Sabtu, 15/01/2000

Diharapkan Segera Bebaskan Aceh

Rencana Tiro Pulang Ditunggu

Reporter: Iwan Triono

detikcom - Jakarta, Sekjen GAM Teuku Don Zulfahri menyambut gembira rencana kepulangan Pemimpin tertinggi GAM Hasan di Tiro. Sebab, dengan bekal hubungan diplomatik internasional yang luas seperti Muammar Ghadaffi dari Lybia diharapkan Tiro dapat membebaskan Aceh.

Pernyataan Don itu disampaikan melalui rilis yang diterima detikcom berkaitan dengan kabar yang dimuat di Serambi Indonesia edisi 14/1/2000.

Don yang merasa telah diperintahkan oleh senior-senior GAM yang menganggotai Majelis Pemerintahan (MP) selanjutnya menyatakan, bahwa dengan pulangnya pemimpin puncak itu, maka diharapkan sebagai "Wali Negara Aceh Sumatera" itu segera memimpin perjuangan bangsa Aceh.

Selanjutnya, bila itu Hasan Tiro datang, maka Majelis Pemerintahan yang sekarang berfungsi sebagai pimpinan kolektif GAM semasa keabsenan "Wali Negara" akan segera dibubarkan.

Namun, Don menyatakan bahwa bila Tengku Hasan di Tiro tidak jadi pulang seperti yang direncanakan, maka para senior GAM merasa duka dan sedih serta kecewa.

“Maka kalau janji Tengku Hasan kali ini juga tidak menjadi kenyataan seperti janji-janjinya sejak 23 tahun yang sudah, Majelis Pemerintahan akan terpaksa mengadakan sidang khusus untuk memutuskan posisi Tengku Hasan sebagai pimpinan tertinggi dan kalau ini terjadi maka semua pihak hendaklah menerima kenyataan bahwa Gerakan Aceh Merdeka sudah kehilangan pemimpin,” tulis Don.

Sementara itu, Teuku Maulida, Panglima Pengatur Strategi AGAM mendukung sepenuhnya atas Sekjen GAM tersebut. Ada beberapa pertimbangan mengapa pihaknya menerima keputusan tersebut. Antara lain karena pembentukan MP itu sendiri untuk mengisi keabsenan Wali Negara yang pada waktu itu dalam keadaan uzur.

Juga untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang kala itu seperti ada jurang antara komponen-komponen, untuk menggerakkan jaringan diplomasi internasional di saat itu seperti terhenti.

"Berdasarkan pertimbangan itulah MP dibentuk, namun demikian bilamana Wali Negara sudah sehat seperti sedia kala dan sanggup memimpin kembali perjuangan ini dengan adil dan saksama, sduah sepatutnya MP dibubarkan dan tanggung jawab perjuangan sepenuhnya dipimpin Wali Negara sendiri," tulis Teuku Maulida.

___________________________________________________________________

Minggu, 16/01/2000

GAM Tidak Kontak Dengan Libya

Reporter: Aulia Andri

detikcom - Medan, Sekjen MB GAM Eropa, M Yusuf Daud membantah bahwa Tgk Hasan di Tiro pernah melakukan wawancara dengan harian Serambi Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa pemberitaan “QADDHAFI TAKKAN KECEWAKAN ACEH" adalah upaya dari pihak tertentu untuk mendiskreditkan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan LSM-LSM Aceh. Karena GAM tidak berhubungan dengan Libya.

“Wartawan Harian Serambi Indonesia Mawardi Hasan hanya mewawancarai pengawal Hasan di Tiro saja, lalu dia mencoba untuk membuat kesimpulan sendiri atas wawancara tersebut. Sebab, hampir seluruh isi wawancaranya berlawanan dengan fakta dan realita tentang keadaan Tengku sekarang dan hubungan GAM dengan Libya," kata M Yusuf Daud. Dalam email yang dikirimkan pada detikcom, Minggu (16/1/2000).

M Yusuf kemudian memberi contoh beberapa kejanggalan pada tulisan tersebut seperti : "Jadi, Pemerintah Indonesia boleh saja melobi Presiden Qadhafi, tapi kami yakin hal itu takkan banyak artinya bagi penyelesaian Aceh seperti yang diinginkan Pemerintah RI."

