The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

detikcom


detikcom, Selasa, 08/02/2005 12:23 WIB

Temui Wapres, Gubernur Maluku Tagih Dana Rehabilitasi

Reporter: Niken Widya Yunita

detikcom - Jakarta, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Maluku pasca konflik.

"Kami melaporkan pembangunan di Maluku pasca konflik untuk recovery, rekonstruksi, rekonsiliasi dan pengembalian pembangunan di Maluku pasca konflik. Anggaran yang dibutuhkan Rp 1.002 triliun," kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (8/2/2005).

Turut hadir Ketua DPRD Maluku R. Louhanapessy dan Wakil Gubernur Maluku M. A. Latuconsina.

Menurut dia, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana peribadatan, pendidikan, kantor, pasar yang hancur pada kerusuhan 4 tahun silam.

"Kami harapkan dananya dari APBD dan APBN. Tetapi, dana dari APBD sangat kecil maka kami harapkan dana yang lebih besar dari APBN," ujarnya.

Dikatakan Karel, wapres berjanji akan memperhatikan usulan ini. "Kita harap tahun 2005 dana sudah diberikan," pintanya.

Lebih lanjut, Karel menambahkan jumlah pengungsi Maluku hingga kini ada 15 ribu KK yang berada di kabupaten/kota dan paling banyak di kota Ambon. "Alokasi dana pengungsi hampir Rp 240 miliar untuk tahun 2005 ini," kata Karel.

Mengenai RMS, Karel mengatakan upaya penegakan hukum sudah maksimal. "Ada upaya pembinaan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh gerakan separatisme. Jumlah RMS tidak ada, hanya sekelompok kecil masyarakat yang terpengaruh. Setiap tanggal 25 April itu HUT RMS, pemerintah Maluku selalu waspada supaya tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan," papar Karel.

Ketua DPRD Maluku R. Louhanapessy menambahkan pemerintah pusat menerapkan inpres khusus untuk Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2003. Tetapi, inpres tersebut hanya bersifat politis dan tidak ada realisasi untuk anggarannya.

"Kami meminta agar pemerintah pusat memperhatikan implementasi itu. Wapres menjanjikan akan mengisi sektor pendidikan sebagai implementasi dari kenaikan BBM nanti," imbuhnya.(aan)

© 2005 detikcom, All Rights Reserved.
 


Copyright © 1999-2002 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/toelehoe
Send your comments to alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044