The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

Tim Penyelidik Maluku Berusaha Independen


KOMPAS, Selasa, 18 Juni 2002

Tim Penyelidik Maluku Berusaha Independen

Jakarta, Kompas - Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku akan berupaya untuk tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Mereka kini tengah berkonsentrasi menyusun metodologi dan rencana kerja, serta berusaha secepat mungkin secara riil berada di lapangan. Ketua Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku I Wayan Karya mengemukakan hal itu usai rapat Tim Penyelidik di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta, Senin (17/6). Hadir dalam rapat tersebut, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla, dan Kepala Kepolisian RI (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

 I Wayan Karya mengemukakan, dalam rapat tersebut Menko Polkam telah memberikan latar belakang penugasan tim dan secara rinci memberi petunjuk tentang apa saja yang harus dilaksanakan. Menko Kesra pun memberikan masukan agar sebelum tim merumuskan rencana kerja, sudah mengacu pada masukan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat-baik sebelum ataupun setelah perjanjian Malino II. Sementara itu, Kepala Polri memberi masukan dari aspek penegakan hukum mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jajaran hukum.

"Ini semua data awal yang sangat diperlukan sehingga penugasan yang diberikan kepada tim tidak lagi berawal dari nol," kata I Wayan Karya.

 Hari Selasa ini Tim Penyelidik akan mengadakan rapat untuk melakukan brainstorming mengenai metode apa yang kiranya tepat untuk penyelidikan di Maluku. Tim Penyelidik diberi waktu hingga 24 Juni 2002 untuk menyusun rencana kerja. "Kapan dilantik, kami belum tahu. Tapi, kami mempersiapkan diri untuk terjun ke lapangan," ucap I Wayan Karya.

Ditanya wartawan, mulai dari mana Tim Penyelidik akan bekerja, I Wayan Karya menjawab, jika melihat bentangan kasus di Maluku mulai dari 19 April 1999 hingga sekarang, tentunya banyak sekali kasus yang telah terjadi. Kalau digarap tentunya akan memakan waktu yang lama. Namun yang jelas, Tim Penyelidik akan berkonsentrasi pada sembilan item yang menjadi target.

 Sembilan item itu adalah menyelidiki peristiwa 19 Januari 1999, isu tentang Republik Maluku Selatan (RMS), isu tentang Kristen RMS, isu tentang Laskar Kristus, isu tentang Fron Kedaulatan Maluku, isu tentang Laskar Jihad, isu tentang pengalihan agama secara paksa, isu tentang pelanggaran hak asasi manusia, dan isu tentang pelanggaran hukum di Maluku.

 Kondisi keamanan di Ambon dan Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sendiri dikabarkan makin membaik. Sejumlah barikade yang memisahkan wilayah permukiman Muslim dan Kristen di Pulau Ambon mulai dibuka, sweeping dan penyerahan senjata terus dilakukan. Berkaitan dengan kondisi yang makin membaik, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI/Pattimura Mayor Herry Suhardi, kemarin, mengingatkan agar warga yang masih menguasai senjata untuk segera menyerahkan senjata sebelum batas waktu penyerahan tanggal 30 Juni, karena setelah itu aparat akan mengambil tindakan hukum kepada siapa saja yang terbukti membawa dan menyimpan senjata.

 Jalan Pohon Mangga yang berada di wilayah permukiman Muslim sejak Sabtu pekan lalu mulai dibuka untuk angkutan umum. Jalan sepanjang sekitar 125 meter yang berada di wilayah komunitas Muslim beberapa kali ditutup dengan barikade.

Aparat militer saat ini juga tengah melakukan pembersihan ranjau, bekas pohon-pohon tumbang di ruas jalan di Tial, Desa Suli. Wilayah ini ditutup untuk semua jenis kendaraan dalam tiga tahun terakhir. "Aparat tengah melakukan pembersihan ranjau-ranjau yang ada di ruas jalan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akses jalan di situ bisa dilewati," tutur Herry.

 Barikade yang ada di Batumerah dan Galunggung saat ini juga telah dibuka. Dari Kota Ambon, masyarakat bisa menuju Desa Galala, namun jalan tersebut belum dibuka untuk kendaraan umum. Dari Kota Ambon warga harus menggunakan mobil omprengan berpelat nomor hitam dengan biaya Rp 5.000 untuk sekali jalan, meski tarif resmi angkutan umum hanya sekitar Rp 1.000.

Dengan dibukanya akses jalan tersebut, kawasan wisata di Latu Halat, Pintu Kota, dan Natsepa mulai ramai dikunjungi masyarakat tiap akhir pekan. Aparat keamanan masih berjaga-jaga di pintu ruas jalan yang kini dibuka untuk kedua komunitas. (lok/wis)

Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
 


Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/unpatti67
Send your comments to
alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044