SINAR HARAPAN, 12 Juli 2002
Seputar Penangkapan Kapal Australia "Alfred Nobel"
Keberadaan Senjata Sepengetahuan Indonesia
Jakarta, Sinar Harapan
Kedutaan Besar Australia di Jakarta membenarkan bahwa kapal MV Alfred Nobel
yang ditangkap aparat keamanan RI di perairan Maluku, karena kedapatan membawa
senjata dan amunisi adalah berbendera Australia.
Kendati demikian Australia menegaskan bahwa keberadaan kapal tersebut didukung
oleh dokumen resmi yang dikeluarkan otoritas Indonesia.
"Senjata yang dimuat dalam kontainer itu memiliki cap resmi dari Bea dan Cukai.
Keberadaan kapal di perairan Maluku juga berdasarkan izin dari Penguasa Darurat
Sipil Maluku", kata Kirk Coningham, Juru Bicara Kedubes Australia di Jakarta, ketika
dihubungi SH Jumat pagi.
Kapal MV Alfred Nobel, Kamis (11/7) ditangkap oleh aparat keamanan RI di Desa
Amuhasu, Ambon. Berita penangkapan atas kapal asing yang membawa senjata dan
amunisi itu seakan menyiratkan, konflik agama di Maluku, ditumpangi oleh pihak
asing.
"Yang kami ketahui kapal itu mempunyai surat jalan dan senjata yang dimuat dalam
kontainer diberi cap resmi dari Bea dan Cukai," kata Kepala Hubungan Masyarakat
Kedubes Australia di Jakarta, Kirk Conningham.
Coningham membantah kalau para awak kapal ditahan seperti laporan media massa.
Mereka hanya dimintai keterangan tentang kelengkapan surat jalan dan cap (segel)
dari Bea dan Cukai atas kontainer senjata.
"Yang kami paham bahwa penahanan itu lebih sebagai bagian dari upaya otoritas di
Ambon untuk mengetahui kapal dan muatan dalam kapal itu secara lebih baik,"
katanya.
Kapal tersebut hari ini sudah dilepas, namun Coningham tidak mengetahui kemana
kapal itu berlayar..
Sebagaimana dilaporkan Antara, Tim Satuan Tugas Laut Pangkalan Laut Ambon
menangkap kapal motor MV Alfred Nobel yang berbendera Australia dengan nakhoda
John Kevin karena mendapati ada tiga pucuk senapan dengan 124 peluru kaliber 7,62
mm, dan 10 butir kaliber 70 mmdi perairan Desa Amahusu, Maluku, Kamis (11/70
pagi waktu setempat. Kapal itu sendiri mendapat izin beroperasi di perairan itu dari
Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Maluku sebagai kapal survei dengan empat
anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pemeriksaan atas kapal berbendera
Australia itu dipimpin sendiri oleh Komandan Pangkalan Laut Ambon, Letkol Marinir
Buyung Lelana. Kapal langsung diseret ke Pangkalan Laut Ambon untuk disidik lebih
lanjut dan semua awaknya telah diserahkan kepada pihak yang berwajib.
Agar Tetap Kondusif
Dalam perkembangan lain, Tim Penyelidik Independen Nasional (TPIN) mengharapkan
situasi keamanan di Maluku yang akhir-akhir ini mulai kondusif dapat terus
dipertahankan, supaya bisa mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah "Seribu
Pulau" tersebut.
Harapan ini diungkapkan TPIN saat mengadakan pertemuan tertutup dengan jajaran
Kodam XVI/Pattimura yang diwakili oleh Kasdam Pattimura, Kolonel Inf. Syarifudin
Summa, di Ambon, Kamis (11/7).
Usai pertemuan tersebut, Ketua TPIN I Wayan Karya menjelaskan kepada pers
bahwa TPIN telah menanyakan kebijakan pola pengamanan yang diterapkan
Pangdam XVI/Pattimura dalam mengelola keamanan yang saat ini sudah semakin
kondusif.
"Kami harapkan situasi yang sudah kondusif saat ini dapat dipertahankan dan
dikembangkan terus demi penyelesaian konflik, terlebih berkaitan dengan kerja TPIN.
Sebab apabila situasi semakin kondusif maka kerja TPIN juga dapat berjalan dengan
lancar," jelasnya.
Mengenai masalah keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam
kemelut di Maluku juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. "Dan memang
diungkapkan ada sebagian kecil oknum TNI terlibat dalam konflik Maluku, tetapi
secara institusi TNI tidak terlibat," jelasnya.
Sedangkan Kasdam Pattimura, Kolonel Inf. Syarifudin Summa, menjelaskan kepada
wartawan banyak hal yang ditanyakan TPIN kepada dirinya, namun yang dapat
disampaikan hanyalah pola-pola pendekatan yang diterapkan guna mendorong
keamanan yang saat ini sudah semakin membaik.
"Pola pendekatan tersebut adalah pendekatan kemanusiaan di mana secara konkret
Kodam Pattimura bersama sejumlah aparat TNI yang di-BKO-kan melakukan karya
bakti bersama masyarakat baik Muslim maupun Kristen, termasuk kerja bakti antara
dua komunitas yang perlahan-lahan sudah dikembangkan," jelas Syarifudin.
Ketua TPIN Wayan Karya juga mengemukakan bahwa TPIN tidak bertugas untuk
mengadakan tindakan projusticia, eksekusi atau mencari data-data untuk sidang
pengadilan. "Kami hanya bertugas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi
secara objektif dan jujur," katanya usai pertemuan dengan Gubernur Maluku Saleh
Latuconsina, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/7) siang.
Menurutnya, TPIN berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan akan
mengolahnya sehingga dapat diketahui mengapa sampai terjadi konflik Maluku.
Seusai bertemu gubernur Maluku, TPIN juga menemui anggota DPRD Maluku, di
Gedung DPRD Maluku. Wakil Ketua DPRD Maluku, John Mailoa, kepada pers
mengatakan dalam pertemuan tersebut DPRD Maluku telah menyerahkan sejumlah
data temuan yang terkait dengan konflik Maluku kepada TPIN.
"Data-data tersebut diperoleh para anggota DPRD Maluku sejak kerusuhan hingga
saat ini," jelas Mailoa. Diharapkan, data-data tersebut dapat menjadi acuan dalam
menyelidiki konflik di Maluku. (izc/her)
Copyright © Sinar Harapan 2002
|
