keputusan. Selain tersingkir, aspirasi dan kepentingan mereka juga dapat dianggap sepi oleh pemegang kekuasaan.

Akhirnya, pemegang kekuasaan juga dapat menciptakan simbol dan aturan main baru untuk merintangi dan membatasi akses suatu kelompok atau isu pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dengan mencipatkan suatu undang-undang, pemegang kekuasaan dapat membatasi jumlah partai atau mengebiri media massa. Dengan memperkenalkan kepada publik bahwa, misalnya, “demokrasi Pancasila tidak mengenal lembaga oposisi,” yang berkuasa telah berhasil mempersempit kompetisi politik. Dalam kasus-kasus seperti ini, setiap usaha untuk membentuk partai baru dan melancarkan kritik kepada penguasa, akan menjadi tindakan yang melanggar hukum atau norma.

Pada masa lalu, alangkah banyaknya peserta dan persoalan yang tidak tertampung dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat. Di awal Orde Baru, misalnya, Partai Sosialis Indonesia dan Masjumi dilarang. Masalah-masalah perburuhan, seperti upah yang sangat rendah, dan pertanian sering kali tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam proses pengambilan keputusan karena protes-protes mereka ditanggapi dengan pendekatan intelijen dan represi. Profesor-profesor kritis beserta kritik mereka tidak diperhatikan. Bahkan, tidak jarang karir mereka terancam. Mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya dibubarkan dan diusir, bukan ditanggapi dan didengarkan. Soal-soal yang menurut pemerintah sensitif atau subversif tidak diperkenankan untuk diperdebatkan di media massa, dan kinerja anggota DPR sangat banyak dibatasi oleh tata tertib lembaga ini. Selain batasan berupa aturan, rintangan-rintangan yang diberikan pemerintah adalah ancaman, represi, adu domba, tindakan balas dendam, dan pengendalian melalui konstitusionalisme (Schwarz, 236-240).

Saudara-saudara yang saya hormati

Akhirnya, perspektif yang ketiga menempatkan kekuasaan sebagai alat untuk membentuk persepsi dan kesadaran manusiamengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang ada dilingkungannya. Kekuasaan yang lebih besar tidak hanya dapat mengalahkan lawan atau membatasi aksesnya ke meja pengambilan keputusan. Lebih dari itu, kekuasaan dominan juga dapat berfungsi membantuk pandangan oranga atau kelompok yang tuna kuasa terhadap situasi ketidakadilan yang dialami sehingga situasi tersebuit dapat bertahan. Pemegang kekuasaan, misalnya, dapat menggunakan mitos, bahasa, atau simbol untuk menundukkan, mengontrol, dan melemahkan lawan politiknya sehingga kekuasaaanya dapat bertahan langgeng.

Dengan demikian, kekuasaan pada dimensi ketiga ini berhubungan dengan sosialisasi dan pengendalian informasi dalam rangka membentuk pikiran dan pandangan orang. Akan tetapi, yang juga tergolong ke dalam perspektif ketiga ini adalah berbagai cara yang tidak langsung, seperti adaptasi psikologis terhadap keadaan yang ada. Apabila ada seseorang atau kelompok tuna kuasa dilihat dari perspektif kekuasaan yang pertama dan kedua, mereka juga akan tuna kuasa dalam perspektif ketiga ini. Manifestasi tuna kuasa dalam perspektif ketiga termasuk fatalisme yang meluas, apati dan mecela diri sendiri. Rasa tidak berkuasa juga dapat mengarah kepada penerimaan dan internalisasi nilai, keyakinan, dan ketentuan pemegang kekuasaan. Akan tetapi, internalisasi ini terjadi dalam rangka adaptasi. Seolah-olah, hal itu dapat menjadi mekanisme melarikan diri dari rasa tidak berdaya yang dimiliki.

Masih ada masalah lain yang timbul dari dimensi ketiga kekuasaan yang penuh dengan dominasi dan hegemoni ini. Dalam situasi ketimpangan kekuasaan, pihak yang tidak berkuasa akan tergantung kepda yang berkuasa. Masyarakat belajar menghayati dan mengembangkan budaya diam. Atau apabila mereka bersuara, maka suara dan aspirasi tersebut tidak tulus, melainkan sesuatu yang palsu, bernada ABS (asal bapak senang), atau gema dari ibukota yang diikuti pihak yang lemah di daerah. Suara dan pandangan semacam ini, tentu saja, tidak bersifat tulus dan otentik. Akibatnya, seperti juga kita alami di Indonesia, terbentuklah masyarakat yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka dengan baik, tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Ketidakmampuan ini adalah hasil dari proses sosialisasi yang menuntut mereka tunduk dan patuh kepada definisi realitas politik seperti yang diberikan pihak yang dominan di masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Hadirin yang saya hormati.

