KOMPAS, Rabu, 22 Mei 2002, 20:13 WIB
Komando Tunggal Guna Hindari Dualisme Kepemimpinan
Jakarta, KCM - Pemerintah akan memutuskan restrukturisasi mekanisme kerja
Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku dalam sidang kabinet besok, Kamis (23/5).
Kemungkinan pergantian Pangdam XVI Pattimura dan Kapolda Maluku menjadi salah
satu alternatif dari restrukturisasi tersebut.
Demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Dai Bachtiar kepada pers usai rapat
koordinasi khusus di Kantor Kementerian Politik dan Keamanan Rabu (22/5) sore.
"Malam ini baru disusun alternatif polanya, besok pagi baru kita putuskan dalam
sidang," tandasnya.
Dijelaskan Dai rapat koordinasi baru membahas kemungkinan-kemungkinan alternatif
pola baru untuk penyelesaian konflik Maluku dengan tepat. Apakah akan sama
dengan pola saat ini dengan penambahan tim asistensi, atau model baru dengan pola
satu komando. Juga kemungkinan dilakukannya penyegaran terhadap jajaran aparat
di Ambon sampai pada tingkat Pangdam dan Kapolda.
"Penyegaran orang-orang di sana juga menjadi salah satu alternatif. Yang penting kita
mencari pola mana yang paling efektif untuk penyelesaian konflik Maluku," ujarnya.
Khusus mengenai komando tunggal ia mencontohkan seperti di Aceh. Yakni
komando pemulihan keamanan dijabat oleh bintang dua dalam hal dijabat rangkap
oleh Kapolda Aceh.
Diakuinya komando tunggal ini untuk menghindari adanya dualisme kepemimpinan
dalam melaksanakan tugas. "Hal ini penting karena di daerah konflik ketegasan
komando sangat dibutuhkan," tandasnya.
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
