TEMPO, 28 May 2002 17:7:20 WIB
Hasnan Habib: Pangkoopslihan Jadikan Maluku Daerah Operasi
Militer
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat militer Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib
mengritik rencana pemerintah pusat mengangkat Panglima Komando Operasi
Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihan) di Maluku. Institusi yang dipimpin mayor
jenderal itu tak ubahnya menempatkan Maluku sebagai daerah operasi militer.
Padahal, tugas TNI hanyalah penjaga keamanan dari ancaman luar. Sedang
keamanan dan ketertiban dalam negeri diserahkan polisi.
Hasnan Habib menjelaskan itu dengan merujuk TAP MPR Nomor 6 dan 7 tahun 2000
tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI di Hotel Grand Melia, Jl.
HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/5) siang tadi. Polisi sendiri menurut
rencana, hanya akan menjabat sebagai Wakil Pangkoopslihan.
Habib juga menolak alasan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, yang
mengaku pembentukan Pangkoopslihan untuk meningkatkan koordinasi TNI dan Polri
menyusul bentrokan prajurit Kopasus dengan Brimob di Kudamati beberapa pekan
lalu. Menurut Habib, kemampuan, komitmen, ketegasan dan kejujuran Penguasa
Darurat Sipil (PDS) Maluku dan jajaran di bawahnya termasuk Pangdam dan Kapolda,
lebih penting daripada mengangkat seorang panglima komando operasi.
Masih kata Habib, apabila pemerintah merasa perlu meningkatkan status operasi
pengamanan di Ambon dan sekitarnya menjadi sebuah operasi militer, hal itu bisa
dilakukan dengan tetap berada di bawah koordinasi Kodam. “Disana ada
Panglima Kodam kok! Kalau diperlukan tambahan kekuatan militer, diperbantukan
saja ke Pangdam,” sarannya.
Lebih lanjut, Habib menilai bahwa prioritas utama aparat keamanan di Maluku
sebenarnya bukan menggelar operasi militer, melainkan mencegah meluasnya konflik
horisontal antar berbagai kelompok di masyarakat. (Sam Cahyadi -" Tempo News
Room)
@ tempointeractive.com
|
