Sekjen GAM: KRA Penting untuk Aceh

Serambi-Banda Aceh, 5 April 2000

Sekretaris Jenderal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teuku Don Zulfahri menyatakan Kongres Rakyat Aceh (KRA) merupakan moment penting bagi rakyat Aceh untuk menyelesaikan persoalannya. Dengan KRA, katanya, bangsa Aceh bisa menolak semua kekerasan, baik yang berpunca dari kelompok yang membonceng nama GAM/AGAM maupun dari kelompok TNI.

"Makanya kesuksesan KRA harus didukung. Kalau ada pihak dari kalangan bangsa Aceh yang menolak KRA, maka mereka itu tidak lebih dari satu kelompok yang memperjuangkan kepentingan pribadi," kata Teuku Don via telepon internasional dari Kualalumpur Malaysia, tadi malam. Tentang pelaksanaan KRA, ia juga mengirimkan pernyataan kepada Serambi melalui E-mail.

Dikatakan, KRA adalah milik semua komponen bangsa Aceh. "Kalau ianya kita gagalkan, maka sama saja kita menggagalkan perjuangan bangsa Aceh. Aceh adalah milik rakyat Aceh, bukan milik RI dan bukan milik GAM," tegasnya sehubungan adanya pernyataan yang tak menginginkan KRA berlangsung.

Menurutnya, sepanjang pengetahuannya bahwa KRA adalah murni kehendak rakyat Aceh yang dimotori oleh gerakan sipil seperti HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), Thaliban dan SIRA. "Walaupun ada usaha-usaha pihak pemerintah RI untuk campur tangan, tetapi pada hakikatnya KRA tetap hal-ehwal (persoalan, red) rumah tangga bangsa Aceh dan hanya bangsa Aceh yang berhak ke atasnya."

Don Zulfahri mengatakan, walaupun pihak panitia KRA terpaksa meminta dukungan atau perizinan dari pemerintah RI, itu hanya sekadar formalitas untuk mengelak hal-hal yang tidak diingini dan tindakan panitia tersebut adalah sesuai dengan undang-undang dan adat istiadat kita bangsa Aceh.

"Jadi bukanlah berarti KRA dipengaruhi oleh RI atau kelompok pro-RI. Kalaupun kelompok itu wujud (ada), saya pikir jumlah mereka tidak akan mampu menentang kelompok pro-Aceh dalam satu proses demokrasi. Tentunya kita akan hanya menerima hasil KRA itu kalau ianya diputuskan lewat proses domokrasi dan kalau terjadi pemaksaan kehendak, KRA akan terbatal."

Sebagai Sekjen GAM ia menilai KRA merupakan satu-satunya jalan yang ada untuk bangsa Aceh menyatukan visi lewat proses demokrasi. "Kalau KRA gagal, saya berpendapat Aceh akan hancur dan RI akan menang serta kita akan terus terbelenggu dalam penjajahan. Maka sejarah akan berulang kembali dan sia-sia semua pengorbanan kita selama ini," tegasnya. Dikatakan, ia tidak melihat adanya solusi lain untuk Aceh sekarang ini. Keadaan Aceh yang terlalu banyak kelompok mengklaim dirinya sebagai pemilik atau tuan bumi Aceh, harus segera diakhiri dan Aceh harus kita jadikan milik kita bersama bangsa Aceh. Dengan menjadikan Aceh milik kita bersama, katanya, maka kita akan berada dalam kapal yang sama dan akan cepat sampai ke tujuan. "KRA penting untuk kita. Dengan KRA dan kalau berhasil, maka segala tohmahan ( pandangan ) Jakarta tentang bangsa Aceh terpecah-pecah bisa kita hapuskan. Dengan KRA, pintu-pintu yang banyak sekarang ini (seperti yang disebut Sdr Munir SH dari Kontras) bisa kita jadikan satu pintu saja. Dengan itu RI tidak akan punya alasan lagi untuk menolak berdialog atau berunding dengan bangsa Aceh bagi menentukan masa depan Ace lewat proses referendum," demikian Sekjen GAM.

Legitimed

Di hari yang sama kemarin, Serambi juga menerima faksimili yang dikirim Tgk Darwis Djeunieb, komandan operasi AGAM wilayah Batee Iliek. Darwis mengatakan, kalau memang pemerintah RI perlu tahu maksud hati bangsa Aceh kenapa tidak cukup dengan keputusan SU-MPR (Sidang Umum Masyarakat Pendukung Referendum ) yang digelar 8 November tahun lalu. "SU-MPR yang dihadiri 2 juta bangsa Aceh dengan biaya swadaya dan atas kesadaran sendiri, lebih dapat dipercaya legitimasinya dibanding KMA dan KRA," kata Darwis. Disampaikan, SU-MPR sempat membuat dunia intenasional tercengang. Memang, katanya, GAM tidak pernah merencanakan apalagi mengikuti. Tetapi, hanya mendukung karena SU-MPR merupakan suara dan maksud hati sebagian besar bangsa Aceh yang menuntut referendum dengan salah satu opsinya merdeka. "Bukan sikuluk-kuluk kongres seperti KMA dan KRA yang penuh rekayasa segelintir orang yang dimotori ulama HUDA dan bentukan Jakarta," kata Darwis.(tim)