Profesi-Profesi Termahal Masa Depan: Makin Mahal dengan Sertifikasi Standar Global
    1 Tanggapan    	
Jum'at, 22 Oktober 2004 10:48 WIB - warta ekonomi.com
Kebutuhan dan apresiasi terhadap pelaku profesi bersertifikasi standar global, seperti CFA, ChFC, FRM, CPIM, CPM, CISA, dan sebagainya, makin tinggi. Sertifikasi profesi terbukti menunjang karier dan peningkatan penghasilan para penyandangnya.

Tri Djoko Santoso kini menyimpan dua kartu nama dalam sakunya. Kartu  nama pertama menunjukkan identitas dirinya  sebagai  wakil presdir PT Panin Life Tbk., tanpa ada tambahan embel-embel  lagi. Adapun kartu kedua mencantumkan gelar (professional  designation) Chartered  Financial Consultant (ChFC) di belakang namanya.  "Itu saya  perlukan  kalau sedang dinas ke luar  negeri  atau  bertemu dengan  kolega  saya yang kebetulan orang  asing  di  Indonesia," ujarnya. 
Tri berharap kartu nama kedua bisa lebih mempertebal keyakinan mitra  asingnya  bahwa dia dengan orang yang kompeten  di  bidang asuransi  dan layak dihargai karena menyandang gelar  sertifikasi berstandar  global, yaitu ChFC. "Kadang kartu nama itu juga  saya tunjukkan ke klien atau nasabah," ungkap Tri. Meski tanpa  sertifikasi ChFC, perkembangan karier dan gaji Tri cukup baik,  karena zaman makin terbuka, pengakuan yang bersifat internasional seperti gelar ChFC amat diperlukannya.
Sertifikasi  ChFC  milik Tri diperolehnya  dari  The  American College.  Selain  pengakuan internasional, apa  lagi  manfaatnya? "Banyak sekali," paparnya. Oleh karena program sertifikasi  lebih bersifat  aplikatif, banyak sekali pengetahuan baru yang  tak  ia peroleh  di  bangku kuliah. Selain itu, apresiasi  industri  jasa keuangan  terhadap mereka yang bersertifikasi global  juga  makin tinggi.  "Mereka  makin dihargai  karena  keahliannya  berkaliber internasional dan ini akan terus bergulir," tandasnya.
Sertifikasi Profesi Jadi Tuntutan
Menurut  Hari Sudarmadji, managing partner Optima  Consulting, perusahaan konsultan SDM, kini sertifikasi profesi memang menjadi tuntutan  untuk  melakukan pekerjaan di  berbagai  bidang  usaha, seperti menjadi manajer investasi atau wakil perantara  perdagangan efek. "Saya sangat setuju dengan adanya sertifikasi  profesi, sebab ini penting untuk kejelasan," ujarnya. 
Hari mencermati, sekarang makin banyak profesi baru yang belum disentuh  banyak  orang dan membutuhkan upaya  sertifikasi,  baik yang  bersifat  global  maupun  nasional.  Misalnya,  sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko, corporate secretary,  konsultasi manajemen, komite audit perusahaan publik, audit ISO,  audit TI,  dan audit lingkungan. "Mereka yang benar-benar  kompeten  di bidang  itu  sekarang banyak dicari," paparnya. Di  bidang  hukum juga  berkembang  sertifikasi profesi mediator  profesional  yang memberikan jasa mediasi untuk penyelesaian sengketa komersial  di luar pengadilan.
Ke depan, lanjut Hari, tak semua orang boleh menamakan dirinya berprofesi  di  bidang  itu  karena  tuntutan  pertanggungjawaban profesi  cenderung makin tinggi, seperti halnya profesi  akuntan, advokat,  notaris, dokter, dan apoteker, yang  sampai  dilindungi UU. Misalnya, dalam kasus pencemaran Teluk Buyat, seharusnya  ada opini  dari  auditor  lingkungan  independen  dan  bersertifikasi standar  global yang layak disajikan dan  memiliki  akuntabilitas publik. "Ini belum ada. Namun, lima tahun mendatang pasti profesi ini banyak dicari, sehingga prospeknya bagus," kata Hari. 
Di  bidang audit TI, Surdiyanto Suryodarmodjo, presiden  ISACA (Information  Systems  Audit and Control  Association)  Indonesia Chapter,  membenarkan bahwa auditor TI yang memiliki  gelar  CISA (Certified  Information Systems Auditor) yang dikeluarkan  ISACA, AS,  makin dibutuhkan. "Padahal di sini pemilik gelar  CISA  baru 30-50 orang," paparnya. Ia menambahkan, sertifikasi CISM  (Certified Information Security Manager) yang dikeluarkan ISACA   untuk para  manajer TI, juga sedang berkembang di Indonesia.  Saat  ini belum  ada 10 orang Indonesia yang menyandang gelar CISM.  "Sebab baru  berjalan  tahun lalu dan ujiannya Juli 2004  lalu,"  ungkap Surdiyanto. 
Menurut Surdiyanto yang juga dirut PT Kliring Berjangka  Indonesia  itu,  audit TI yang dilakukan pemilik  gelar  CISA   jelas dapat  dipertanggungjawabkan karena ia memang  dibekali  pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berstandar internasional. Tak  semua orang kompeten, berwenang, dan berhak melakukan  audit TI  untuk  meneliti adanya kontrol  dan  efektivitas  berjalannya sebuah  sistem  informasi. "Kalau auditor CISA  mengatakan  hasil auditnya bagus, pasti memang bagus, sebab dia independen dan  tak ada conflict of interest," tandasnya.
