detikcom, Rabu, 09/06/2004 10:20
Walikota Ambon: Polisi Tak Berhak Bubarkan FKM
Kontributor: Hanafie Holle
detikcom - Ambon, Walikota Ambon MJ. Papillaja berpendapat, polisi tidak bisa
membubarkan organisasi semacam Front Kedaulatan Maluku (FKM), karena memang
kewenangan itu bukan berada pada polisi. Untuk itu, saat ini Mabes Polri sedang
mencari upaya hukum untuk daapat membubarkan organisasi FKM.
Hal ini disampaikan Walikota kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2004).
"Polisi itu khan hanya bisa menangkap orang yang melakukan pelanggaran hukum.
Jadi polisi tidak bisa membubarkan FKM, sehingga Mabes Polri sendiri sedang
mencari apa sih acuan hukum yang bisa dipakai sehingga mereka bisa bertindak
untuk membubarkan FKM," paparnya.
Dijelaskan Walikota, saat dirinya melakukan tatap muka dengan Menko Polkam ad
interim Hari Sabarno dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar guna membicarakan berbagai
hal terkait dengan penyelesaian konflik di Kota Ambon pasca insiden 25 April lalu,
salah satu agenda penting yang dibicarakan adalah bagaimana dicari solusi sehingga
perayaan HUT RMS tidak lagi dilakukan pada tahun-tahun mendatang.
"Dengan Menko Polkam saya banyak berbicara mengenai bagaimana
langkah-langkah kongkret yang sifatnya politik yang harus diambil. Sehingga soal
FKM ini tahun depan jangan ada lagi. Dengan Kapolri juga saya bicarakan
langkah-langkah polisi harus bikin apa, supaya jangan setiap tanggal 25 April ini
menjadi sebuah momok," urai Papilaja.
Kepada Kapolri, Papilaja menyampaikan beberapa hal terkait dengan
kekurangan-kekurangan kepolisian daerah Maluku dan juga langkah-langkah apa
yang harus dilakukan polisi ke depan guna mengantisipasi HUT RMS mendatang.
DPRD Kecewa
Sementara itu, DPRD Maluku menyatakan kekecewaanya terhadap kinerja
pemerintah yang hingga kini belum dapat mengungkap provokator konflik 25 April lalu.
Hal ini diutarakan Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Mailoa kepada detikcom, Rabu
(9/6/2004) di sela-sela dialog dengan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam
Forum Merah Putih yang berlangsung di Baeleo Siwalima Karang Panjang Ambon.
Dia meminta pemerintah mencari dan menemukan pelaku skenario 25 April lalu.
"Dewan sudah pernah memanggil pemerintah daerah terkait konflik tersebut. Hingga
kini pemerintah tidak dapat memenuhi harapan dan permintaan Dewan mengenai
siapa provokator tersebut," ujarnya. (nrl)
© 2004 detikcom, All Rights Reserved.
|
