KOMPAS, Sabtu, 29 Mei 2004
Politik & Hukum
Motif Politik Hendropriyono soal LSM Dipertanyakan
Jakarta, Kompas - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono ditantang
untuk membeberkan secara terbuka soal informasi yang diberikan kepada DPR
tentang adanya indikasi 20 organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dan asing yang
ditudingnya bisa mengganggu stabilitas keamanan pada pemilihan umum presiden 5
Juli 2004. Pengungkapan informasi Hendropriyono semacam itu dipertanyakan motif
politiknya.
Tantangan ini disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, Direktur Program Imparsial (The
Indonesian Human Rights Monitor) Rachland Nashidik, dan Hendardi Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melalui siaran pers
bersama yang disampaikan pada hari Jumat (28/5) di Jakarta.
Seperti diberitakan, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (25/5), BIN
membeberkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam maupun luar
negeri yang diduga bisa mengganggu keamanan. Disebutkan ada sekitar 20 LSM
antara lain kelompok yang dipimpin Sidney Jones, Direktur International Crisis Group
dan Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Papua. Komisi I
mendorong juga BIN agar mencegah, bila perlu menangkap tokoh LSM yang bisa
mengganggu keamanan, termasuk pencekalan terhadap Sidney Jones.
Informasi BIN kepada DPR tersebut, dinilai Kontras, Imparsial dan PBHI sebagai
bukti, bahwa intelijen masih memusuhi penggunaan hak ada kebebasan politik warga
negara yang dilakukan secara demokratis. Tidak hanya itu, BIN juga dinilai
melakukan disinformasi kepada publik untuk mengesankan bahwa ekspresi dan
aktualisasi hak politik adalah ancaman bagi keamanan.
"Perlu dipertanyakan motif politik BIN melansir informasi tersebut. Apakah berkaitan
dengan maraknya penolakan terhadap capres militer atau mengandung motif lain?"
ujar Hendardi.
Pertanyaan tersebut dianggap penting, karena laporan intelijen tersebut tidak
disampaikan secara tertutup kepada Presiden, namun dengan memperalat Komisi I
DPR untuk melegitimasi tindakan politis BIN.
Pengaruhi citra Megawati
Apa yang dilakukan BIN merupakan tindakan politis di luar fungsi dan
kewenangannya, yang sepatutnya mendapat teguran dari Presiden. "Pertanyaan
kami, apakah tindakan yang dilakukan Hendropriyono merupakan kelanjutan dari
kebijakan kabinet Megawati Soekarnoputri?" kata Hendardi.
Jika benar, maka Megawati dalam kapasitasnya sebagai salah satu capres gagal
tampil sebagai figur yang nonmiliteristik. Namun jika tidak, maka informasi tersebut
diduga sebagai upaya Kepala BIN membangun citra yang keliru (militeristik) terhadap
Presiden Megawati Soekarnoputri.
Tuduhan bahwa laporan yang dikeluarkan kelompok masyarakat sipil bias sehingga
mempengaruhi opini internasional, dianggap sangat naif. Karena opini masyarakat
sipil Indonesia yang dilansir media banyak yang menyatakan ketidakpuasan terhadap
kinerja pemerintah dan kecaman terhadap elite politik.
Menurut Usman Hamid, rencana pengusiran terhadap aktivis Sidney Jones adalah
tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dukungan yang diberikan oleh anggota DPR,
kemungkinan dari partai politik yang merasa dirugikan oleh kampanye dari LSM.
(SON)
Copyright @ PT. Kompas Cyber Media
|
