SINAR HARAPAN, Sabtu, 22 Juni 2002
Pokja Sulteng Terancam Bubar
Pemerintah Pusat Tak Peduli Lagi Soal Poso
Palu, Sinar Harapan
Semangat tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi
Deklarasi Malino untuk Poso tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kini mulai
kendur. Beberapa aktivisnya mengemukakan keinginannya untuk membubarkan
Pokja sebab selama ini dinilai sebagai beban bagi pemerintah Provinsi Sulteng.
"Saya kira Pokja Sulteng lebih baik dibubarkan saja ketimbang bikin pusing gubernur
dan membebani pemerintah daerah," kata Sekretaris Pokja Sulteng, H Sofyan Farid
Lembah SH MHum kepada SH, Senin (24/6) petang.
Menurut dosen Universitas Tadulako Palu itu, selama ini Pokja Sulteng sudah
menjadi beban pemerintah provinsi, terutama dari hal pendanaan. Karena itulah,
sebaiknya Pokja Sulteng dibubarkan saja dan pemulihan kondisi Poso diserahkan
kepada Pokja Kabupaten Poso untuk melakukan sosialisasi Deklarasi Malino.
"Apalagi Pokja Kabupaten Poso memang memiliki cukup dana bantuan dari
pemerintah pusat untuk menjalankan program-programnya," kata Sofyan. Dia tidak
menyebutkan sudah berapa dana dari pemerintah Provinsi Sulteng yang dihabiskan
untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya selama ini.
Sementara itu, Ketua Pokja Kabupaten Poso Malik Syahadat sebelumnya
melaporkan pihaknya sudah menghabiskan dana Rp 2,2 miliar yang bersumber dari
bantuan pemerintah pusat.
Tidak Peduli Lagi
Pernyataan Sofyan itu juga dibenarkan Ketua Pokja Sulteng Prof Dr Sulaiman Mamar.
Menurutnya, pemerintah pusat kini tidak lagi memberikan perhatian terhadap
pemulihan kondisi Poso.
"Pemerintah pusat sudah terlena dengan apa yang dicapai selama lima bulan terakhir
ini. Padahal, masih banyak program yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi
Poso sekaligus sebagai upaya mengantisipasi ditariknya pasukan keamanan dari
Poso," kata Sulaiman Mamar.
Dikatakan, untuk menghilangkan rasa benci dan dendam dari warga Poso yang
pernah bertikai, warga haruslah dicarikan kesibukan-kesibukan. Misalnya, warga
diberi bantuan modal atau sarana usaha lain yang dapat membuat warga sibuk
dengan pekerjaannya.
"Bayangkan, mereka kehilangan harta benda dan kebanyakan anggota keluarganya
yang dibunuh, lalu kembali ke Poso. Mereka pasti akan termenung jika tidak
diberikan kesibukan-kesibukan," katanya.
Untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pokja Sulteng, beberapa pengurusnya pernah
menemui Menko Kesra Jusuf Kalla di Jakarta untuk meminta bantuan pendanaan.
Bantuan dana itu diharapkan dapat membiayai pelaksanaan pelatihan keamanan
lingkungan bagi pemuda-pemuda di desa. Kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan
dari lokakarya di Poso, namun sampai sekarang permohonan bantuan dana itu tidak
mendapat tanggapan dari Menko Kesra Jusuf Kalla.
"Memang pemerintah pusat tidak peduli lagi dengan usaha-usaha pemulihan Poso.
Jangankan permohonan bantuan dana itu, dua mobil operasional yang pernah
dijanjikan pemerintah sampai sekarang tidak pernah ada, namun kami tetap
menjalankan tugas tanpa pamrih," kata Ir H Achrul Udaya, salah seorang anggota
Pokja Sulteng.
Tokoh muda itu juga menjelaskan, sampai sekarang Pokja Sulteng tidak memiliki
sekretariat yang menetap, dan rapat-rapat untuk membicarakan segala persoalan
Poso selalu dilakukan di rumah-rumah para anggotanya. (man)
Copyright © Sinar Harapan 2002
|
