"Rakyat Aceh telah sepakat bahwa permasalahan di Aceh merupakan persoalan
politik, oleh karenanya untuk mencari penyelesaian konflik di Aceh
tersebut haruslah dengan cara politik yang demokratis, bukan dengan
kekuatan senjata seperti yang diperagakan oleh TNI/Polri dan gerilyawan
GAM selama ini, sebab rakyat Aceh sangat menyadari bahwa mempergunakan
senjata di era saat ini sudah tak relevan lagi dan tidak akan mampu
menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, fakta telah menunjukkan
bahwa perjuangan hak dan martabat rakyat Aceh selama ini yang dilakukan
melalui cara-cara yang demokratis, ternodai dengan kekerasan bersenjata,
sehingga yang terjadi hanya menambah jumlah korban jiwa yang sia-sia",
demikian yang dituturkan oleh T Zainuddin MA, dari Tim 21 dalam acara
Talk Show Ber-seri, dengan tema 'Mencari Alternatif Baru Peredaan
Ketegangan Konflik Aceh', di Radio Nikoya-FM Banda Aceh, bersama nara
sumber lainnya, Ny. Intan, pimpinan sebuah Lembaga Perempuan di Aceh.
Sementara itu, Sekjen Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malaysia, Tengku
Don Zulfahri, melalui suratnya yang diterima redaksi Radio Nikoya-FM,
Hari Minggu (12/3), menyatakan sikap jelasnya tentang kesediaan GAM
untuk berunding dengan pemerintah RI, "kesedian GAM berdialog bukan
bermakna kami selama ini khilaf dan sekarang sudah sadar, sebagaimana
ajakan Danrem 012/Teuku Umar, perjuangan GAM tidak khilaf dan berdialog
adalah untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,
bukan untuk menyembah TNI atau RI. Penyebab kesediaan GAM berdialog
adalah sesusai dengan tuntutan rakyat Aceh yang maukan penyelesaian
masalah Aceh lewat perundingan. Dialog itu adalah untuk merealisasikan
kehendak rakyat, bukan untuk memenuhi kehendak TNI atau RI", katanya.
Selain itu, Tengku Don, Sekjen GAM itu menuliskan, "tidak ada dan
tak akan pernah ada anggota GAM yang menyerah dan mengaku setia kepada
NKRI. Apa yang terjadi sekarang adalah rekayasa TNI memaksa rakyat
menyerah beramai-ramai untuk menjatuhkan semangat bangsa Aceh. Untuk
sementara TNI mungkin berhasil, tetapi mereka khilaf besar kalau jalan
ini digunakan untuk 'menuntaskan' masalah Aceh dalam jangka panjang.
Untuk menyelesaikan masalah Aceh secara tuntas memerlukan dialog antara
tokoh-tokoh pilitik RI dengan Bangsa Aceh serta disaksikan oleh dunia
internasional".
Sepekan yang lalu, Presiden Gus Dur juga telah menyatakan kesiapannya
untuk berdialog dengan komponen rakyat Aceh berserta dengan pemimpin
Aceh Merdeka, Tengku Hasan M di Tiro. Menurut pihak Atjeh Sumatra
National Liberation Front (ASNLF) yang diwakili oleh Musanna Tengku
Abdul Wahab di Salt Lake City, Amerika Serikat, pihaknya menyatakan
tentang kesediaan Wali Negara Aceh Merdeka itu untuk berunding dengan
pemerintah RI yang disaksikan oleh PBB atau negara ketiga yang netral.
Disisi lain berbagai elemen rakyat Aceh terus menerus mendesak semua
pihak yang bersenjata, baik TNI/Polri maupun gerilyawan GAM untuk
segera melakukan gencatan senjata, untuk kemudian segera menuju ke
meja perundingan.
Mungkin inilah saatnya untuk segera membuktikan siapa yang jujur
dan berniat tulus dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik politik
berdarah di Aceh yang telah menyengsarakan juta umat di Serambi Mekkah
itu, yang kemudian secara bersama-sama segera menindak lanjuti penyelesaian
7.727 kasus pelanggaran HAM Aceh serta perbaikan ekonomi rakyat yang
sudah sangat terpuruk dan porak poranda itu. (Tim).
News Division RADIO NIKOYA 106.15 FM Banda Aceh Hit Radio Station
UNESCO Local Radio Network www.nikoyafm.2000c.net