Date: Wed, 07 Jun 2000 = 18:25:33=20 GMT
From: "Teuku Don Zulfahri" arwah_teukudon@hotmail.com
To: apakabar@radix.net
GAM Ancam Bubar LSM-LSM Aceh Termasuk
HUDA dan Taliban
TEMPO Interaktif, Banda-aceh: Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) menolak segala bentuk musyawarah dan kongres untuk menyelesaikan
semua konflik di Aceh. Pertikaian yang terjadi, menurut mereka, adalah
antar dua negara. Karena itu, penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di
tingkat negara. Anggota masyarakat ataupun komponen-komponen bangsa
yang lain tidak perlu dilibatkan.
Kepada TEMPO Interaktif, Senin (20/3) malam, juru bicara Gerakan Aceh
Merdeka Tgk Ismail Sahputra, menegaskan bahwa pertikaian di Aceh adalah
antara negara Aceh-Sumatra dengan Indonesia-Djawa. Pertikaian itu, katanya,
mengakibatkan terjadinya peperangan antara Angkatan Acheh Merdeka dengan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI/POLRI).
"Tidak perlu ada lagi campur tangan organisasi-organisasi lain
kecuali badan PBB atau salah satu negara-negara Eropa dan Amerika sebagai
penengah," ujar Ismail.
Organisasi-organisasi yang ada di Aceh sekarang, menurut Ismail, hanya
bisa dikatakan komponen masyarakat, bukan mewakili negara Acheh-Sumatra.
Komponen-komponen masyarakat ini semua harus tunduk kepada negara. "Karena
itu, semua komponan masyarakat yang ada di Acheh, mulai sekarang harus
tunduk kepada negara Acheh-Sumatra, kalau tidak semua komponan tersebut
harus dibubarkan dengan serta merta sebelum tindakan kami ambil, termasuk
Taliban dan Huda (HUDA=Himpunan Ulama Dayah Aceh -red)," tegas Ismail.
Negara Acheh-Sumatra di Aceh, tambahnya, adalah sah dari semua sisi
hukum, mulai dari hukum Allah, hukum bangsa Aceh dan hukum internasional,
kecuali hukum Indonesia. Indonesia adalah penjahat internasional karena
menjajah bangsa lain. Satu-satunya cara menyelesaikan masalah Aceh --
selain perang -- adalah perundingan. "Pihak Aceh cukup diwakili oleh
negara Acheh-Sumatra, dan orang yang akan mewakilinya, itu tunduk kepada
pucuk pimpinan Negara Acheh-Sumatra, Yang Mulia Dr. Tengku Hasan Muhammad
di Tiro," kata Ismail.
Ismail Sahputra juga memaparkan tanggung jawab dan tugas masing-masing
komponen Negara Acheh-Sumatra. "Seperti halnya Indonesia, kita juga
mempunyai struktur pemerintahan yang kompleks dan kukuh, semua persoalan
yang bersangkutan ada petugasnya masing-massing," jelas Ismail.
Untuk keperluan diplomasi, GAM sudah membentuk kementrian luar negeri.
Untuk soal domestik, ada kementrian dalam negeri, soal keamanan ada
kepolisian, soal pertahanan ada panglimanya, di wilayah-wilayah ada
panglima wilajahnya. "Yang harus diketahui, dalam urusan pertahanan
tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan pemerintahan. Karena kita
membedakan pemerintah sipil dan urusan militer," Ismail mengingatkan.
Ismail menghimbau agar semua pemimpin organisasi politik yang ada di
Aceh membubarkan organisasinya dan kembali bernaung di bawah payung
Negara Acheh-Sumatra.
"Mari kita saling tuntun guna menyelesaikan masaalah Aceh demi masa
depan Negara Acheh-Sumatra," himbaunya (ama)
21-3-2000 ----- End of forwarded message from Teuku Don Zulfahri -----