Media Indonesia, Kamis, 23 Mei 2002
Delegasi Malino II Terlibat RMS
Kepemimpinan di Maluku Direstrukturisasi
JAKARTA (Media): Dua anggota delegasi Malino II, Emang Nikijuluw dan Femmy
Souisa, mengaku mendukung setiap perjuangan gerakan Republik Maluku Selatan
(RMS). Pengakuan kedua anggota delegasi Malino yang mewakili masyarakat akar
rumput itu disampaikan dalam jumpa pers di Maluku Media Center, Ambon, kemarin.
Menurut Emang dan Femmy, sejak awal deklarasi RMS/Front Kedaulatan Maluku
(FKM) pada 18 Desember 2000 pihaknya sangat mendukung perjuangan RMS/FKM
pimpinan Alex Manuputty. Karena, saat itu pemerintah pusat tidak memedulikan
nasib warga Maluku. Bahkan, Emang menyebutkan dirinya pernah melakukan
kampanye keluar Maluku.
"Sejak FKM didirikan, kami mendukung perjuangan Alex Manuputty. Bahkan kami
beberapa kali ke Jakarta dan beberapa daerah lain untuk mencari simpati dan
dukungan," kata Emang.
Emang dan Femmy juga mengaku hadir saat pengibaran bendera RMS di rumah Alex
Manuputty, di lorong PMI, Kudamati, pada HUT RMS 25 April 2001. "Saat itu kami
hadir karena kami sangat solider pada perjuangan FKM/RMS," kata Femmy.
Tapi, lanjut Emang dan Femmy, setelah pemerintah pusat mengajak berunding
mengakhiri konflik Maluku lewat perundingan Malino, pihaknya menarik simpati atas
FKM/RMS. "Kita ingin hidup damai. Untuk itu, kami ikut menandatangani perjanjian
damai di Malino," tambah Emang.
Selain itu, arah perjuangan Alex Manuputty sudah pada tingkat ingin memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pihaknya menarik diri dari
kelompok Alex Manuputty.
Emang dan Femmy membantah tuduhan yang disampaikan Berty Loupatty, pimpinan
Gang Coker, yang menyebutkan keduanya pendukung setia RMS.
Namun, Komandan Kopassus Sandi Yudha Mayor Inf Imam Santoso Ramdhani
mengatakan berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian, kuat dugaan Emang dan Femmy
terlibat FKM/RMS. "Kita punya data kedua orang itu. Ada laporan yang masuk lewat
pihak gereja dan warga sipil, mereka terlibat RMS."
Imam yang juga anggota Tim Penyidik Gabungan Penguasa Darurat Sipil (TPG PDS)
Maluku menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa beberapa orang
anggota delegasi Malino II karena terbukti terlibat kasus FKM/RMS. Selain itu,
oknum-oknum anggota delegasi Malino II itu juga terlibat sebagai provokator
kerusuhan Maluku.
Restrukturisasi
Di sisi lain, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pemerintah
sedang menyiapkan restrukturisasi kepemimpinan PDS di Maluku guna memecahkan
masalah di wilayah tersebut.
Menurut Susilo, pihak pemda kini juga memberikan usulan tentang harapan mereka
terhadap upaya restrukturisasi itu. "Baik pusat maupun daerah sedang melakukan
restrukturisasi. Bahkan, sore ini (kemarin) saya akan menindaklanjuti dalam rapat
bersama dengan Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri," kata Susilo ketika ditemui di
acara Indonesia Next di Hotel Mariot, Jakarta, kemarin.
Dalam rapat tersebut, kata Susilo, akan dibahas bantuan apa yang bisa diberikan
pemerintah pusat kepada pemda. Selain itu, dibahas pula bagaimana wujud
restrukturisasi itu nantinya.
"Apakah yang akan direstrukturisasi itu menyangkut hubungan antara PDS,
pangdam, dan kapolda, atau perlu ada struktur tunggal. Sehingga, tidak terjadi
kesalahpahaman antara Polri dan TNI yang dapat mengakibatkan koordinasi berjalan
kurang baik," ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan memastikan apa prioritas yang ditetapkan
pemda sehingga dapat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hal senada dikemukakan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. "Seperti apa langkah
restrukturisasi itu akan diputuskan hari ini (kemarin).'' Meski demikian, lanjut Kapolri,
pemerintah telah memiliki sejumlah alternatif langkah restrukturisasi untuk dilihat
mana yang lebih efektif.
Sementara itu, rapat kerja gabungan Komisi I dan II DPR dengan jajaran lengkap
pemerintah, tadi malam, diwarnai desakan sejumlah anggota Dewan agar Gubernur
Maluku Saleh Latuconsina selaku PDS diganti.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II Teras Narang didampingi Hamdan Zoelva dan
Ferry Mursidan Baldan (Komisi II) sertaIbrahim Ambong dan Isak Latuconsina (Komisi
I). Dari jajaran pemerintah hadir Menko Polkam, Kapolri, Menko Kesra Jusuf Kalla,
Mendagri Hari Sabarno, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, dan Panglima TNI
Laksamana Widodo AS. Topik yang dibahas soal Maluku.
Anggota DPR seperti Permadi, Yusuf Muhammad, Endang Zainal Abidin, Alex Litaay,
dan Aisyah Aminy berpendapat salah satu penyebab berlarut-larutnya konflik Maluku
bersumber pada PDS sendiri.
"Selama tiga tahun konflik Maluku terjadi pergantian kapolda empat kali dan pangdam
tiga kali. Tapi, gubernur belum pernah diganti. Saya usul agar semuanya saja diganti,
kecuali hakim dan jaksa," kata Permadi (F-PDIP).
Permadi juga mengatakan sebaiknya kapolda dan pangdam satu level, sedangkan
gubernur seharusnya seorang yang cerdas dan tangguh. "Jangan sampai
ketidakharmonisan pangdam, gubernur, dan kapolda merupakan sumber konflik
tersendiri," katanya lagi.
Sedangkan Alex Litaay mempertanyakan kemungkinan dalam situasi Maluku seperti
saat ini pergantian gubernur dapat dilakukan melalui jalur darurat. Anggota DPR
lainnya menegaskan agar Gubernur Maluku untuk sementara diisi pejabat dari pusat,
jangan putra daerah. (HJ/CR-7/CR-11/X-5)
Copyright © 1999-2002 Media Indonesia. All rights reserved.
|
