KOMPAS, Rabu, 19 Juni 2002
TNI dan Polri Siap Bantu Tim Penyelidik Maluku
Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) menyatakan siap membantu apa pun yang dibutuhkan Tim
Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku selama berada di wilayah
Maluku. Mereka bersedia memberi data yang dibutuhkan dan akan melakukan
pengawalan terhadap tim jika diperlukan.
Hal itu dikemukakan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan Panglima Kodam
XVI/Pattimura Mayjen Djoko Santoso kepada wartawan usai menghadiri upacara
serah terima jabatan Panglima TNI dari Laksamana Widodo AS kepada Jenderal
Endriartono Sutarto, di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa
(18/6).
"Polri tentu sangat mendukung tim itu. Apa pun yang mereka perlukan akan kami
berikan, termasuk data-data yang dibutuhkan. Saya instruksikan kepada Kepala
Polda Maluku untuk memberi informasi sejujur-jujurnya dan terbuka mengenai apa
pun yang diperlukan tim itu," kata Da'i. Hal yang sama dikemukakan Djoko, yang juga
sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopslihkam) Maluku.
Djoko menegaskan, TNI dan Polri akan menjamin keamanan tim itu selama berada di
wilayah Maluku. Namun demikian, Djoko mengakui belum ada koordinasi dengan tim
yang akan berangkat ke Maluku. "Sampai saat ini belum ada koordinasi, tetapi pasti
akan ada petunjuk dari pimpinan TNI mengenai hal itu," katanya.
Ia mengemukakan bahwa kondisi Maluku saat ini semakin kondusif. Namun, ia
mengingatkan, kondisi yang membaik di Maluku bersifat semu atau sementara,
selama belum terjadi rekonsiliasi.
Geser tanggung jawab
Secara terpisah Presidium Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) Ori Rahman mengkritisi kerangka kerja Tim Penyelidik Maluku. Format
penyelidikan kasus Maluku, menurut Kontras, tampak berupaya menggeser tanggung
jawab negara dan militer menjadi persoalan masyarakat semata.
"Dengan cara kerja yang mereka lakukan (Tim Penyelidik Maluku), jelas
menunjukkan negara menolak bertanggung jawab dalam konflik Maluku. Kalau konflik
Maluku dikatakan sebagai sentimen agama dan ingin mengadili Laskar Jihad dan
FKM (Front Kedaulatan Maluku), jelas tidak tepat. Konflik Maluku selama hampir
empat tahun adalah bentuk ketidakmampuan serta ketidakbecusan negara
menangani pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Maluku," ujar Ori.
Ia justru mempertanyakan di mana posisi negara ketika konflik Maluku berlangsung
dan bagaimana kejadian demi kejadian dapat berlangsung tanpa kontrol tegas
terhadap pelaku. Menurut Ori, Laskar Jihad dan FKM bukanlah penyebab konflik
Maluku, melainkan akibat yang timbul dari ketidakbecusan pemerintah. Jadi, bukan
Laskar Jihad atau FKM yang harus bertanggung jawab, melainkan negara. Sekretaris
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin justru mengajak masyarakat
untuk memberi kesempatan tim tersebut bekerja. Kendati demikian ia mengakui,
basis dukungan tim tersebut masih lemah karena proses pembentukannya cepat dan
tidak aspiratif. Ditambah lagi, dasar pemilihan anggota tim investigasi tersebut tidak
konsisten.
Ia menambahkan, sebetulnya pemerintah agak terlambat membentuk tim tersebut.
Namun, karena tim itu sudah dibentuk, apalagi diperluas, maka ia memandang tim
terkait perlu didukung.
Menanggapi soal komposisi tim, ia mengatakan tidak terlalu mempersoalkan tentang
hal tersebut. Namun, ia mengingatkan, sesuai pesan dari pertemuan Malino II untuk
penyelesaian masalah Ambon, tim ini harus netral, sehingga tidak memasukkan
orang-orang Maluku yang berada di Ambon maupun di luar Maluku.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Natan Setiabudi
mengatakan, sebenarnya ia mengusulkan dibentuknya joint crisis center. Namun,
usulan tim investasi gabungan tersebut tidak diterima. Perbedaan dengan tim
investigasi sekarang, joint crisis center tersebut merekam dan melapor secara
bertanggung jawab peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi secara bertanggung jawab,
sedangkan tim investigasi sekarang membicarakan dan meneliti yang sudah lama
terjadi sehingga bisa menimbulkan luka baru. (LAM/SAH/T05)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