Dikatakan M Yusuf Daud bahwa ada suatu keanehan dalam kalimat Tgk Hasan di Tiro yang mengucapkan kata-kata ‘Pemerintah Indonesia’ hingga dua kali. Padahal, menurut M Yusuf Daud, sejak berdirinya Aceh Merdeka, baik dalam tulisan maupun dalam ucapan, Tgk Hasan di Tiro tidak pernah mengunakan kata-kata ‘Pemerintah’ kepada Indonesia.

"Hal ini dapat dicek langsung kepada tulisan-tulisannya sebelum beliau uzur tiga tahun yang lalu dan ucapan atau interviewnya selama ini. Oleh sebab itu, petikan diatas itu sama sekali tidak keluar dari mulut Tengku Hasan di Tiro," tegas Sekjen MB GAM Eropa ini.

Contoh yang kedua, misalnya, disebutkan bahwa: "Pihak Libya, misalnya, telah melatih 5000 prajurit militer Aceh sejak awal 1990-an hingga tahun 1996." Hal ini pun, kata M Yusuf Daud, sebagai fakta yang terlalu dibesar-besarkan.

Kenyataannya sejak tahun 1990 sampai sekarang tidak ada seorang pun dari Aceh yang tinggal di Libya, apa lagi untuk mengikuti latihan militer. "Angka 5000 itu terlalu dibesar-besarkan dengan tujuan untuk melegitimasi pengiriman TNI ke Aceh," ujarnya.

Sedangkan contoh lain, disebutkan bahwa dalam wawancara dengan Serambi, pimpinan GAM itu juga banyak bercerita tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan di luar negeri serta di Aceh dan usai melawat ke beberapa negara penting itu (a.l. Amerika), dia akan bersidang kembali untuk memutuskan waktu dan cara pulang (ke Aceh).

"Pernyataan diatas itu sungguh sangat bertentangan dengan keadaan Tgk Hasan di Tiro sekarang dan juga sangat bertentangan dengan semua laporan wartawan, lebih-lebih wartawan Swedia, yang sempat mewawancarainya - baik melalui telepon maupun datang langsung ke tempat tinggal beliau," tukas M Yusuf.

M Yusuf Daud juga sedikit menceritakan soal hubungan Tgk Hasan di Tiro dengan Presiden Qaddhafi dari Libya. Menurut dia, Tgk Hasan di Tiro memang pernah diangkat sebagai Ketua bagian politik dari organisasi Mathabah Alamiyah. Yaitu organisasi revolusioner pemerintah Libya yang mendukung perjuangan kemerdekaan dan perjuangan anti-imperialis di seluruh dunia.

Dan ketika menjabat sebagai Ketua Politik Matsabah, beliau juga pernah beberapa kali dikirim pemerintah Libya keluar negeri, antara lain Chad, Portugal, Ethiopia, dll, untuk menyelesaikan konflik-konflik yang melibatkan pemerintah Libya.

"Tetapi hubungan itu terbatas hanya antara tahun 1986 sampai 1990 saja. Setelah itu hubungan dengan Libya, baik secara pribadi maupun secara organisasi, sudah tidak ada lagi," jelas M Yusuf Daud.

____________________________

GAMMA - Nomor: 49-1 - 08-02-2000

Rahasia Apa di Jenewa

Pimpinan GAM dan Kedubes RI bertemu di Jenewa.

Tapi, informasi penting untuk masyarakat Aceh itu disembunyikan. BABAK baru kasus Aceh kini bergulir di Jenewa. Di sana berlangsung sebuah pertemuan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Majelis Pemerintahan GAM, dan pihak Kedutaan Besar Indonesia, pada Jumat dan Sabtu pekan lalu. Pertemuan yang berlangsung di Henry Dunant Centre itu dihadiri pimpinan puncak GAM, Hasan Tiro.

Namun, aneh, pesertanya menutup rapat-rapat informasinya. Padahal, Gamma memperoleh informasi tentang pertemuan GAM-Kedubes RI itu justru dari markas Sekretaris Jenderal Gerakan Aceh Merdeka di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kami telah mendapat konfirmasi dari Jenewa dan Swedia bahwa Pimpinan Puncak GAM dijadwalkan mengadakan perundingan dengan Dubes RI di Jenewa," kata Don Zulfahri,

Sekretaris Jenderal GAM, kepada Gamma, lewat siaran persnya. Menurut Don, dalam pertemuan tersebut, pihak RI mengharapkan GAM menghapus agenda kemerdekaan. Sebagai gantinya adalah otonomi luas untuk Aceh. Dalam jadwal pertemuan tersebut disebutkan bahwa sehari setelah pertemuan! dengan Hasan Tiro, tampil pihak MP-GAM yang diwakili Husaini Hassan dan Yusuf Daud. Dalam pertemuan kedua ini, kata Don, MP-GAM menolak tawaran RI.

