SINAR HARAPAN, Kamis, 29 Juli 2004
Komnas HAM: Penegakan Hukum di Poso Belum Optimal
Jakarta, Sinar Harapan - Desakan untuk membuka tabir kasus penembakan Pendeta
Susianti di Gereja Efata Palu dan konflik yang berkelanjutan di Poso, Sulawesi
Tengah (Sulteng) disuarakan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut keputusan pleno komisi itu, penyelidikan atas kasus Palu dan Poso resmi
dilakukan. Dan, tim lanjutan akan dikirimkan segera ke lokasi konflik di Sulteng
tersebut. Hasil awal kerja Komnas HAM di sana menemukan, penegakan hukum tak
berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus hukum di sana yang belum
terselesaikan. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan di
Jakarta, Rabu (28/7).
"Kita sudah ada tim yang ditugaskan ke sana. Itu akan kita perkuat dengan Farid dan
Said Nizar yang akan ke sana untuk memetakan permasalahan dan perkembangan
terakhir di Palu dan Poso. Kita mendorong supaya aparat itu lebih tanggap," paparnya
selepas pleno itu di kantor Komnas HAM.
Abdul Hakim menambahkan, tim sebelumnya yang dianggotai oleh anggota Komnas
HAM, Prof. Achmad Ali dan Hasto Admodjo masih bekerja di Sulteng. Tim susulan
yang beranggotakan M. Farid dan Said Nizar akan diturunkan segera ke lokasi sama.
Namun, belum dibahas apakan tim itu akan menjadi Komisi Penyelidik Pelanggaran
(KPP) HAM atau bukan.
Hal sama dikatakan oleh anggota Komnas HAM Samsyuddin dan Sulistyowati
Sugondo yang menerima kedatangan sejumlah LSM di sela pelaksanaan pleno.
Dikatakan mereka, tim Komnas HAM yang turun ke Palu dan Poso masih berkerja
dan kemungkinan bakal ditingkatkan ke tahap projustisia yang berlanjut dengan
rekomendasi ke pemerintah. "Penyelidikan oleh Komnas HAM sifatnya penyelidikan
justisia akan direkomendasikan ke pemerintah," papar Syamsuddin.
Komnas Lamban
Dalam kesempatan itu, sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Papua dan Forum Ko-munikasi Pemuda Pelajar Poso menanyakan tindak
lanjut penanganan kasus tersebut dan kelanjutan kasus tewasnya Theys Eluay dan
hilangnya Aristoteles Masoka, sopir Theys yang kini tak kunjung disimpulkan oleh
Komnas HAM.
Ikohi, Kontras Papua, LBH Jakarta, PGI Crisis Center, dan GMNI yang tergabung di
Koalisi itu mendesak Komnas HAM menginvestigasi secara resmi berbagai kasus
bernuansa pelanggaran HAM berat di wilayah Sulteng dan Papua.
Menurut orang tua Aristoteles yang hadir bersama Koalisi, Jonas Masoka, kasus
Theys belum selesai dengan proses pengadilan terhadap sejumlah oknum yang
terlibat. Hingga kini, anaknya tidak pernah ditemukan dan berhasil diungkap dari
proses peradilan itu. Ia menuntut tanggung jawab negara dalam peristiwa itu dan
meminta Komnas HAM mengusut berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua. (rik)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