Lebih  lanjut  Surdiyanto memaparkan,  sarjana  akuntansi  dan manajemen  bisa  saja menjadi auditor  keuangan,  manajemen,  dan operasional, tetapi tidak semua bisa mengaudit sistem  informasi, perangkat  lunak, dan sistem aplikasi. Padahal,  ujarnya,  banyak perusahaan besar makin bergantung pada TI. "BCA saja sudah mengarahkan transaksi senilai Rp25 juta ke ATM. Dan ATM-nya sudah bisa untuk membayar banyak hal tanpa harus antre lama. Ini berarti  TI sudah menjadi jantung layanan bisnis BCA."  
Di  sektor  industri manufaktur, tenaga  profesional  bergelar CPIM (Certified in Production and Inventory Management) dan  CIRM (Certified  in Integrated Resource Management)  yang  dikeluarkan oleh APICS (American Production and Inventory Control Society) di AS juga makin dibutuhkan banyak perusahaan. Gelar CPIM menandakan penyandangnya  memiliki  kompetensi berstandar  internasional  di bidang  perencanaan  pengadaan, bahan baku,  kapasitas  produksi, pengukuran performa, hubungan dengan pemasok, perencanaan penjualan  dan operasional, kontrol kualitas, dan kesinambungan  operasional pabrik. Sementara itu, gelar CIRM menandakan penyandangnya juga menguasai cara mengelola interaksi antarbagian fungsional di sebuah  perusahaan  yang begitu kompleks, sehingga  bisa  bekerja lebih efektif dan produktivitas meningkat.
Sertifikasi  CPIM  dan  CIRM, menurut  Ahmad  Syamil,  sangat penting bagi kalangan profesional yang banyak bergelut di  bidang manajemen operasional perusahaan atau pabrik. Ahmad adalah  salah satu  penyandang  gelar  CPIM dan CIRM. Gelar  ini,  lanjut  staf pengajar  di  Arkansas State University, AS, itu, "Juga  membantu peluang kerja di berbagai negara." 
Di  bidang  pemasaran, sertifikasi profesi  seperti  Chartered Marketer  (CM) yang dikeluarkan oleh The Chartered  Institute  of Marketing (CIM) juga sedang berkembang. Ario S. Setiadi,  marketing  & business development vice-president Medika Plaza  International  Clinic,  mengaku sedang belajar program CM.  "Cuma  pakar marketing  Hermawan  Kartajaya yang sejauh  ini  bisa  memperoleh gelar  Fellow  dari CIM," ujarnya. Padahal  Ario  sudah  memiliki gelar  CPM  (Certified Professional Marketer) Asia  Pacific  yang dirilis APMF (Asia Pacific Marketing Federation), yang di Indonesia baru ada 12 orang  yang memilikinya, termasuk Ario. 
Sementara  itu, di bidang keuangan, Ferry Wong, manajer  riset BNP  Paribas,  mengamati minat orang untuk memperoleh  gelar  FRM (Financial  Risk Manager) sekarang makin tinggi, terutama  mereka yang  bekerja  di sektor perbankan.  "Sebab,  regulasi  perbankan mengharuskan  semua  bank mengikuti Basel Rule II  Accord,"  ujar Ferry, yang memperoleh gelar FRM dari Global Association for Risk Management Professional pada tahun 2002. 
Basel Rule II Accord menjadi standar global yang harus diikuti semua  bank  dalam hal manajemen risiko dan  bakal  berlaku  pada 2006. Oleh karena itu, banyak kalangan bankir tertarik  mendapatkan sertifikasi FRM. Apalagi Bank Indonesia juga mengharuskan key person di bank memperoleh pelatihan manajemen risiko untuk memahami implementasi standar baru itu. 
Menurut  Ferry,  pemilik gelar FRM di Indonesia  baru  delapan orang.  "Sebagian  besar  juga penyandang  gelar  CFA  (Chartered Financial Analyst)," tutur Ferry, yang juga bergelar CFA.  Sertifikasi  CFA,  walau sudah ada di Indonesia sejak 15  tahun  lalu, baru 70-80 orang yang memilikinya. "Meski yang ikut ujian CFA per  tahun 700-800 orang, yang lulus sangat sedikit," ungkap Ferry.
Th. Wiryawan, marketing communications & business  development director  Citibank Indonesia, menilai bahwa  masalah  sertifikasi profesi  memang  isu besar di industri jasa  keuangan  saat  ini. "Seperti  untuk  menjadi private banker,  sebenarnya  juga  tidak mudah,"  ujarnya. Di Citibank, mereka yang bisa  bekerja  sebagai private  banker harus berada pada level senior manager dan  lulus ujian  selama tiga bulan. Standar kualitas profesional  bankirnya juga minimal harus regional. "Jadi, masalah marked to market yang sempat menghebohkan itu sedikit banyak juga terkait dengan  standar  profesional global, yang umumnya menganut pendekatan  marked to market," jelasnya. 
Menunjang Karier dan Penghasilan
Hari melihat kebutuhan paling besar profesional yang bersertifikasi  profesi  adalah  di industri  keuangan,  asuransi,  pasar modal,  dan  properti. "Ini lagi tren dan  membuat  tenaga-tenaga yang  memiliki  sertifikasi harganya naik," tegas  Hari.  Apalagi tenaga-tenaga  bersertifikasi juga tak mudah dicari  karena  yang bersangkutan  sudah  mendapatkan posisi dan  income  yang  bagus. Jadi, kalaupun ada, umumnya berharga mahal.