Di Indonesia, kita pernah menyaksikan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan telah merugikan kehidupan bersama. Karena ada proses panjang penyempitan kawasan pengambilan keputusan, maka basis sosial pemegang kekuasaan semakin lama semakin menyempit sehingga pemegang kekuasaan semakin lama semakin mengandalkan segelintir orang yang dapat dipercayai dan ia kenal baik, seperti kerabat dan teman dekatnya. Pemegang kekuasaan yang seperti itu memang sangat memerlukan orang-orang yang loyal. Sebab, berbeda dengan sistem kekuasaan yang tertumpu pada rule of law, sistem kekuasaan yang didasarkan atas rule of men memerlukan loyalitas sebagai penentu kepastian dan keterdugaan dalam sistem politik.

Akan tetapi, loyalitas semata-mata tidak dapat diandalkan, lebih-lebih jika tingkat partisipasi politik menurun dan dukungan merosot karena, ironisnya, besarnya kekuasaan pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan yang dominan pada akhirnya akan menyemai bibit-bibit kelemahan dan kekalahannya sendiri. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekusaan tertentu, khususnya yang populer dengan istilah KKN, dapat menjadi bencana yang lebih besar dalam konteks krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, di pihak yang selama ini tuna kuasa juga terjadi perubahan yang mengarah pada pergeseran hubungan-hubungan antara yang tuna kuasa dan kuasa.

Gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa dengan jelas menunjukkan bahwa, pada akhirnya, mahasiswa dan masyarakat luas dapat mengubah hubungan-hubungan kekuasaan. Ketika ideologi, mitos, dan legitimasi pemegang kekuasaan mulai dihadapkan kepada krisis kepercayaan, gerakan reformasi muncul dan mengedepankan berbagai kritik dan persoalan dalam sistem politik, mulai dari harga-harga yang melonjak sampai suksesi kepemimpinan nasional. Persoalan-persoalan ini dikemukakan supaya di kalangan pihak-pihak yangh tuna kuasa berkembang kesadaran baru tentang pentingnya perubahan dalam hubungan kekuasaan. Bersamaan dsengan pengajuan isu dan kepentingan baru tersebut, gerakan reformasi juga menggunkan berbagai aksi dan strategi mengubah perimbangan kekuasaan dengan menggunakan aksi protes, demonstrasi, dan pengerahan rakyat dalam jumlah yang banyak.

Aksi yangdigunakan ialah yangselama ini dicurigai, dibatasi, atau dilarang. Selain itu, aksi tersebut dilakukan di luar forum pengambilan keputusan yang normal dan resmi. Alasannya sederhana, yaitu karena di forum pengambilan keputusan yang formal tersebut isu dan kepentingan yang dikemukakan gerakan reformasi tidak mendapat tempat yang smestinya. Selain itu, akses kelompok pro reformasi ke forum-forum tersebut sangat terbatas karena dominasi pemegang kekuasaan yang berlangsung selama ini. Karenanya, tdak mengherankan jika aksi, kepentingan, dan straetgi yang digunakan untuk menentang hegemoni pemegang kekuasaan ialah yang selama ini dicurigai dan dirintangi.

Supaya gerakan reformasi berhasil menggeser perimbangan kekuasaan, isu, kepentingan, dan aspirasi yang selama ini diabaikan dan dikesampingkan memang harus didesakkan dan dikedepankan. Jika tidak demikian, yang terjadi bukanlah reformasi melainkan kesinambungan dominasi pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, “reformasi,” “anti-KKN,” “turunkan harga,” dan “suksesi kepemimpinan nasional,” adalah sumberdaya simbolis dalam rangka menentang hegemoni dan dominasi pemegang kekuasaan. Kemudian, sumberdaya ini semakin lama semakin nyata seiring dengan meluasnya dukungan terhadap gerakan reformasi. Pada gilirannya, perluasan dukungan ini berarti partisipasi yang lebih luas dalam gerakan mengubah perimbangan kekuasaan. Bait terakhir puisi Taufik Ismail yang saya terakan di awal pidato ini, yaitu “Presiden takut pada mahasiswa,” mengisyaratkan bahwa aksi reformasi yang penuh dengan tekad telah berhasil mengubah situasi tuna kuasa.

