detikcom, Minggu, Rabu, 02/06/2004 18:10 WIB
32.500 Rumah Dibangun untuk Pengungsi Konflik Maluku
Reporter: Luhur Hertanto
detikcom - Jakarta, Sekitar 32.500 rumah akan dibangun sebagai pengganti rumah
warga Maluku dan Maluku Utara yang hancur akibat konflik. Setiap rumah nilainya Rp
10 juta.
Demikian keputusan Rakor Kesra yang disampaikan Menko Kesra Ad Interim Malik
Fadjar di Kantor Menko Kesra jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Rabu
(2/6/2004). Turut hadir Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Meneg Percepatan
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo.
"Rapat memutuskan, pemerintah di akhir masa jabatan yang tinggal 5 bulan akan
membangun rumah bagi pengungsi konflik Maluku. Saat ini di Maluku dan Maluku
Utara tercatat pengungsi sebanyak 37.150 KK. Jadi rumah yang dibangun memang
tidak berdasar jumlah KK, tapi berdasarkan jumlah rumah yang terbakar. Nantinya
satu rumah bisa ditempati oleh 2-3 KK sekaligus," tutur Malik.
Menurut dia, uang Rp 10 juta untuk membangun rumah akan diberikan dalam bentuk
bahan bangunan, ongkos kerja, dan biaya hidup selama pembangunan. Dari Rp 10
juta, sebanyak Rp 8,5 juta ditanggung pemerintah pusat, sedangkan Rp 1,5 juta oleh
Pemda.
Kenapa bukan dalam bentuk rumah jadi? "Untuk proyek ini kita membutuhkan
anggaran Rp 325 miliar. Itupun masih harus kami koordinasikan lagi dengan Dirjen
Anggaran. Jadi untuk efisiensi penggunaan anggarannya nanti, warga tetap harus
dilibatkan secara swadaya untuk pembangunan rumah tinggalnya," kata Malik.
Pada kesempatan yang sama, Manuel menjelaskan, kebijakan pembanguan rumah
tersebut merupakan implementasi Inpres 6/2003 tentang percepatan pembangunan
Maluku dan Maluku Utara pasca konflik.
"Saat ini kita sedang mengusahakan menarik investor baru untuk menanamkan modal
dan menggerakkan roda perekonomian di Maluku dan Maluku Utara. Anggaran
pembangunan sarana umum di Maluku dan Maluku Utara mencapai Rp 250 miliar,"
kata Manuel.
Karena terbentur anggaran negara yang tidak membuat pos khusus untuk
pembangunan di Maluku dan Maluku Utara, maka Manuel melakukan koordinasi
dengan Bappenas untuk mencarikan alternatif pendanaan. (sss)
© 2004 detikcom, All Rights Reserved.
|