Berapa?  Ungkap Hari, "Per bulan bisa Rp85 juta." Oleh  karena mereka  memiliki  kemampuan khusus, perusahaan  pun  diuntungkan. Nilai  perusahaan  (corporate value)  otomatis  meningkat  karena mampu  mempekerjakan tenaga-tenaga bersertifikasi  global  dengan gaji  yang  tinggi. Hari menyarankan, tak ada  ruginya  eksekutif yang masih berusia 27-35 tahun untuk mengejar sertifikasi.  "Tren dunia  keprofesian  akan makin spesifik dan  ilmu  yang  dimiliki sangat spesial, bukan umum atau generik," jelas Hari. 
Menurut  pemantauan Surdiyanto, umumnya auditor bergelar  CISA memang  memiliki penghasilan yang bagus dan posisi  strategis  di perusahaan.  "Ia betul-betul dipakai untuk memberikan  pendapatan besar  bagi perusahaannya," tambahnya. Apabila ada  proyek  audit perusahaan, ia pasti akan dilibatkan sehingga penghasilannya juga besar. Posisinya di perusahaan pun lebih bagus dibanding  auditor yang tak bergelar CISA. Makin banyak perusahaan besar  menerapkan TI, harga jasa tenaga auditor TI yang terhitung masih sedikit pun makin meningkat pula.
Namun,  menurut Tri Djoko Santoso, belum tentu seseorang  yang bersertifikasi  standar global akan berhasil di karier dan  gaji. Hanya,  memang,  dengan memiliki sertifikasi,  daya  tahan  untuk tetap  memiliki  posisi dan penghasilan  tinggi  cenderung  lebih kuat.  "Jika  tak punya sertifikasi, bisa saja  ia  diganti  oleh orang yang bersertifikasi," tuturnya. Apalagi, ke depan, persaingan bisnis makin terbuka, termasuk dengan orang asing. Jadi, jika  tak  memiliki kredibilitas, lewat sertifikasi, pasti  akan  kalah bersaing.  "Bank-bank  besar,  asuransi, dan  pasar  modal  makin melihat pentingnya sertifikasi ini," tandasnya.
Ferry  Wong berpendapat, sertifikasi memang  menunjang  karier dan gaji, tetapi tidak menjamin juga kalau pemilik gelar CFA  dan FRM pasti akan menjadi analis yang hebat. "Gelar hanya memberikan dasar  atau  tools  untuk menjadi analis  yang  baik,"  paparnya. Selebihnya  tergantung kemauan, usaha, dan keberuntungan.  Namun, Ferry mengakui, rekan-rekannya yang menyandang gelar CFA dan  FRM memang  memiliki posisi tinggi. "Oleh karena  jumlahnya  sedikit, apresiasi pasar pun makin tinggi," jelasnya.
Hal  senada juga diungkapkan Ario. Katanya,  penyandang  gelar CPM Asia Pacific di Indonesia umumnya berpenghasilan baik. Apalagi  gelar  ini dihargai di negara-negara Asia  Pasifik,  sehingga penyandangnya, apabila bekerja di luar negeri, mendapat pengakuan bahwa  standar  profesionalnya setara.  "Sementara  di  Indonesia masih banyak perusahaan tak mengerti makna titel CPM,"  paparnya. Ario  mensinyalir,  orang  masih rancu antara  gelar  formal  dan informal,  serta adanya stigma bahwa apabila gelar  informal  tak disahkan Departemen Pendidikan Nasional, ia dianggap tidak legal. "Padahal  di sini bukan soal legal atau tidak, tapi soal  profesi yang  kalau diterima pasar ya bisa berjalan," jelas  Ario.  Namun Ario  yakin, pemilik sertifikat CPM atau CM bakal  lebih  berdaya saing dibanding yang tidak memilikinya.
Di bisnis properti, Thomas Sugiarto, executive service  director  Century 21 Thomas Mitra, menjelaskan bahwa  sebagian  broker properti  memang belum memiliki sertifikasi broker   atau  analis properti.  Namun ia mengamati, mereka yang memilikinya  cenderung makin  baik  karier dan penghasilannya. Thomas,  yang  memperoleh gelar CPA (Certified Property Analyst) dari Pusat Studi  Properti Indonesia,  merasakan manfaat pendidikan yang  ditempuhnya  dalam menjalankan profesi sebagai broker properti. 
Ke  depan, Thomas melihat sertifikasi profesi broker  properti makin  dibutuhkan  karena persaingan makin  sengit  dan  tuntutan konsumen  makin tinggi. "Itu baru bisa kami layani kalau  kaminya sendiri  makin berkualitas," ujarnya. Thomas menambahkan,  karier sulit berkembang kalau mau mengejar uang tanpa terus belajar. 
Sulit Diperoleh
Namun  umumnya  sertifikasi  profesi  berstandar  global,  dan bahkan yang nasional sekalipun, tak mudah didapat. Bahkan,  papar Hari, dalam ujian profesi, lebih banyak yang gagal daripada  yang berhasil. Sinyalemen Hari dibenarkan oleh Ario. Misalnya, persyaratan  untuk ikut ujian CPM, seseorang minimal  sudah bekerja  di bidang  pemasaran  selama lima tahun, dan  biasanya  jarang  yang sekali  ujian  bisa langsung lulus. Umumnya dua kali  ujian  baru lulus.  "Saya  sendiri  waktu itu ada yang  satu  modulnya  tidak lulus,"  ungkap  Ario. Kesulitan makin tinggi  kalau  mereka  tak punya pengalaman dalam bidang pemasaran. Pasalnya, ujiannya hanya 20%-30%  yang bersifat teori, selebihnya bersifat praktis.  Jadi, bagi yang belum berpengalaman, pasti akan kesulitan.
