CRISIS CENTRE DIOCESE OF AMBOINA
Jalan Pattimura 32 – Ambon 97124 – Indonesia
Tel 0062 (0)911 342195 Fax 0062 (0)911 355337
E-mail: crisiscentre01@hotmail.com
Lintas Kerusuhan Maluku No. 3: Juni 2002
Kemelut politik di Kabupaten Maluku Tenggara
Sudah sejak beberapa bulan yang lalu terjadilah kemelut antara partei-partei politik di
Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Pokok persaingan ialah suksesi Bupati dan Wakil
Bupati untuk periode 2002-2007. Malah tak terhindarkan jatuhlah korban. Ketika pada
tgl. 30 Mei 2002 sekelompok pendukung Heri Kudubun sedang naik KM "Bintang
Laut" di Watdek/Tual, mereka diserang oleh pendukung-pendukung Taher Hanubun,
mengakibatkan korban jiwa tiga orang, sedangkan yang dilukai delapan orang.
Peristiwa tragis ini tiada kaitan dengan konflik Maluku, kecuali bah-wa ini mungkin
membuktikan suatu devaluasi penghargaan terhadap hidup sesama manusia.
Perutusan beberapa anggota Pemda dan pimpinan Parpol dari Ambon kemudian turut
meredakan situasi namun belum menyelesaikannya.
Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah
Pada tg. 3 Juni 2002 DPRD Maluku Tengah, bertempat di Masohi, memilih Bupati dan
Wakil Bupati untuk periode 2002-2007. Yang terpilih ialah Ir. Abdullah Tuasikal dan Ir.
Immanuel Seipalla, keduanya dari partei Golkar.
Kunjungan Wakil Presiden Hamzah Haz ke Ambon
Sejak diangkat menjadi Wakil Presiden, kepada Dr.Hamzah Haz dipercayakan
secara khusus penanangan daerah-daerah konflik di Indonesia, termasuk Maluku.
Atas undangan "Kelompok Sebelas", yang menyebut diri "Forum Musyawarah Umat
Muslim Maluku" (FMUMM), ia datang mengunjungi Ambon pada tgl. 11 Juni 2002. De
fakto kunjungan ini dijadikan lebih umum, yakni bukan hanya untuk komunitas Islam,
melainkan untuk seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga Ambon. Sejak
tibanya di Bandar Udara Pattimura (jam 11.45) hingga berangkat lagi pada malam
hari, acaranya padat, dan meliputi antara lain kunjungan kepada desa Soya, yang
telah diserang pada tgl. 28 April oleh suatu kelompok yang hingga kini belum
teridentifikasikan, dan menuntut korban jiwa 12 orang, sedangkan yang terluka 13
orang.
Kemudian diadakan tatap muka dengan berbagai tokoh masyarakat – Islam dan
Kristen bersamaan – bertempat di aula Masariku 733. Menyusullah kunjungan
kepada Pusat Kesehatan Islam di Kebun Cengkeh dan kepada Sekolah Dasar Islam
Terpadu Al Manshuroh di kawasan Galunggung. Ia pun mengadakan silahturahmi
dengan wakil-wakil Umat Islam dan bertemu singkat dengan para pimpinan partei
PPP (Partei Persatuan Pembangunan). Akhirnya disaksikannya penyerahan senjata
secara suka rela oleh orang-orang Muslim lokal dan Laskar Jihad bertempat di depan
Masjid Al-Fatah.
Beberapa pernyataan Wakil Presiden
Selain anjuran untuk berdamai dan ajakan untuk mengimplementasikan Perjanjian
Maluku di Malino dll., Hamzah Haz mengutarakan juga beberapa pernyataan yang
membingungkan. Pada kesempatan pertemuan massal di Masariku 733 ia
menyatakan bahwa Gubernur M.S.Latuconsina akan dipecat dari jabatannya jika lagi
terjadi penaikan bendera RMS. Dan pada kesempatan penyerahan senjata di depan
Masjid Al-Fatah, ia pun menyatakan bahwa warga Muslim kini sudah menyerahkan
persenjataannya, maka jika – mulai sekarang – masih ada bunyi tembakan, maka
itu merupakan tembakan RMS.
