Sekjen GAM Tolak Musyawarah Rakyat Aceh.

GAM Rencanakan Bentuk Parlemen Aceh Merdeka

BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Senin, 10/1). Pelaksanaan Duek Pakat Rakyat Aceh (DPRA) atau dengan sebutan lain Musyawarah Rakyat Aceh susah semakin dekat, rencana pelaksanaan hajatan akbar berbagai komponen rakyat Aceh ini akan digelar pada akhir Januari atau awal Februari 2000 di Kotamadya Medan (Sumatera Utara), dalam rangka menyamakan visi dan persepsi terhadap masa depan Daerah Istimewa Aceh yang sedang dalam konflik yang berkepanjangan itu. Persiapan kearah pertemuan itu kelihatannya terus dilakukan, berbagai komponen rakyat Aceh pun tampaknya telah saling mendiskusikan berbagai agenda penting untuk di bawa ke DPRA itu nantinya yang juga diharapkan akan dihadiri pula oleh tokoh sentral Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun tampaknya pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menolak untuk menghadirinya, hal itu sesuai dengan surat pernyataan Sekjen GAM Tengku Don Zulfahri yang diterima redaksi Minggu malam (09/1) yang menyebutkan, "menyikapi rencana Sdr. Nur Nikmat dan kawan-kawan bersama-sama Republik Indonesia untuk mengadakan Musyawarah Rakyat Aceh di Medan- Sumatera Utara, kami dari semua jajaran Gerakan Aceh Merdeka dengan ini menyatakan menolak dan menentang sekeras-kerasnya rencana musyawarah tersebut. Terlepas dari sebab, motif dan tujuan musyawarah, kami tetap menolak dan menentang apapun usaha 'duek pakat' (musyawarah) yang mengatasnamakan rakyat Aceh, apabila ianya dibuat di dalam wilayah Republik Indonesia, apalagi rencana musyawarah tersebut jelas sekali disponsori dan ditunggangi oleh RI. Sembarang usaha untuk mengadakan musyawarah sesama rakyat Aceh hendaklah dibuat di bumi Aceh atau di luar negeri, sedangkan usaha usaha perundingan antara Aceh dan RI (kalau perlu) mesti diadakan di luar negeri", kata Tengku Don dari Malaysia.

Ia juga menambahkan, "Oleh karenanya, kami telah memutuskan dan mengambil sikap bahwa siapapun individu atau organisasi yang menghadiri musyawarah tersebut akan kami katagorikan sebagai musuh bangsa Aceh dan musuh Gerakan Aceh Merdeka. Sikap kami adalah jelas, apapun masalah (kalau ada) diantara sesama Aceh maka wajib kita selesaikan sesama kita tanpa perlu campur tangan Republik Indonesia, selanjutnya masalah antara Aceh dan Republik Indonesia mesti diselesaikan lewat pihak ketiga yang mewakili dunia internasional", tuturnya dengan nada mengancam.

Sementara itu, dari Markas Besar Gerakan Aceh Merdeka (MB-GAM) di Stockholm, Swedia, DR. Husaini Hasan dalam suratnya yang diterima sejumlah redaksi media cetak dan elektronika, mengatakan, "kita seluruh anggota GAM merasa sangat berterimakasih atas sikap Ketua International For Aceh (IFA) yang disatu pihak menilai tinggi peranan GAM, dipihak lain ada kritiknya yang membangun terhadap kekurangan, kelemahan dan konflik internal GAM. Dikatakan bahwa GAM mendapat dukungan rakyat, gerakan pertama yang menyoalkan keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. GAM berbeda dengan gerakan-gerakan PRRI/Permesta, DI/TII - yang masih dalam konteks Indonesia. Tetapi dipihak lain, kondisi internal GAM digeluti konflik yang harus mendapat perhatian serius dari segenap unsur rakyat Aceh. GAM mesti introspektif. GAM sebagai organisasi perjuangan yang cukup besar supaya dikembangkan kearah yang lebih demokratis, misalnya segera dibentuk parlemen Aceh dipengasingan", tulis Husaini.

DR. Husaini Hasan, yang juga seorang Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan (O&G Specialist) di Consultant Medical Centre Specialist Group, Stockholm, Swedia itu menuturkan, "perselisihan antar tokoh GAM selama ini sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau Ketua GAM, Wali Negara Aceh Merdeka tidak mengalami musibah - sakit - sehingga tidak dapat lagi mengendalikan kehidupan normal organisasi dan memberikan pengarahan politik pada gerakan perjuangan rakyat didalam negeri dan luar negeri. Hal ini menyebabkan terjadi kekalutan internal seluruh organisasi GAM didalam negeri dan diluar negeri. Sedangkan sebelum beliau sakit pimpinan kolektif GAM belum disusun kembali seperti masa masih berjuang didalam negeri. Berdasarkan itu, oleh mayoritas senior GAM terpaksa dibentuk MP-GAM untuk dapat meneruskan secara kolektif pekerjaan yang sudah tidak mungkin lagi ditangani oleh Ketua GAM, Wali Negara disebabkan oleh karena keuzuran beliau", tambahnya.

Isu tentang telah terjadinya perpecahan di tubuh GAM akhirnya diakui oleh tokoh GAM sendiri baru-baru ini, namun tampaknya tak mempengaruhi semangat mereka untuk terus memperjuangkan cita-cita mereka, seperti yang disebutkan kembali oleh DR. Husaini, "di bimbing oleh semangat bahwa kepentingan rakyat Aceh dan kemerdekaan Aceh diatas segala-galanya pada saat ini, saya mengajak diri saya, kawan-kawan lama dan baru dalam MB GAM, MP GAM, ASNLF, AGAM, apapun namanya yang berbau GAM, marilah kita mengambil inisiatif bersama-sama membentuk satu 'Parlemen Aceh Merdeka', sebagai sebuah lembaga baru periode 2000. Lembaga ini terdiri dari semua senior GAM dan AGAM, juga kita undang duduk didalamnya wakil tokoh-tokoh masyarakat Aceh, HUDA, Thaliban, IFA, SIRA, LSM, LBH, wakil-wakil mahasiswa, kalangan perguruan tinggi, pengusaha/pedagang, petani, nelayan, buruh dan wakil Wanita, marilah kita berjabat tangan saling mema'afkan, dengan melihat jauh kedepan, dan menyusun taktik dan strategi bersama-sama, untuk menghadapi musuh utama kita Republik Indonesia" katanya. (Tim).

News Division

RADIO NIKOYA 106.15 FM

Banda Aceh Hit Radio Station

Jaringan Radio Independen Unesco-PBB