Seorang  penyandang gelar sertifikasi berstandar global  tidak boleh hanya piawai teori, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan ilmunya.  Misalnya di bidang hukum, ia harus terampil  berperkara di  pengadilan.  Kalau ia manajer investasi,  ia  harus  terampil mengelola  dana  triliunan rupiah. "Kepandaian  mengelola  risiko seperti itu tidak gampang," papar Hari.
Walau kesejahteraan penyandang sertifikasi profesi  berstandar global  meningkat,  gelar itu juga menuntut tanggung  jawab  yang juga  besar.  Menurut Hari, mereka tak bisa berlindung  di  bawah perusahaan  atau  organisasi profesi.  "Sebab,  pekerjaan  mereka kerap kali menyangkut nilai yang besar," tuturnya. Mereka, lanjut Hari, secara pribadi harus bisa bertanggung jawab di depan  hukum supaya  tidak  ada malapraktek. "Profesi  yang  sudah  dilindungi hukum saja bisa malapraktek," cetus Hari.
Oleh  karena itu, lanjut Hari, sertifikasi  berstandar  global bukanlah  lisensi seumur hidup, tetapi terus mendapat  pengawasan ketat  dari  institusi pemberi sertifikasi.  Penyandang  gelarnya wajib mengikuti pendidikan dan ujian berkesinambungan  (continual education) untuk terus meningkatkan kualitas  profesionalitasnya. "Bisa saja orangnya malas mengikuti perkembangan terbaru, sehingga  kualitas kerjanya turun dan opininya tidak layak lagi,"  urai Hari.  Mereka  juga  diwajibkan mematuhi  kode  etik  sertifikasi profesi. Kalau tidak, gelarnya bisa dicabut sewaktu-waktu.
Surdiyanto  membenarkan hal itu. Ia memaparkan, apabila  pemegang gelar CISA dalam setahun tak melakukan praktek apa pun  yang terkait  dengan gelarnya,  ia tidak akan mendapatkan poin  kredit sehingga  gelarnya bisa dicabut. Gelarnya baru bisa  diperpanjang kalau tiap tahun ia memberikan laporan yang diakui. Ia juga harus mematuhi  kode  etik yang ada. "Setiap akhir  tahun,  gelar  CISA harus  diperpanjang dan di-review, tidak bisa seumur hidup  memegang gelar CISA," paparnya. 
Ferry Wong juga mengungkapkan bahwa gelar sertifikasi  profesi seperti CFA memang bisa dicabut kalau melanggar kode etik. "Jadi,  seperti  surat izin mengemudi," tandasnya. Oleh karena itu,  tambahnya,  penyandang  gelar  CFA cenderung  tak  berani  mengambil risiko melakukan penyimpangan atau penipuan. "Risiko dan tanggung jawabnya besar." 
Biaya  pendidikan  dan ujian sertifikasi standar  global  juga terhitung mahal. "Ini wajar karena kalau murah, isinya tentu  tak bisa  dipertanggungjawabkan,"  papar Hari. Sampai di  sini,  Hari  cemas dengan makin menjamurnya institusi-institusi yang  menawarkan  fasilitas pendidikan dan ujian keprofesian, baik  berstandar global  maupun lokal, seiring tumbuhnya permintaan. Hari  mencermati, ada gejala banyak orang memburu sertifikasi sampai ke  luar negeri  sehingga kalau tidak diantisipasi,  disediakan  forumnya, Indonesia akan kebanjiran orang yang bersertifikasi profesi  dari luar  negeri yang tak diketahui seperti apa  kualitasnya.  "Tidak bisa  sekadar menerima selembar ijazah tanpa jelas maksud  kriterianya," tegasnya. 
Untuk  itu Hari menilai pentingnya peran  berbagai  organisasi profesi dan organisasi sertifikasi profesi, bersama dengan  semua pihak yang terkait, seperti pemerintah dan badan-badan independen lainnya, memberikan arah terhadap perkembangan dunia keprofesian. Bentuknya bisa regulasi dan praktek di lapangan. "Kalau  pengaturan sertifikasi standar internasional sudah ada di induknya, tapi kalau sertifikasinya berasal dari dalam negeri, saya pikir memang perlu diatur," tukas Tri Djoko Santoso.
Ferry  Wong  juga khawatir jika sertifikasi  profesi  kemudian dianggap seperti mainan, mudah didapat dan kualitasnya tak  dapat dipertanggungjawabkan.  Ia  melihat ada  kecenderungan  tumbuhnya institusi pendidikan yang sekadar mencari uang dengan  memanfaatkan  momentum  dan bahkan membuat sertifikasi  profesi  yang  tak jelas  standarnya. Akan tetapi ia yakin, orang akan  tahu  dengan sendirinya, sertifikasi mana yang bagus dan layak dihargai. 
Ferry mengemukakan, sertifikasi profesi yang bagus adalah yang standarnya terus dipertahankan dan cenderung makin sulit didapat. Misalnya,  gelar  CFA,  yang tahun ini  tingkat  kelulusannya  di seluruh dunia hanya 32% dari total peserta, dan bahkan di Indonesia hanya 10%-15%. "Pokoknya kalau mau mencari sertifikasi,  cari yang  susah karena itu yang akan dihargai.  Kalau  sertifikasinya mudah didapat, lebih baik tidak usah," tandasnya.
