Media Indonesia, Rabu, 04 Agustus 2004
BERITA UTAMA
Teror Bom Ancam Pilpres II
JAKARTA (Media): Pemerintah mewaspadai kemungkinan adanya teror bom untuk
mengganggu keamanan dan politik nasional menjelang pemilihan presiden putaran
kedua 20 September mendatang.
"Peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott masih menyisakan pelaku yang
dikenal sekali mempunyai kemampuan merakit bom-bom berdaya ledak besar. Kami
mengidentifikasi, mereka dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain.
Memang belum bisa disebutkan secara spesifik tempat mereka, tapi indikasinya
mereka masih berada di Indonesia," kata Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar usai Rakor
Polkam di Jakarta, kemarin. "Kelompok pelaku bom Bali dan Marriott merupakan
kelompok potensial yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan."
Selain Da'i, rapat yang dipimpin Menko Polkam ad interim Hari Sabarno itu juga
diikuti antara lain Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menko Kesra ad interim
Malik Fajar, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Panglima TNI
Jenderal Endriartono Sutarto. Rapat tersebut mendengar laporan dan prediksi
keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua.
Kapolri mengatakan untuk mengantisipasi ancaman bom itu, Polri akan
meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi strategis, seperti gedung Komisi
Pemilihan Umum (KPU), instalasi pemerintah, dan daerah publik lainnya. "Kami
imbau masyarakat agar segera melapor pada TNI-Polri jika melihat ada kejanggalan di
sekelilingnya," tambahnya.
Meski kedua kelompok itu saat ini dalam kondisi pelarian, lanjut Da'i, sisa-sisa
pelaku bom Bali dan Marriott tersebut terus melakukan perekrutan anggota baru
meski jumlahnya relatif kecil. Karena itu, status keberadaan sisa kelompok Bali dan
Marriott tetap membahayakan bagi keamanan nasional, terutama menjelang pilpres II.
Menurutnya, meski aksi teror yang dilakukan kedua kelompok itu tidak menargetkan
secara spesifik untuk mengacaukan pilres putaran kedua nanti, hal itu tetap akan
mengancam stabilitas keamanan nasional.
Karena itu, Polri terus melakukan pencarian dan pengejaran terhadap sisa-sisa
kelompok bom Bali dan Marriott. Sebagian besar sisa-sisa kelompok Bali dan
Marriott itu, tambahnya, masih berada di Indonesia.
Selain memberikan perhatian besar terhadap ancaman teror bom tersebut, kata Da'i,
secara umum Polri juga akan memantapkan pengamanan pemilu di daerah
pascakonflik, seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku, dan Sulawesi
Tengah.
"Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus kami dalam pengamanan
pemilu presiden putaran kedua, seperti NAD (Aceh) dan Papua," kata Kapolri.
Khusus untuk pengaman pelaksanaan pemilu, Kapolri mengemukakan pihaknya
menyiagakan sekitar 220.000 anggota polisi di tempat-tempat pemungutan suara.
Mereka dalam melakukan pengamanan dibantu oleh 2 anggota perlindungan
masyarakat di setiap TPS dan 35 personel TNI.
Tidak ganggu pilpres
Di tempat yang sama, Mendagri/Menko Polkam ad interim Hari Sabarno mengatakan
stabilitas politik dan keamanan nasional menjelang pilpres putaran kedua ini juga
akan dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pasangan
Wiranto-Salahuddin Wahid dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik keamanan
nasional menjelang pilpres putaran kedua.
"Meskipun MK berhak menolak atau menerima gugatan itu, tidak dapat dimungkiri,
apa pun keputusannya, akan berdampak pada stabilitas keamanan dan politik
nasional," katanya.
Karena itu, tegas Hari, potensi instabilitas keamanan dan politik terhadap putusan
MK harus juga diantisipasi, terutama yang datang dari masyarakat atau kelompok
pendukung Wiranto-Wahid.
"Persoalannya, masyarakat terkadang tidak dengan mudah menerima keputusan
yang dihasilkan. Kami berharap masyarakat dapat menyikapinya secara wajar. Tapi
kami tetap harus melakukan antisipasi. Bila ternyata mengganggu keamanan, akan
ditangani oleh kepolisian, sedangkan kalau terkait dengan politik kami akan
mengakses berbagai kekuatan politik untuk meredakannya," ujarnya.
Selain putusan MK terhadap Wiranto-Wahid, Hari Sabarno mengatakan pro-kontra
terhadap penolakan MK mengenai UU No 16 2002 tentang bom Bali juga dapat
memberi kontribusi instabilitas politik keamanan menjelang pilpres ini.
Namun, Hari mengatakan meningkatnya suhu politik dan keamanan itu tidak akan
sampai mengganggu pelaksanaan pilpres mendatang. (Nur/X-7)
Copyright © 2003 Media Indonesia. All rights reserved.
|