Ustad Attamimi pun tidak kalah tegasnya. Ia mengingatkan Pangdam XVI Pattimura
Mayjen TNI Djoko Santoso akan pernyataan pendahulunya Mustopo, bahwa sudah
ditemukan empat titik penyimpanan senjata FKM/RMS. Maka ia mengancam akan
melakukan aksi terhadap komunitas kristen jika dalam jangka waktu satu minggu
Djoko tidak membuat sweeping terhadap empat gudang senjata itu.
Tim Penyelidik independen
Pemerintah Pusat telah membentuk sebuah tim terdiri atas 14 anggota untuk
membuat penyelidik-an terhadap konflik yang sudah selama 3½ tahun melanda
Maluku dan Maluku Utara. Tim ini diberi nama "Tim Penyelidik Independen Nasional"
(TPIN) Kasus-kasus yang terutama akan menjadi sasaran investigasi ialah: (1)
insiden tgl.19 Januari 1999 (awal konflik); (2) kasus RMS; (3) kasus RMS Kristen; (4)
kasus Laskar Kristus; (5) FKM (Front Kedaulatan Maluku); (6) kasus Laskar Jihad;
(7) laporan-laporan tentang peralihan agama secara paksa; (8) laporan-laporan
tentang pelanggaran hak-hak asazi manusia; (9) kejahatan-kejahatan lain dalam
konteks konflik Maluku.
Tak heran – malah sebelum Tim ini mulai kegiatannya – ada kritik dari berbagai
pihak. Baik DPRD Maluku maupun Tim Advokasi Penyelesaian Kasus Ambon
(TAPAK) menyangsikan efectivitasnya, antara lain karena agaknya fokus perhatian
secara eksklusif mau diarahkan kepada konflik horisontal Kristen-Muslim, sedangkan
berbagai pengaruh dari luar Maluku rupanya tidak akan mendapat perhatian. Jelaslah
yang sangat berperan dalam konflik ini ialah Laskar Jihad dan orang Muslim
non-Maluku lain, juga orang FKM/RMS dari luar, tak lupa pemerintah sendiri dan
khusunya TNI. Tokoh Muslim Mohammad Attamimi menanyakan diri apakah tim ini
akan sungguh "independen", sedang tokoh Angkatan Muda GPM John Ruhulessin
menyangsikan netralitasnya. Akan tetapi ketua DPRD Kota Ambon Drs. Lucky
Wattimury lebih optimis dan mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan
kepada tim ini.
Situasi di kota Ambon dan di Maluku Utara
Situasi di kota Ambon akhir-akhir ini makin kondusif. Jalan yang melintasi
Galunggung sudah makin sering dilewati oleh orang Kristen, dan orang Tulehu tidak
takut lagi melintasi Passo. Juga jalan di Pohon Mangga, di ujung Barat kota Ambon,
kini terbuka untuk semua lalu lintas. Namun belum ada banyak orang Muslim dari
Pohon Mangga yang berani naik mobil melintasi OSM dan Batugantung. Beberapa
barikade permanen kini sudah dibongkar. Dengan hati-hati kedua pihak mulai bergaul
kembali satu sama lain. Jelaslah masyarakat Ambon sudah jenuh akan segala
pertikaian.
Di Maluku Utara keadaan tetap kondusif dan makin banyak pengungsi kembali ke
tempatnya. Tentang pengembalian pengungsi diorganisir suatu pertemuan oleh
Lembaga Mitra Lingkungan, dibantu oleh USAID-OTI. Pertemuan yang berlangsung
tgl. 18 sampai 21 Juni itu dihadiri oleh para pemerintahan Maluku Utara dan Sulawesi
Utara dan LSM-LSM nasional dan internasional. Akan tetapi caretaking Gubernur
Maluku Utara Harry Sinyo Sarundayang pada kesempatan suatu upacara militer pada
tgl. 19 Juni memperingatkan orang supaya harus tetap was-was terhadap orang-orang
provokator yang mau menyalahgunakan agama untuk memicu konflik dan
menghalangi proses rekonsiliasi.
C.J.Böhm msc, Crisis Centre Keuskupan Amboina
|