Beberapa Sertifikasi Profesi Standar Global:
 1. Chartered Financial Analyst (CFA)
 2. Certified Financial Planner (CFP)
 3. Financial Risk Manager (FRM)
 4. Chartered Financial Consultant (ChFC)
 5. Project Management Professional (PMP)
 6. Certified Information Systems Auditor (CISA)
 7. Certified in Production and Inventory Management (CPIM)
 8. Certified in Integrated Resource Management (CIRM)
 9. Certified Professional Marketing (CPM)
10. Senior Certified Valuers (SCV)
11. Certified Public Accountant (CPA)
12. Certified Internal Auditor (CIA)
13. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
14. Certified Professional Environmental Auditor (CPEA)
Profesi Termahal Masa Depan Tanpa Sertifikasi
Meski sertifikasi profesi menjadi syarat utama agar  pelakunya berharga mahal, tetapi itu bukan harga mati. Di luar profesi yang makin membutuhkan sertifikasi profesi yang ketat, muncul beberapa profesi  yang  sebenarnya  tak  membutuhkan  sertifikasi  khusus, tetapi juga langka sehingga harganya pun tergolong mahal.  Penyebabnya  mungkin  karena profesi-profesi  itu  lebih  mengandalkan bakat alam atau keahlian yang sulit didapat dari jalur pendidikan formal, sehingga tak semua orang bisa melakukannya. 
Misalnya, ahli pemeriksa ikan tuna segar. Setiap pagi tugasnya memeriksa  tingkat  kesegaran  ikan hasil  tangkapan  agar  layak ekspor.  "Dia  tugasnya  hanya memegang dan  membaui  ikan  tuna, seperti  layaknya  menguji biji kopi atau daun teh,"  ujar  Irham Dilmy,  managing partner perusahaan executive search Amrop  Hever Indonesia. 
Menurut  Irham, pemeriksa ikan tuna yang  notabene  ekspatriat itu  per bulan bisa mendapatkan gaji US$20.000. Dia layak  digaji tinggi  karena pabrik pengalengan ikan tak mau  mengambil  risiko produknya  ditolak di negara tujuan ekspor lantaran tak  memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Ini bisa mencoreng reputasi, dan merugikan perusahaan. Sebab, per hari perusahaan itu mengekspor 100 ton lebih ikan tuna. 
Ekspor ikan tuna membutuhkan perlakuan khusus karena tak boleh dibekukan  dan tidak boleh ditangkap dengan jaring agar  pembuluh darahnya  tidak  pecah. Orang Jepang tak suka  mengkonsumsi  ikan tuna  yang pembuluh darahnya sudah pecah karena  rasanya  menjadi tidak enak. 
"Jumlah pemeriksa ikan tuna ini cuma segelintir, mungkin tidak sampai 10 orang," papar Irham. Yang menarik, lanjut Irham, mereka itu tak perlu sekolah tinggi-tinggi agar harganya mahal. "Derajat kesulitan pekerjaan mereka sebenarnya relatif sama dengan  pembau tembakau, tapi bayarannya jauh lebih mahal," ungkap Irham. 
Sertifikasi Profesi dan Profesi Termahal Masa Depan
Kini  kian banyak profesi baru bermunculan. Misalnya,  profesi di bidang perencanaan keuangan, audit penerapan TI, audit manajemen  mutu,  manajemen  lingkungan,  manajemen  risiko,  manajemen proyek,  pemasaran,  manajemen pabrik,  dan  lain-lain.  Profesi-profesi itu relatif belum banyak disentuh orang, dan makin membutuhkan sertifikasi karena profesi-profesi baru itu umumnya spesifik  dan  membutuhkan  keahlian khusus.  Di  sinilah  sertifikasi profesi, terutama yang berstandar global, berhubungan erat dengan prediksi profesi-profesi termahal di masa depan. 
Sertifikasi  profesi berstandar global makin diperlukan  untuk menegaskan  bahwa pelakunya layak diakui,  memiliki  pengetahuan, keterampilan,  dan  pengalaman  dengan  kualitas   internasional. Misalnya,  bidang audit penerapan TI dibutuhkan pelaku yang  bersertifikasi  CISA. Mereka ini diprediksi bakal mahal harganya  di masa depan.
Pelaku   profesi  bersertifikasi  standar  global   diprediksi "mahal"  karena beberapa sebab. Pertama, belum banyak orang  yang menekuninya.  Kedua, tak semua orang bisa menjadi pelaku  profesi ini bisa memiliki sertifikasi berstandar global. Ketiga,  permintaannya yang kian tinggi belum diimbangi dengan banyaknya pelakunya. Ini otomatis membuat "harga" mereka naik.  
Keempat,  mereka  mahal karena  sertifikasinya  diakui  secara  global.  Artinya, di mana pun ia bekerja, standar  keahlian  atau kompetensinya  diakui, sehingga bisa bekerja di negara mana  pun.  Sertifikasi standar global menegaskan bahwa penyandangnya  memang memiliki keahlian khusus, sehingga pantas mendapat bayaran  tinggi.
Kelima, keberadaan mereka juga ikut menaikkan nilai perusahaan (corporate  value). Perusahaan yang mampu mempekerjakan  karyawan bersertifikasi  standar  global  tentu  dianggap  memiliki  nilai lebih. Itu sebabnya perusahaan pun tak segan-segan membayar mahal gaji mereka. 
 