Apakah dominasi pemegang kekuasaan yang lama sudah benar-benar hilang? Apakah sikap nrimo dan persepsi tuna kuasa benar-benar menyingkir dari horison politik Indonesia? Jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini akan kita peroleh seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, pada hemat saya, ketiga perspektif mengenai kekuasaan yang dikemukakan dalam pidato ini masih menyisakan tiga bidang kerja demokratisasi kekuasaan. Ketiganya perlu mendapat perhatian serius dalam rangka membina format politik Indonesia masa depan yang sedapat-dapatnya bersih dari penyalahgunaan kekuasaan dan, pada saat yang bersamaan, memberikan peluang bagi peran serta yang lebih luas di bidang pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Yang pertama adalah demokratisasi yang menyangkut dimensi pertama kekuasaan, yaitu kekuasaan yang berada di arena pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, agenda demokratisasi adalah penguatan atau pemberdayaan pihak-pihak yang selama ini tuna kuasa dan terkalahkan supaya dapat berunding dengan pemegang kekuasaan yang selama ini menang di forum pengambilan kebijakan. Peningkatan sumberdaya, otonomi, dan kapasitasnya diperlukan supaya perundingan dapat berjalan berdasarkan asa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ini merupakan agenda demokratisasi yang penting mengingat dominasi negara atas masyarakat sduah menjadi ciri utama orde politik sebelumnya.

Sehubungan dengan dimensi kedua kekuasaan, yaitu kekuasaan menciptakan batasan-batasan bagi partisipasi rakyat, demokratisasi juga sangat diperlukan. Sebegitu jauh, sudah dicapai beberapa langkah reformasi yang menyangkut dimensi kedua kekuasaan ini. Sebagai contoh, tingkat kompetisi telah mulai dipulihkan dengan memperkenankan munculnya partai-partai baru. Selain itu, tahanan-tahanan politik sudah mulai dibebaskan, dan media massa diperlonggar dan diberi kesempatan untuk menyuarakan opini yang lebih beraneka ragam. Angkatan bersenjata secara formal sudah mengatakan tidak membela salah satu partai politik supaya dapat menjadi pihak yang netral. Walaupun demikian, masyarakat masih harus tetap siaga supaya kebiasaan buruk mengesampingkan isu atau pihak tertentu dapat dikurangi atau dihentikan.

Sehubungan dengan dimensi ketiga kekuasaan, demokratisasi mencakup penanganan terhadap berbagai segi kehidupan bernegara dalam jangka waktu panjang. Kita perlu menyadari bahwa warisan otoritarianisme dari masa lalu tidak dapat dihapuskan dalam waktu singkat. Seperti kita ketahui dari literatur demokratisasi, ada argumen yang mengatakan bahwa like produces like. Maksudnya, rejim otoriter akan mewariskan budaya politik otoriter, dan lembaga-lembaga yang otoriter akan menghasilkan sikap-sikap yang otoriter pula (Bermeo 1992).

Jika demikian halnya, maka pemdidikan demokrasi di masyarakat dihadapkan kepada tantangan bagaumana menangani warisan-warisan otoritarianisme di bidang sikap, keyakinan dan kelembagaan. Apabila sudah terjadi proses pelembagaan demokrasi sebagai hasil dari demokratisasi kekuasaan dalam tiga perspektif di atas, maka lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia akan dapat mengembangkan dan menanamkan sikap-sikap yang demokratis. Di dalam ilmu politik ada anggapan bahwa struktur politik dan sikap politik berhubungan satu sama lain. Pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan besarnya peran yang sapat dimainkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bidang ini., baik pendidikan yang formal maupun informal. Di sinilah arti penting pendidikan demokrasi atau pendidikan kewarganegaraan sebagai usaha menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada anak didik, dan menyiapkan mereka supaya dapat menjadi warganegara yang dapat berpartisipasi dan menghormati orang lain.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum wrahmatullahi wabarakatuh. 

 

Bibliografi 

Antolv, Hans, “Federation-of-Intent in Indonesia, 1945-49,” Seminar internasional Towards Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects” yang dilaksanakan LIPI dan Ford Foundation, Jakarta, 12-14 Agustus 1998.

Bermeo, Nancy, 1992. “Democracy and the Lessons of Dictatorship,” Comparative Politics Vol. 24, No 23.

Bobbio, Norberto, 1987. The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game, Cambridge: Polity Press.

Brademas, John and Heimann, Fritz, 1998. “Tackling International Corruption: No Longer Taboo,” oreign Affairs, Vol. 77 (5), September/October.

