SINAR HARAPAN, Rabu, 23 Maret 2005
Ambon, Kota "Tiada Pekan Tanpa Bom dan Granat"
AMBON—Ibu Kota Provinsi Maluku, Ambon, sejak 19 Januari 1999 telah dikenal
sebagai salah satu daerah konflik di Indonesia. Hampir setiap orang dari luar yang
ingin datang ke Ambon selalu bertanya soal jaminan keamanan sebelum mengunjungi
daerah ini.
Harus diakui, penanganan dan penyelesaian konflik Maluku sejak 19 Januari 1999
hingga saat ini telah mengalami berbagai kemajuan. Beberapa momentum penting
yang dapat digunakan sebagai pemicu konflik atau setidaknya menjadi isu
memperkeruh situasi, telah dilalui dengan aman dan tertib.
Situasi aman itu terlihat dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku
pada pertengahan tahun 2003, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres)
langsung pada 2004, serta perayaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru yang hampir
bersamaan pada tahun 2003.
Tentu saja, tidak semua faktor yang dapat memicu kembali konflik dalam masyarakat
telah ditiadakan secara tuntas. Memang ada kehendak agar konflik Maluku tidak
ditangani secara sporadis, segmental, temporal dan sektoral.
Namun karena watak konflik yang begitu multidimensi, maka masih saja ada faktor
tertentu yang selalu ada dan dapat dipakai untuk memunculkan konflik baru atau
untuk memelihara konflik yang pernah terjadi.
Realitas konflik selama ini menunjukkan selalu muncul konflik sesaat namun tetap
saja menimbulkan korban. Tidak hanya korban jiwa dan harta benda tetapi juga rasa
aman. Pada gilirannya akan menyebabkan situasi traumatis tetap terpelihara.
Dampaknya yang sangat kasat mata adalah keengganan dan bahkan
ketidakpercayaan investor untuk masuk ke Maluku, padahal investasi dari luar
merupakan prasyarat untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif dan
permanen. Hanya dengan pembukaan lapangan kerjalah naluri dan perilaku konflik
sebagian rakyat Maluku akan ditransformasikan menjadi naluri dan perilaku
membangun.
Ambon kini memang telah berbeda dengan Ambon di tahun 1999–2003, sebab sejak
tahun 2004 situasi dan kondisi keamanan relatif sudah kondusif. Namun demikian,
dalam sebulan terakhir ini hampir setiap pekan terjadi insiden peledakan bom,
penembakan maupun peledakan granat.
Sejumlah insiden itu mengindikasikan adanya keterlibatan orang-orang terlatih
maupun personel satuan-satuan tertentu sebab bom, senjata, amunisi maupun granat
yang digunakan merupakan jenis standar yang biasa digunakan satuan-satuan militer
Indonesia.
Peristiwa tersebut yaitu bom di Ruko Batumerah, Kecamatan Sirimau (3 Februari
2005), bom di lapangan bola Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe (4 Februari 2005),
penembakan di Dusun Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah (6 Februari 2005), penembakan terhadap kapal cepat KM Lai-lai di perairan
Kabupaten Pulau Buru (7 Februari 2005),
penyerangan bersenjata terhadap salah satu kafe di Desa Hative Besar, Kecamatan
Baguala (14 Februari 2005), pelemparan granat di depan Gereja Sejahtera di Desa
Lateri, Kecamatan Baguala (5 Maret 2005), serta terakhir pelemparan granat di Desa
Batumerah, Kecamatan Sirimau (Senin, 21 Maret 2005).
Jelang HUT RMS
Dari insiden demi insiden tersebut, pantaslah jika Ambon disebut sebagai kota yang
tiada pekan tanpa bom dan granat. Sudah menjadi kebiasaan di Provinsi Maluku
khususnya di Kota Ambon, pada saat-saat memasuki bulan April dihembuskan isu
akan terjadi konflik besar pada tanggal 25 April yang merupakan HUT gerakan
separatis Republik Maluku Selatan (RMS).
Saat ini rumor tersebut juga beredar di masyarakat, bahkan marak lagi insiden
peledakan bom, penembakan maupun peledakan granat.
Sejenak kita kembali mengingat suasana serupa di tahun 2004, dimana juga terjadi
peledakan bom, penembakan dan peledakan granat pada bulan Februari dan Maret,
dan puncaknya pada 25 April kembali pecah konflik yang menyebabkan 39 orang
meninggal dan 64 luka berat dan ringan. Walaupun hanya berlangsung sesaat dengan
jumlah korban relatif kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh korban selama konflik
Maluku, peristiwa itu menimbulkan rasa trauma.
Realitas hari ini menunjukkan konflik belum sepenuhnya berhenti. Walaupun ada
kemajuan secara signifikan, tetap saja ada konflik yang terjadi secara sporadis dalam
tempo yang tidak teratur di tempat-tempat yang tidak terduga dan dengan intensitas
dan alasan yang bervariasi. Salah satu di antaranya adalah konflik temporal setiap
menjelang peringatan HUT RMS pada 25 April. Rakyat Maluku khususnya Ambon
selalu dibuat risau, gelisah dan takut menjelang tanggal tersebut.