FADJAR ADRIANTO DAN HENDARU	

Bahan ini cocok untuk Perguruan Tinggi.
Nama & E-mail (Penulis): Prof. Dr. Ny. Badriyah Rifai Amirudin, SH 
Saya Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 
Tanggal: 23 Pebruari 2004 
Judul Artikel: Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik 
Topik: Komisaris Independen dan Hubungannya dengan Penerapan Good Corporate Governance 
PENDAHULUAN 

Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tangung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. 

Pada perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing masing pihak tidak dapat dipadukan : pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan besar, sifat kegiatan dan peraturan yang berlaku. Demikian juga tingkah laku masing masing dapat saling tidak mendukung kepentingan perusahaan. 

Pada dasarnya, pemodal tidak dapat secara langsung berhubungan dengan pengelola terutama pada perusahaan besar, dalam keadaan inilah hubungan kelembagaan dewan komisaris diperlukan, sebagai suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat terjamin. Patut disadari, kepentingan pemilik tidaklah sama dengan kepentingan perseroan. 

Kitab Undang undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengharuskan adanya lembaga komisaris sehingga tidak ada penjelasan bagaimana fungsi dan tugas dewan komisaris, meskipun dalam kenyataan kebanyakan perseroan yang didirikan berdasarkan KUHD, selalu ada lembaga komisaris. 

Kini, fungsi perseroan bukan lagi hanya melihat kepentingan pemegang saham dan pimpinan, tetapi berpaling kepada tuntutan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang harus diutamakan. Pemegang saham meskipun sebagai pemilik, tetapi tidak perlu diperlakukan khusus, karena haknya dapat dipindah-tangankan kepada siapa saja : kedudukannya tidak banyak berbeda dengan pemodal lainnya semisal pemilik obligasi ataupun kreditur lainnya. Oleh karena itu, kepentingan perseroan patut didahulukan di atas kepentingan pemegang saham. 

Undang undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perseroan. Bahkan perseroan terbuka, atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan yang melakukan fungsi fidusia, wajib memiliki sekurang-kurangnya 2 orang komisaris. Berdasarkan UUPT sistem kepengurusan perseroan terdiri dari dua jenjang yang masing masing melakukan fungsi kepengurusan dan fungsi pengawasan. Dalam hal hal tertentu, komisaris dapat melakukan fungsi kepengurusan perseroan. Sebagai organisasi yang teratur perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 Butir (2) UU No. 1/1995). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui Undang-undang Perseroan; Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Kedudukan sebagai komisaris bukan lagi merupakan kedudukan yang empuk tanpa risiko, karena UUPT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bahwa bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan sebagai komisaris. Harus memiliki fiduciary duties terhadap perseroan mengenai kepemilikan sahamnya di perseroan. Dengan menyampaikan laporan kepemilikan saham tersebut, diharapkan dapat dicegah terjadinya tindakan mengandung benturan kepentingan yang merugikan perseroan. 

Dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan prinsip fiduciary duties oleh direksi atau komisaris, UUPT menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi atau komisaris yang karena kesalahan atau kelalainnya menimbulkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 98 ayat (3) UUPT). 

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakkan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan (Pasal 1 ayat (5) dan 97UUPT) Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris. 

Komisaris menurut Pasal 98 Undang-undangg Perseroan Terbatas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya Pasal 100 UUPT mengatur, bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban terhadap perseroan dan pihak ketiga. 

Sebagai akibat komisaris merupakan suatu majelis, maka seorang komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Syarat untuk menjadi seorang komisaris ditentukan cukup berat. Pasal 96 UUPT menentukan, yang dapat menjadi komisaris adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum; tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam lima tahun sebelum pengangkatannya. 

A. Komisaris dan Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan dengan baik. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka good corporate governance menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan corporasi. Setiap emiten, direksi dan komisaris harus secara ikhlas bersedia mengubah dan menjadikan setiap gerak dari usaha mereka, telah mencerminkan prinsip tersebut. 

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi, untuk dapat menilai dunia usaha di Indonesia saat ini (a) ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager; (b) tidak dipergunakan kaedah-kaedah usaha dalam bekerja karena lebih menyenangi lobi; (c) kurangnya kesiapan sebagai entrepreneur yang mampu membawanya ke dunia usaha murni. Hal ini membawa pengusaha jauh dari corporate governance, sehingga tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha rendah. Saat kondisi usaha bekerja dengan baik, pengaruh ini tidak terlihat tetapi di kala situasi ekonomi memburuk kehancuran usaha tidak terelakan. 

Secara formal, good corporate hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, bertanggung jawab, adil dan akuntabilitas. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan prinsip good corporate governance, maka dunia usaha sekarang ini, memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Perkembangan ini patut dapat pujian karena memperlihatkan adanya kesadaran untuk menata ulang keberadaan dan kegiatan usahanya secara baik. Diharapkan kehadiran komisaris independen tidak hanya sekedar simbol, atau hiasan belaka. Mengapa? Karena pada prakteknya, tidak jarang komisaris independen hanya diperlukan sebagai suatu schock terapy bagi orang orang yang bermaksud tidak baik terhadap perseroan. Sebagai contoh, sewaktu jaman Orde Baru, banyak pensiunan jenderal yang diangkat sebagai komisaris, meskipun mereka jarang ke kantor, bahkan mereka tidak mengetahui seluk-beluk dan permasalahan perseroan. 

Di dalam suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. 

Dalam persepektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, pertama acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 94 s/d 101 UUPT No.1/1995; kedua, ketentuan Pasal 80 UU No.8/1995 tentang Pasar Modal , yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaraan. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, maka PT Bursa Efek Jakarta, mewajibkan adanya komisaris independen didalam kepengurusan emiten tersebut; ketiga adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Good Corporate Governance sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik, dimana di bagian II.1 menyebutkan bahwa pada prisipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakkan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan/ atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (Indra Safitri 2002:3) 

B. Posisi Komisaris Independen dihadapkan dengan posisi Board Of Director (BOD) 

Secara teori dan praktek fungsi organ perseroan board of director (dewan direktur) melakukan perbuatan kepengurusan, sedang fungsi dewan komisaris (Dekom) atau dalam bahasa asingnya biasa disebut board of Commisaris melakukan fungsi pengawasan, mereka melakukan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perseroan. Tujuan menghadirkan seorang komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Oleh sebab itu, harus ada tolak ukur penilaian kinerja board of director/dewan komisaris. Dalam konstruksi hukum Perseroan Terbatas, kinerja perseroan adalah indikator performa Board of Director. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa BOD menjalankan fungsi kepengurusan. 

