SINAR HARAPAN, Kamis, 22 Juli 2004
Komisi I DPR: Potensi Konflik Masih Ada, Anggaran Pemulihan
Belum Turun
Ambon, Sinar Harapan
Anggota Komisi I DPR, Permadi SH menilai Provinsi Maluku masih menyimpan
sejumlah potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi lebih besar.
Demikian Permadi kepada SH di Ambon Rabu (21/7).
Permadi bersama sejumlah anggota Komisi I DPR lainnya dipimpin Ketua Tim,
Franklyn Kayhattu berada di Ambon dalam rangkaian kunjungan kerja selama tiga
hari guna mengetahui situasi dan kondisi keamanan di Maluku pascatragedi
kemanusiaan 19 Januari 1999 maupun konflik kedua yang dipicu perayaan HUT
organisasi terlarang Republik Maluku Selatan (RMS), 25 April lalu.
Sementara Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Drs.H. Arief Mudatsir Mandan,M.Si
mengungkapkan, ia memandang perlu sekiranya keadaan semakin mendesak
Menteri Keuangan diharapkan dapat memutuskan penggunaan dana cadangan Rp 2
triliun - Rp 3 trilun untuk mendukung program pemulihan di Maluku.
Ini karena pemerintah masih mencari pos maupun mata anggaran yang
memungkinkan untuk mendapatkan Dana Inpres Khusus yang telah diputuskan bagi
pemulihan Maluku pascakonflik Januari 1999 sebesar Rp 1,002 triliun untuk 2004.
"Kami sudah berulang kali mengingatkan Menteri Keuangan, namun karena
keterbatasan dana maka realisasi Inpres No 06/2003 tanggal 21 September 2003
hingga kini belum bisa diwujudkan," jelas Arief Mudatsir Mandan yang berkunjung ke
Ambon bersama Tim Komisi I DPR.
Permadi yang juga fungsionaris DPP PDI Perjuangan itu pun memaparkan sejumlah
indikator yang bisa dijadikan acuan potensi konflik di Maluku, di antaranya
kemandekan dan keterpurukan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta
banyaknya premanisme.
Selain itu, menurutnya penanganan masalah pengungsi yang belum tuntas di mana
sedikitnya 36.000 Kepala Keluara (KK) belum dikembalikan ke tempat asalnya, di
samping oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang bertindak sebagai provokator.
"Persoalan inilah yang jika disulut sedikit saja akan meledak kembali, apalagi
masyarakat masih rentan terhadap berbagai isu yang belum tentu tingkat
kebenarannya," jelasnya.
Pihak komisi I DPR, jelas Permadi, akan menyampaikan berbagai temuan serta
masukkan yang diperolehnya di Maluku kepada pihak-pihak berkompeten, terutama
menteri-menteri terkait, sekembalinya ke Jakarta, sehingga penanganan konflik
multidimensi itu dapat dituntaskan. (izc)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
