Bali Post, Senin Paing, 25 April 2005
Soal Gerakan Separatis RMS Komisi I DPR Minta Yudhoyono
Bersikap Tegas
Jakarta (Bali Post) - Komisi I DPR RI meminta Presiden Yudhoyono bersikap tegas
terhadap pemimpin dan simpatisan gerakan separatis Republik Maluku Selatan
(RMS). Sikap tegas itu harus dilakukan dalam bentuk pengerahan pasukan militer.
Selain itu, secara diplomatis di luar negeri, Presiden juga diharapkan tidak ragu-ragu
melakukan 'pemberangusan' kekuatan-kekuatan politik RMS di luar negeri,
khususnya di Amerika dan Belanda.
Demikian pandangan anggota Komisi I DPR RI Permadi SH di Jakarta, Minggu (24/4)
kemarin menanggapi peringatan "kemerdekaan" RMS, setiap tanggal 25 April. Hari
ini, misalnya, di daerah Kuda Mati, Ambon, simpatisan RMS pimpinan Alex
Manuputty tengah menyiapkan rencana pengibaran bendera RMS dan menyebarkan
selebaran. Alex Manuputty sendiri setelah ditangkap polisi kini melarikan diri ke
Amerika dan hidup aman di sana tanpa tersentuh hukum Indonesia.
''Pemerintah harus tegas menyikat semua gerakan separatis. Kalau tidak, gerakan
separatis akan terus bermunculan dan tetap eksis,'' tegas Permadi berang.
Bagi tokoh nasionalis yang mendeklarasikan diri sebagai penyambung lidah Bung
Karno ini, NKRI itu harga mati. Makanya, setiap gerakan separatis harus
dibumihanguskan. Tidak diperbolehkan muncul negara dalam negara di republik ini.
Makanya, setiap gerakan bersenjata di luar TNI dan Polri, bahkan yang menuntut
kemerdekaan, seperti Aceh Merdeka, Papua Mereka, RMS, dan sebagainya harus
berhadapan dengan militer. Pemerintah berhak dan berkewajiban mengerahkan
kekuatan militer untuk menumpas berbagai gerakan separatis bersenjata tersebut.
Sayangnya, tutur Permadi, Presiden Yudhoyono merupakan contoh pemimpin dari
militer yang tidak baik. ''Meski berasal dari militer, Presiden Yudhoyono adalah
tentara yang ragu-ragu. Dia selalu ragu dalam menumpas gerakan separatis,'' kata
Permadi.
Masalah RMS, kata Permadi, memang kompleks. Isu RMS telah dibelokkan menjadi
isu konflik agama. Akibatnya, tentara dan polisi yang diharapkan bisa menumpas
habis anggota dan simpatisan RMS justru terlibat konflik. Selain itu, terlibatnya
campur tangan pihak-pihak di luar Ambon juga ikut memperparah. Belum lagi
kedatangan sejumlah laskar-laskar dari luar Ambon juga turut memperkeruh konflik.
Dijelaskan, pernah muncul ide menarik seluruh anggota polisi dan tentara di Ambon
dan menggantinya dengan aparat dari luar Ambon dan tidak menganut agama Islam
dan Kristen. Ketika semua pejabatnya diganti dari Bali, justru mereka tidak bisa
menjalankan tugasnya dengan baik. ''Di sana, mereka minoritas. Tekanan dari kedua
kekuatan sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan
baik,'' tutur Permadi.
Solusi satu-satunya adalah sikap tegas pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat
bersikap tegas, diharapkan RMS bisa ditumpas sampai ke akar-akarnya. ''Toh tidak
semua orang Kristen menjadi simpatisan RMS,'' katanya.
Komisi I, jelas Permadi, juga telah mengusulkan hal serupa. ''Bersikap tegas kepada
seluruh gerakan separatis. Tetapi, faktanya, pemerintah pusat sealu ragu-ragu dalam
mengambil keputusan,'' protes dia.
''Presiden tampaknya tidak pernah mendengar saran dari kiri dan kanan. Termasuk
dari DPR. Sementara dirinya sendiri terus ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Jadi, mau apa lagi,'' katanya kecewa atas langkah dan kinerja Presiden Yudhoyono
selama ini. (kmb7)
© Cophyright Bali Post 2002
|