Board of Directors adalah pilihan pemegang saham yang mewakili kepentingan mereka. Dengan demikian badan ini bukanlah independen, tetapi dalam setiap masalah berpihak kepada pemegang saham. Konsep ini berdasarkan pemikiran bahwa perseroan didirikan oleh pemilik sebagai pemegang saham terutama untuk kepentingannya. 

Perbedaan dalam kepentingan dapat juga terjadi dikalangan pemegang saham. Tidak jarang pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek, terdapat berbagai kelompok pemegang saham yang mempunyai kepentingan yang berlainan, terutama bagi perusahaan yang mempunyai pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingannya tidak selalu searah. Keadaan ini termasuk di Indonesia, semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek selalu dikuasi oleh pemegang saham mayoritas. 

Kedudukan pemegang saham minoritas yang jumlahnya besar dan tersebar tidak dapat dipersatukan dan sering tidak terwakili dalam pengambilan keputusan, menyebabkan kedudukan dan kewenangannya juga kurang penting, dalam mengangkat dan menentukan siapa yang akan menjadi board of directors. Akhirnya yang menentukan keanggotan badan tersebut adalah pemegang saham mayoritas 

C. Bentuk dan Kualitas Pengawasan 

Efektifitas dari komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus menerus, perilaku dan tanggung jawab hukum terhadap komisaris. Kedudukan komisaris independen didesain dan dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggung jawab secara yuridis dalam setiap langkah usaha yang dilakukan oleh manajemen akan sangat mempengaruhi kemandirian dan keputusan yang dibuat oleh komisaris independen. 

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh secara gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi transaksi atau kegiatan emiten, yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 80 ayat 1 UU No.8/1995). 

Menurut Indra Safitri (Indonesia Market Links Network, 2-September-2002) seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris independen, tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme internal kontrol ditubuh emiten termasuk adanya komite audit. Bapepem melalui surat edaran No.03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Tugas komite tersebut secara independen dan professional memberikan pendapat kepada dewan komisaris. Laporan yang dibuat oleh komite audit menjadi landasan bagi komisaris, termasuk komisaris independen dalam menilai dan mengindentifikasikan hal hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada. 

Di dalam Pedoman Good Corporate Governance (4.1) menyatakan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan , untuk duduk sebagai anggota komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor. Dengan demikian, komite audit hanya bertangung jawab kepada dewan komisaris. Penggantian anggota komite auditor harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota komisaris. 

Tidak bisa dipungkiri, terdapat rasa was-was bila kita coba melihat realita etika, kepatuhan hukum dan praktek bisnis di Indonesia saat ini, menyangkut peran dari komisaris independen yang ditempatkan di jajaran pengurus emiten (Indra Safitri, 2-September-2002) : 
1.	Sejauh mana kesungguhan dan kesanggupan komisaris independen untuk dapat benar benar independen dan mampu menolak pengaruh, intervensi atau tekanan dari manajemen ataupun pemegang saham uatama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau keputusan tertentu. Sebab rata rata struktur kepemilikan saham emiten, masih terkait kontrol mayoritas pemegang saham di dalam menjalankan perusahaannya, maka ketangguhan komisaris independen untuk tidak menyerah dan terhindar dari unsur benturan kepentingan merupakan ujian berat. Pada jaman orde baru banyak anak, saudara, cucu bahkan saudara jauh pejabat, petinggi, atau mantan jendral yang duduk sebagai komisaris hanya sekedar bertujuan untuk membuka akses hubungan koalisi antara pengusaha dan pemerintah. Sehingga pada waktu itu ada istilah komisaris aktif dan tidak aktif.
2.	Intensitas pengawasan yang terus menerus, mensyaratkan aktifitas dan perhatian dari setiap individu yang terpilih sebagai komisaris independen, didalam mengawasi kegiatan perseroan tidak dapat terpecah dengan adanya pekerjaan atau kesibukan lainnya. Untuk itu emiten yang memiliki komisaris independen hendaknya mereka yang berpengetahuan, berkemampuan serta memiliki waktu dan intergritas yang tinggi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Untuk dapat memastikan hal ini, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan emiten menjelaskan sejauh mana prosedur dan ketentuan internal manajemen yang melibatkan komisaris independen didalam keputusannya. Kriteria dan kualifikasi komisaris independen didalam RUPS seharusnya dapat mencerminkan kepentingan pemegang saham independen dan merupakan usulan yang disetujui oleh mayoritas.
3.	Kualitas pengawasan juga ditentukan oleh bagaimana desain pengambilan keputusan bersama jajaran komisaris lainnya dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek. 
PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) didalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketetentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu" komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan per-undang- undangan di bidang Pasar Modal. 

