The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

Transparansi Keputusan PDS Atasi Pembangkangan Militer


DetikCom, Selasa, 28/5/2002

Transparansi Keputusan PDS Atasi Pembangkangan Militer

Reporter : Gita Fajar P Mega

detikcom - Jakarta , Pengangkatan Panglima Komando Operasional Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) Maluku, bukan tanpa risiko. Untuk mengatasinya, hal ini perlu dibarengi dengan adanya transparansi keputusan Pemerintah Darurat Sipil (PDS).

Hal itu ditegaskan oleh sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola kepada detikcom, saat dihubungi melalui telepon, Selasa, (28/5/2002).

"Menurut pengalaman yang lalu, bintang 1 saja membangkang pada Kapolda dan Gubernur, bagaimana bintang 2. Tentara kan ogah tunduk pada siapa pun. Saya jadi harap-harap cemas," ujar Thamrin.

Untuk mengatasi kemungkinan buruk tersebut, Thamrin mengajukan usulan. Menurutnya, perlu dilakukan transparansi terhadap keputusan PDS. Tidak hanya itu, putra Ambon ini juga mengusulkan agar dibentuk Tim Investigasi Nasional yang independen. Tim ini sama sekali tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berada di bawah kontrol militer. Soal yang terakhir ini,sekadar diketahui, Presiden Mega telah membentuknya, tinggal personelnya saja yang belum terisi.

" Dalam rapat koordinasi, instruksi PDS kepada aparat keamanan harus diumumkan kepada DPRD dan publik. Hal ini penting supaya ada public control dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Thamrin.

Dalam pandangan Thamrin, hal tersebut akan mengantisipasi permasalahan di lapangan. Menurutnya ada dua permasalahan di lapangan yakni, ketidak patuhan Panglima militer di Maluku kepada Gubernur dan kemampuannya dalam mengkoordinasi di lapangan.

Sementara mengenai Tim Investigasi Nasional sendiri, Thamrin mengemukakan, anggota tim ini harus mempunyai pengalaman dalam investigasi. Misalnya Kontras, Komnas HAM, LBH dan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani secara nasional.

"Tim ini juga harus melibatkan perempuan karena di sana banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Jadi hak perempuan dalam HAM harus ditonjolkan," demikian Thamrin. (djo)

Copyright © 1998 - 1999 ADIL dan detikcom Digital Life.
 


Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/unpatti67
Send your comments to
alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044