Fakta menunjukkan kekuatan pendukung RMS di Maluku relatif kecil. Kendati
demikian, peringatan HUT RMS pada 25 April 2004 telah menyebabkan jatuhnya
korban. Celakanya, sebagian besar korban justru berasal dari rakyat Maluku yang
tidak terkait dengan pro-kontra RMS. Hanya karena ada sebagian warga yang pada
saat itu berada di "tempat yang salah" pada "waktu yang salah", ketika situasi
sedang chaos, maka mereka menjadi korban dari "perilaku yang salah".
Saat ini pun warga Ambon juga sudah risau akibat banyaknya rumor menjelang 25
April 2005. Apalagi setelah terjadi peledakan bom, granat dan penembakan.
Pertanyaannya adalah, apakah pelakunya pihak RMS, atau warga lain yang tidak ada
sangkut pautnya dengan RMS? Jawabannya adalah, belum tentu atau mungkin juga
tidak, sebab ketika berdiri pada 25 April 1950 RMS yang dipimpin dr Soumokil sudah
ditumpas oleh TNI tahun 1963 dan sejak itu tidak ada lagi perlawanan bersenjata oleh
RMS. Kalaupun ada sekarang hanya sekelompok kecil yang jumlahnya mungkin
tidak sampai 100 orang yang tidak memiliki senjata apa-apa dan sebenarnya
gampang saja mereka dibekuk oleh aparat keamanan.
Kalau dibilang pelakunya warga sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan RMS
maka jawabannya juga pasti tidak, sebab tidak mungkin seorang warga sipil memiliki
senjata standar TNI/Polri, amunisi, bom dan granat karena barang-barang tersebut
tidak mudah dibeli dimana saja.
Orang Terlatih
Dari berbagai insiden sejak Februari hingga Maret 2005 ini, diduga ada keterlibatan
orang-orang terlatih maupun personel satuan-satuan tertentu. Hal itu terkait dengan
penggunaan senjata standar TNI/Polri, amunisi, bom dan granat. Selain itu modus
penyerangannya sangat sistematis seperti pola latihan militer.
Sebagai contoh, pada insiden pelemparan granat di Desa Batumerah Senin malam
lalu, pelakunya menggunakan sepeda motor yang sedang melaju kemudian melempar
granat secara tepat ke dalam mobil angkot yang mengangkut 14 penumpang yang
juga sedang melaju. Untung saja granat itu belum meledak di dalam angkot sehingga
dilemparkan kembali keluar oleh penumpangnya, meski kemudian meledak di tepi
jalan dan melukai lima warga.
Kalau saja granat tersebut meledak di dalam mobil angkot, sudah pasti 14
penumpangnya tewas. Dugaan keterlibatan orang-orang terlatih maupun personel
satuan tertentu juga pernah diungkapkan oleh Kapolda Maluku Brigjen Adityawarman,
pasca terjadinya penyerangan bersenjata terhadap sebuah kafe di Desa Hative Besar,
Kecamatan Baguala pada 14 Februari 2005.
Pasalnya, setelah tim penyidik Polda Maluku dan Polres Pulau Ambon melakukan
penyelidikan ternyata ditemukan puluhan selongsong peluru yang jenis senjatanya
merupakan senjata khusus milik satuan militer tertentu di Indonesia. Selain itu,
pelaku juga mendatangi sasaran dari arah laut dengan menggunakan speedboat, dan
ketika tiba langsung membombardir sasaran sekitar lima menit kemudian kabur.
Ada pula hal menarik di balik penyelidikan sejumlah insiden yang setelah diselidiki
ternyata ada dugaan keterlibatan personel dari satuan tertentu. Ternyata kasusnya
semakin hari semakin menurun tingkat penyelidikannya dan langsung tertutup.
Namun jika pelakunya warga sipil, maka hanya dalam hitungan hari pelakunya sudah
berhasil ditangkap.
Kabid Humas Polda Maluku Kompol Endro Prasetyo yang dikonfirmasi SH mengaku
pihaknya saat ini belum mau mengaitkan orang-orang terlatih maupun personel dari
satuan tertentu. "Kami masih terus mengumpulkan keterangan maupun barang bukti
sehingga jika memang ada keterlibatan mereka dalam insiden ini maka hal itu
didukung keterangan saksi maupun barang bukti. Kami tidak ingin menyelesaikan
suatu masalah/kasus namun menimbulkan masalah/kasus baru karena tak cukup
keterangan maupun barang bukti. Masalah/kasus yang kami selesaikan harus
tuntas," jelasnya.
Itulah jawaban-jawaban yang sudah menjadi "lagu wajib" oleh pejabat-pejabat
kepolisian di Maluku. Konflik Maluku yang sudah berusia lebih dari enam tahun dan
tetap menyisakan korban yang terus berjatuhan harus dapat membangun kesadaran
dan kepedulian bahwa konflik tidak boleh berlanjut. Korban sudah banyak, baik jiwa,
harta benda, infrastruktur serta masa depan Maluku.
Saatnya kita melawan berbagai insiden peledakan bom, penembakan maupun
peledakan granat dengan ketahanan diri terhadap berbagai upaya provokasi untuk
mengacaukan kembali situasi dan kondisi keamanan di Maluku. (SH/izaac tulalessy)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