Bratton, Michael and Van de Walle, Nicolas, 1992. “Popular Protest and Political Reform in Africa,” Comparative Politics, July.

Bratton, Michael and Van de Walle, Nicolas, 1994. “Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa,” World Politics 46, July.

Budiardjo, Miriam, 1994. Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Diamond, Larry, Linz, Juan J., Lipset, Seymour Martin (eds.), 1989. Democracy in Developing Countries, Colorado: Leynne Reinner Publisher.

Dryzek, John S., 1996. “Political Inclusion and the Dynamics of Democratization,” American Political Science review, Vol. 90 (1), September.

Forrester, Geoff & May, R.J. (eds.), 1998. The Fall of Soeharto, Australia: Crawford House Publishing, Bathrust.

Fox, Junathan, 1994. “The Difficult Transition From Clientalism To Citizenship: Lessons from Mexico,” World Politics 46, January.

Gaventa, John, 1980. Power and Powerlessness. Chicago: Universuty of Illinois Press.

Gills, Barry and Rocamora, Joel, 1992. “Low Intensity Democracy,” Third Eorld Quarterly, Vol. 13 (3).

Hadad, Ismid (ed.), 1981. Kebudyaan Politik dan Keadilan Sosial, jakarta: LP3ES.

Horowitz, Donald L., 1998. :Constitutional Desaign: An Oxymoron?” Pertemuan Tahunan The American Society for Political and Legal Philoshopy, San Fransisco, 5-6 Januari.

Human Rights Watch, Asia 1994. The Limits of Opennes: Human Rigts in Indonesia and Eats Timor.

Human Rights Watch, USA, 1998. Academic Freedom in Indonesia, Dismantling Soeharto-Era Barriers.

Jessop, Bob. 1972. Social Order, Reform and Revolution, London: Macmillan.

Kingsbury, Damien. 1998. The politic of Indonesia, Melbourne: Oxford University Press.

Kirchheimer, Otto, 1961. Poltical Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, New Jersey: Princeton University Press.

Kramer, John M., 1998. “The olitics of Coruption,” Current History, October.

Lerner, Michael, 1991. Surplus Powerlessness. New Jersey: Humanities Press International, INC.

Noronha, Frederick, “Coruptions Costs are High Worldwide,” Thrid World Network Features, Penang.

O, Donnel, Guillermo and P. Schmitter, 1986. Transition from Aithoritarian Rule. Tentative Conclusions about uncertain Democracies. Baltimore: John Hopkins University Press.

O, Donnel, Guillermo and Schmitter, P.C., Whitehead, L., (eds,), 1992. Transisi Menuju Demokrasi. Kasus eropa selatan, Jakarta: LP3ES.

Olsen, Marvin E. And Marger, Martin N. (eds.), 1993. Poer in Modern Societies, USA: Westview Press, Inc.

Quigley, Kevin F.F., 1996. “Towards Consolidating Democracy: The Paradoxical Role of Democracy Groups in Thailand,” Democratization 3(3).

Rais, M. Amien, 1996. “Pengantar,” dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES.

--------------------, 1997. Refleksi Amien Rais: dari Persoalan Semut Samapi Gajah, Jakarta: Gema Insani Press.

--------------------, 1997. Suksesi & Keajaiban Kekuasaan, Yogyakarat: Pustaka Pelajar.

--------------------, 1998. Membangun Kekuatan di atas Keberagaman, Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah.

--------------------, 1998. Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma’ruf nahi Munkar, Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Schedler, Andreas, 1998. “What Is Democratic Consolidation?” Journal of Democracy, Vol. 9, No. 2, April.

Schwarz, Adam, 1994. A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s, Australia: Allen & Unwin.

Soetrisno, Loekman, dkk (ed), 1998. Menuju Masyarakat Madani: Strategi & Agenda Reformasi, Yogyakarta: P3PK UGM.

Stark, Andrew, 1997. “Beyond Quid Pro Quo: What’s Wrong with Private Gain from Public Office?” American Political Science Review, Vol. 91 (1).

Tarrow, Sidney, 1995. “Mass Mobilization and Elite Exchange: Democratization Episodes in Italy and Sapin.” Democratization Vol. 2, No. 3, London.

Taylor, Charles, 1998. “The Dinamics of Democratic Exclusion,” Journal of democracy, Vol. 9 (4), October.

Webb, Keith and Hyde-Price, Arian, 1987. “The Structure of Protest,” Paradigms Vol., No. 1.