Menurut pendapat saya, seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen pada dewan komisaris apabila komposisi komisaris independen 30% melawan komisaris yang tidak independen sebesar 70%. Sekalipun komisaris independen dapat melakukan dissenting, namun tujuan diadakan komisaris independen tidak hanya sekedar untuk dissenting, namun tentu diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan Dewan komisaris 

Apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap kinerja Dewan Komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat outvoted dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan adanya anggota komisaris yang tidak independen. Alternative kedua adalah memberikan posisi yang lebih menentukan atau lebih memberikan pengaruh misalnya sebagai presiden komisaris. dari dewan direksi dan dewan komisaris adalah. untuk kepentingan perusahaan, baru kemudian untuk pemegang saham, bahkan dalam likuidasi pemegang saham memperoleh bagian terakhir (Pasal 124 ayat 2 UUPT). Persoalannya ialah, pemegang saham juga merupakan investor, dan undang undang melindungi kepentingan dari investor, mengapa setelah investor menjadi pemegang saham harus ditandingi dengan komisaris independen. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdapat kekuasaan untuk menyetujui suatu rencana kerja perseroan, tetapi apabila menurut dewan direksi dan business judgement dari dewan direksi, rencana tersebut wajib dirubah, maka dewan direksi wajib menjalankan rencananya tersebut yang menurut pertimbangannya paling baik untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, manakala kepentingan perseroan tidak sejalan dengan putusan RUPS, maka dewan direksi harus mengutamakan kepentingan perseroan, sebab pada akhirnya dewan direksi tidak dapat bersembunyi dibalik RUPS atau komisaris apabila ternyata keputusannya tersebut salah. Dengan kata lain, pemberian persetujuan oleh RUPS maupun komisaris tidak dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab atas kepengurusannya. 

Perlu diperhatikan bahwa keputusan rapat umum pemegang saham maupun komisaris bukanlah tindakan kepengurusan, karena instruksi tersebut tidak wajib dilaksanakan oleh direksi. Dengan demikian direksi tetap independen , terutama untuk memutuskan apakah tindakan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan 

D. Hubungan Komite Audit Dengan Komisaris Independen 

Bapepam menerbitkan Surat Edaran (SE-03/PM/2000) yang menghimbau agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedang anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua. 

Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang dimilki oleh emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris. Oleh sebab itu, keberadaan dari komisaris independen yang duduk dalam komite audit dan anggota komite audit, wajib untuk mentaati ketentuan tentang kegiatan dari komite audit. Sebagai komite yang membantu fungsi pengawasan komisaris, komite audit memiliki fungsi dalam hal hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. 

Membangun komite audit yang efektif tidak boleh terlepas dari kacamata penerapan prinsip good corporate governance secara keseluruhan disuatu perusahaan dimana independency, transparency and disclosure, accountability, responsibility dan fairness menjadi landasan utama dalam menjalankan perusahaan. 

Komite audit harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama dalam penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi direksi. 

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di atas ialah, bagaimana dengan komite audit yang ditunjuk oleh komisaris perusahaan, apakah mereka benar benar mampu dan dapat bertindak secara kompeten dan independen? 

Sebagai contoh Aburizal Bakrie dari Bakrie Group dan Mochtar Riady dari Lippo Group, akibat dari restrukturisasi dengan pola debt to equity swap, mengakibatkan kreditur menjadi pemegang saham mayoritas dari perusahaan yang bersangkutan, sedangkan founder menjadi minoritas. Dengan proporsi ini maka struktur perusahaan lama yang merupakan representasi dari pendiri lama, beberapa menjadi komisaris independen. Secara definisi legal per se, sah sah saja, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun kita harus melihat persepsi publik. Berdasarkan Peraturan BEJ 1-A, sebetulnya mereka telah memenuhi persyaratan, namun persepsi publik wajib dipertimbangkan agar kepentingan publik tetap terjaga. Sehingga redefinisi komisaris independen harus dilakukan. 

Selain itu dengan kecenderungan meningkatnya/meluasnya kewenangan komisaris independen, apalagi dengan membawahi komite audit, serta kewenangan dewan komisaris untuk dapat membentuk tim konsultan sendiri, apakah hal tersebut tidak menjadikan tanggung jawab seorang komisaris independen jadi lebih besar dari anggota komisaris lainnya. Apa saja sanksi yang dapat diberikan terhadap komisaris independen bila gagal memenuhi ketentuan. Herannya lagi bukankah keputusan dewan komisaris harus dilihat sebagai kesatuan dan tanggung jawabnya juga harus secara kolektif? Pengujian terakhir mengenai posisi komisaris independen adalah ditangan hakim, tetapi patut dipertanyakan sejauhmana para hakim memahami konsep komisaris independen, dan apa yang dipakai sebagai rujukan untuk bahan pertimbangan, UUPT, KUHPerdata, atau Keputusan Bursa Efek Jakarta? 

PENUTUP 

Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan good corporate governance, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Diharapkan dengan adanya komisaris independen ini tidak hanya sebagai pajangan, sebab dalam diri komisaris melekat tanggung jawab yuridis. Komisaris dalam organisasi perusahan sangat penting. Namun di Indonesia selama ini, ada dua kecenderungan. Pertama, peran komisaris mewakili pemegang saham mayoritas dan atau pemegang saham mayoritas itu sendiri. Dalam hal ini sering kali komisaris mengintervensi direksi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, kedudukan direksi sangat kuat, direksi enggan menbagi wewenang, serta tidak memberikan informasi yang cukup. Selain itu, kompetensi dan integritas komisaris lemah, hal ini dapat terjadi karena pengangkatanya hanya didasarkan rasa penghargaan semata, adanya hubungan keluarga atau kenalan dekat. Padahal independensi komisaris adalah hal yang sangat fondamental sifatnya agar tercapai perusahaan yang corporate governance. 

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang saham. 

Melalui surat edaran Bapepam No.03/IPM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Komite ini harus secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen, dalam hal menilai dan mengidentifikasikan hal hal yang menyangkut laporankeuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada. 

Perkembangan komisaris independen dewasa ini, memang masih dalam tahap awal, tetapi kita tidak boleh pesimis terhadap efektifitas dan keberadaanya didalam rangka terciptanya kegiatan pengelolaan usaha yang baik