SUARA PEMBARUAN DAILY, 12/6/2002
Wapres Ultimatum Gubernur Maluku
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mengultimatum Gubernur Maluku
Saleh Latuconsina selaku penguasa darurat sipil di wilayah Maluku. Jika masih ada
pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di wilayah itu, gubernur diganti.
"Saya tidak mau ada bendera RMS berkibar lagi. Kalau ada, gubernur dicopot,'' ucap
Wapres ketika berdialog dengan para tokoh masyarakat dan agama seluruh Maluku
di aula Batalyon Lintas Udara 733, Ambon, Selasa (11/6).
Selang satu jam kemudian, ultimatum Wapres itu diulangi lagi ketika berbicara
dengan tokoh agama dan masyarakat di aula Kantor Wilayah Kehutanan Maluku.
Pertemuan itu lebih spesifik pesertanya, dan sebelum dialog disampaikan laporan
Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam Maluku (FSUIM) Atamimi.
Dalam dialog kedua itu tidak ada sambutan dari Gubernur Saleh Latuconsina selaku
pemerintah daerah dan tuan rumah. Menurut pembawa acara, permintaan untuk
memberikan sambutan sudah disampaikan oleh FSUIM kepada gubernur tetapi
karena mendadak, dia tidak bersedia.
Namun, muncul pertanyan di kalangan rombongan Wapres karena dalam susunan
acara kunjungan Wapres ke Maluku, tidak dijadwalkan Gubernur Saleh Latuconsina
memberikan sambutannya pada dialog kedua itu. Gubernur telah memberikan
laporannya tentang situasi dan keadaan di wilayah Maluku dalam dialog yang
pertama.
Ancaman pencopotan Saleh Latuconsina dari jabatannya sebagai kepala daerah
diulang kembali oleh Wapres ketika ditanya wartawan dalam perjalanan kembali dari
Maluku di Bandara Ha- sanuddin, Makassar.
"Iya, tentu itu serius supaya tidak ada konflik lagi. Di Maluku sudah ada penguasa
darurat sipil dan sudah ada komando operasi pemulihan keamanan. Kalau masih ada
lagi bendera RMS berkibar, ya tidak bisa itu,'' tandas Hamzah.
Dia mengatakan, memang belum semua komponen masyarakat di Maluku masuk
dalam perjanjian Malino II tetapi sampai sekarang sudah dapat dilihat
kemajuan-kemajuan yang sangat berarti. Konflik di Ambon, bukan konflik antaragama
tetapi penyebabnya separatis RMS.
Menurut dia, pemerintah secara sungguh-sungguh menyelesaikan konflik di Ambon
dan rakyat sudah mulai sadar dengan menyerahkan senjata secara sukarela kepada
aparat keamanan. Sekarang tinggal tindak lanjut dari penguasa darurat sipil di Ambon
menuntaskannya, katanya
"Dulu dikatakan bahwa Laskar Jihad itu sebagai pemicu tetapi dengan adanya
penyerahan senjata ini, saya tidak melihat itu. Yang perlu ditangani adalah RMS
sebagai pemicu konflik berkepanjangan di Maluku,'' ucap Wapres.
Penyerahan Senjata
Dalam kunjungan sehari itu Wapres menyaksikan penyerahan senjata dari FSUIM
kepada Pangdam Pattimura Mayjen Djako Santoso dan Kapolda Maluku Brigjen
Polisi Soenarko di halaman Masdjid Al Fatah. Senjata dan amunisi yang diserahkan
berupa 25 senjata organik, 195 senjata rakitan, 23 magazin organik, 2.571 amunisi,
2.716 peledak dan 318 senjata tradisional.
Ketika ditanya kenapa yang menyerahkan senjata dan amunisi itu hanya dari
kelompok Muslim, Wapres menjelaskan, informasi dari Gubernur Maluku ternyata
sebelum ini kelompok Kristen sudah menyerahkan senjata mereka.
Dengan adanya komando operasi pemulihan keamanan di Ambon, lanjut dia, menjadi
tugas utama komando di daerah itu untuk melihat dan mengungkap, apakah ada
aktor intelektual yang berada di belakang kerusuhan Maluku selama ini. "Saya tidak
melihat kalau Laskar Jihad yang merupakan garis keras ini suatu ancaman. Saya
melihat, ada pihak-pihak lain yang menjadi aktor intelektualnya,'' paparnya. (VL/M-11)
----------
Last modified: 12/6/2002
|
