SINAR HARAPAN, Kamis, 28 April 2005
Pemimpin Kristiani Kritik Kehadiran Militer di Papua
Jayapura, Sinar Harapan
Pemimpin umat Kristiani di Jayapura mengkritik kehadiran militer yang berlebihan di
Papua karena kerap menimbulkan dampak buruk. Untuk mewujudkan perdamaian di
Papua, mereka mendorong penguatan institusi sipil (pemerintah dan polisi) agar
sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat secara profesional.
Kritik dan seruan ini disampaikan Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM
didampingi Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan (SKP) Jayapura
Br J Budi Hernawan OFM dan Edi Trisno dari Tokoh Agama Kristen Protestan di
Jayapura, Rabu (27/4).
Ada beberapa pokok pikiran yang diuraikan oleh kedua pemimpin gereja ini, di
antaranya unsur keadaan masyarakat Papua dari sejarah pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang berlangsung puluhan tahun dan tidak banyak mengalami
perubahan.
Selain itu juga adanya kontradiksi kebijakan pemerintah seputar pelaksanaan
Otonomi Khusus yang terus mengalami kemacetan, setelah Inpres No.1/2003 dianulir
oleh Mahkamah Konstitusi pada 11 November 2004 dan PP No. 54/2004 tentang
Majelis Rakyat Papua (MRP) ditetapkan. MRP belum juga terbentuk hingga kini
sehingga pelaksanaan otsus tetap terkatung-katung.
Mereka juga menilai, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua tetap rendah dari segi
pendidikan, pendapatan ekonomis, kesehatan (khususnya HIV/AIDS) dan juga
masalah lapangan pekerjaan. Potensi konflik dibidang politik juga disinggung.
Berdasarkan paparan faktual tersebut, para pemimpin gereja tak henti-hentinya
menyuarakan tuntutan keadilan dan upaya membangun damai. Namun menurut
mereka, langkah ini oleh sejumlah kalangan kerap dinilai sebagai kedok politik oleh
pihak-pihak tertentu.
Mereka menegaskan bahwa seruan mereka mengenai HAM, upaya mereka
membangun damai sebagai syarat mutlak pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
adalah didasarkan atas misi yang didasarkan atas keyakinan iman mereka dan tidak
didasarkan pada kepentingan politik tertentu.
"Hal ini berarti bahwa kami harus membangun persekutuan di antara kita dan harus
berjalan bersama rakyat kita dalam upaya menangani konflik dan mengubah keadaan
yang mengarah pada konflik menjadi keadaan yang damai di mana setiap orang dapat
tumbuh dan berkembang secara bermartabat sebagai manusia,"kata Uskup Leo
dalam diskusi panel yang diorganisasi oleh Fransiscans International, Sekretariat
Keadilan dan Persauan (SKP) Jayapura dan mitra kerja lainnya. (ded)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
