TEMPO, Rabu, 09 Maret 2005 | 12:37 WIB
HMI Ambon Unjuk Rasa
TEMPO Interaktif, Ambon: Sekitar 50 orang anggota Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Ambon, berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura, dan
Kantor Walikota Ambon, Jalan Sultan Hairun, Ambon, Rabu (9/3). Mereka bergerak
dari depan Sekretariat HMI Cabang Ambon, di Jalan A.Y.Patty, menuju kantor
Gubernur Maluku, dengan membawa tujuh lembar poster dan satu lembar spanduk.
Ketika tiba di kantor Gubernur Maluku, para pengunjuk rasa meminta agar Gubernur
Maluku Karel Albert Ralahalu, bersedia menerima mereka. Tapi sayangnya Gubernur
Maluku, sedang mengikuti pertemauan para gubernur sedunia di Medan, Sumatera
Utara.
Para anggota HMI yang semula berkeras agar gubernur yang harus menerima
mereka, akhirnya melunak dan bersedia diterima Wakil Gubernur Maluku Muhammad
Abdullah Latuconsina.
Di hadapan Wagub Maluku, koordinator pengunjuk rasa Guntur Gunawan Rehalat,
Wakil Sekretaris Umum HMI Cabang Ambon, membacakan pokok-pokok pikiran HMI
Cabang Ambon, di hadapan Wakil Gubernur Latuconsina, yang selanjutnya
diserahkan kepada wagub.
Dalam pokok-pokok pikiran tersebut, disebutkan pemerintah harus transparan tentang
berapa jumlah alokasi dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak di
Maluku. Mereka juga meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku, transparan dalam
mengalokasikan dana kompensasi tersebut untuk sektor pendidikan, kesehatan dan
beras untuk rakyat miskin.
Latuconsina, di hadapan para pengunjuk rasa berharap agar semua pihak sama-sama
melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dana kompensasi BBM kepada
masyarakat. Wagub juga menjelaskan jika dana kompensasi disalurkan pemerintah
pusat tidak melalui pemerintah provinsi, melainkan langsung disalurkan kepada
pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. "Mahasiswa harus proaktif bersama
pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten
dan kota yang menerima dana tersebut," kata Latuconsina.
Usai diterima Wakil Gubernur Maluku, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi di depan
Balai Kota Ambon. Mereka diterima Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler, karena
Walikota Ambon, tidak berada di tempat. Di hadapan Wawali Ambon, juga dibacakan
pokok-pokok pikiran mereka, yang selanjutnya diserahkan kepada Wawali Ambon.
Syarif Hadler di hadapan para pengunjuk rasa, juga meminta kepada para mahasiswa
agar ikut melakukan kontrol terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada
masyarakat miskin.
Ia berharap setiap rumah sakit yang mempersulit rakyat miskin, dilaporkan ke
Pemerintah Kota Ambon. "Pemerintah Kota Ambon, mempunyai komitmen menindak
jika ada yang terindikasi melakukan penyimpangan di lapangan," kata Syarif Hadler.
Unjuk rasa ini, sebagai buntut demo yang dilakukan 12 anggota HMI Cabang Ambon,
pada Senin, 7 Maret lalu. Pada aksi itu, 12 anggota HMI Cabang Ambon, berkeras
minta diterima Gubernur Maluku. Tawaran kepada pengunjuk rasa agar pengunjuk
rasa diterima asisten III Setda Maluku, maupun Wakil Gubernur Maluku, ditolak.
Dengan alasan lama menunggu, para pengunjuk rasa akhirnya meninggalkan
halaman depan kantor Gubernur Maluku, tempat mereka berorasi, justru saat
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, menemui mereka.
Mochtar Touwe
copyright TEMPO 2003
|