Prinsip MP-GAM mengenai masa depan Aceh wajib diserahkan pada rakyat Aceh untuk menentukannya. Sikap Don Zulfahri tersebut akhirnya membuahkan berbagai bantahan tentang pertemuan tersebut. Misalnya, Husaini menyebut pertemuan tersebut tidak pernah ada.

"Saya ke Jenewa untuk urusan lain," katanya.

Sedangkan, Yusuf Daud menolak mengomentarinya.

"Minta saja komentar dari dokto (maksudnya Husaini Hassan)," katanya.

Soal kebenaran keberangkatannya ke Jenewa telah dibenarkan oleh Daoed Paneuek, ayah kandung Yusuf. Malik Mahmud, Menteri Keuangan GAM yang tinggal di Singapura, juga menolak bicara. Pihak kedubes juga ikut membantah. Memang agak mengherankan. Padahal, rakyat kini sedang mengharapkan kedamaian. Mereka terlalu lelah dengan desingan peluru dan melihat mayat bergelimpangan setiap hari.

Bahkan, seorang tokoh Aceh, T! eungku Nashiruddin Daud, yang juga adalah anggota DPR-RI dari F-PP, ditemukan tewas dengan leher terjerat tali di Brastagi, Sumatera Utara, Minggu lalu. Setelah dikabarkan menghilang sepekan sebelumnya. Sehingga, tidak mengherankan jika komponen mahasiswa, taliban, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh menyerukan kepada pihak yang bertikai untuk menghentikan aksi kekerasan di Aceh. GAM dan RI didesak segera berunding menuju peredaan ketegangan.

"Kami menuntut RI dan GAM agar segera melakukan perundingan untuk sebuah proses peredaan ketegangan (gencatan senjata) di Aceh," begitu bunyi siaran pers "Tim 21", sebuah kelompok yang dibentuk oleh 29 komponen mahasiswa dan Taliban Aceh.

Pernyataan sikap yang diteken Ketua Presidium LSM Aceh, Basyir Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Rakyat (Mappra) Aceh, Marshun R Al-Mujaddidy, juga menyerukan hal yang sama.

"Konflik yang terus menerus dan mengarah pada perang terbuka justru akan m! enelan korban yang sia-sia," kata Basyir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh juga mengimbau GAM dan TNI/Polri agar segera melakukan gencatan senjata.

"Tidak ada cara lain, kecuali kedua belah pihak menghentikan tindakan kekerasan dan secepatnya melakukan gencatan senjata," ujar Ketua Umum MUI Aceh, Dr. Teungku Muslim Ibrahim, dalam keterangan persnya.

Kepada berbagai komponen masyarakat, MUI berharap agar berupaya maksimal untuk menemukan solusi efektif guna menyelesaikan kasus Aceh secara damai, terhormat, adil, bermartabat, dan menyeluruh, menuju terwujudnya masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Kemudian, untuk penyelenggara negara dan elite politik Aceh dan Jakarta, mereka diharapkan segera mengambil sikap proaktif dalam menghentikan berbagai tindak kekerasan, pembakaran, penjarahan, dan penistaan nilai kemanusiaan di Aceh.

Terakhir, alim ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat diharapkan memberi perlindungan dan pengayoman serta mendorong rakyat ! untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. GAM di Aceh menyambut baik usulan MUI Aceh. Dan bersedia melakukan gencatan senjata jika pemerintah Indonesia juga mau menghentikan penumpasan anggotanya. Pernyataan yang disampaikan Panglima AGAM, Teungku Abdullah Syafi'ie, itu dikutip Channel NewAsia, edisi Selasa lalu.

Syafi'ie menyarankan agar negosiasi untuk menciptakan perdamaian yang mengakhiri konflik di Aceh itu seharusnya berada di bawah perlindungan PBB.

Nurlis EffendyGAMMA

_____________________________________________________________________