KOMPAS, Selasa, 13 Agustus 2002
Pelaku Kekerasan di Poso Harus Dijadikan Musuh Bersama
Palu, Kompas - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
Jusuf Kalla menegaskan, pelaku kekerasan, pengeboman, dan pembunuhan yang
selama dua bulan terjadi di Poso dan sekitarnya, harus dijadikan musuh bersama
oleh kedua kelompok masyarakat yang pernah bertikai, yakni masyarakat Islam dan
Kristen. Kedua kelompok masyarakat itu akhirnya bisa menyepakati rumusan atau
penyebutan "musuh bersama" itu. "Selama dua bulan terakhir memang sering terjadi
kekerasan yang misterius, di mana pelakunya tidak pernah ditemukan. Ini indikasi
dari kemunduran Deklarasi Malino. Namun dengan pertemuan dua hari kemarin,
kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan pelaku kekerasan itu sebagai musuh
bersama," kata Jusuf Kalla, Senin (12/8), saat dihubungi Kompas. Jusuf Kalla yang
hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, untuk mendukung dan menciptakan
keamanan di Poso, pemerintah akan menambah personel TNI/Polri. Aparat keamanan
ini, menurut Kalla, akan bertindak lebih tegas lagi terhadap pelaku kekerasan.
Dihubungi terpisah, pakar hukum Hamid Awaludin yang ikut dalam pertemuan dua
komunitas di Kota Palu mengatakan, masyarakat Islam dan Kristen sepakat untuk
membentuk badan kerja sama pemberitaan dalam bentuk radio siaran, radio
komunikasi, media cetak dan elektronik, serta web site. Upaya ini dimaksudkan
untuk menangkal pemberitaan yang bias dan provokatif oleh masing-masing pihak,
yang pada gilirannya bisa memanaskan kembali suasana yang sudah tenang di Poso
dan sekitarnya. Pertemuan hari kedua itu dihadiri Panglima Kodam VII Wirabuana
Mayjen Amirul Isnaini dan dan Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele. Pertemuan
antara delegasi masyarakat Islam dan Kristen yang sama-sama menandatangani
Deklrasi Malino itu juga dihadiri peninjau dari Jakarta. "Kedua belah pihak sadar,
bahwa selama ini masing-masing kelompok telah menyosialisasikan berita atau
informasinya secara sendiri-sendiri sesuai interpretasi masing-masing. Informasi inilah
yang menimbulkan pengertian lain apabila diterima oleh kelompok yang berbeda.
Dengan kesepakatan ini, masing-masing kelompok memberikan informasinya secara
proaktif," kata Hamid Awaludin.
Pertemuan tertutup yang dimulai pukul 09.00-12.30 disebut sebagai "Kesepakatan
untuk Mengimplementasikan Deklarasi Malino". Sebagaimana pada pertemuan hari
pertama, kedua belah pihak merasa bahwa Deklarasi Malino belum efektif dijalankan,
sebab terbukti masih adanya kekacauan dan ketidakamanan. Kedua kelompok
mempertanyakan masih adanya rasa tidak aman di Poso dan sekitarnya, khususnya
kekerasaan yang akhir-akhir ini sering terjadi.
"Pada pertemuan tersebut disepakati, semua pelaku kekerasan, pembakaran,
pembunuhan, merupakan tindakan kriminal dan menjadi tanggung jawab pribadi.
Terhadap semua pelaku, kedua belah pihak sepakat mereka harus dijadikan musuh
bersama" papar Hamid Awaludin yang juga dikenal sebagai pakar hukum. (PEP)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
