SUARA PEMBARUAN DAILY, 31 Mei 2004
Pengungsi di Ambon Butuh Perhatian Khusus Pemerintah
Aparat Keamanan Dinilai Tidak Jujur Mengungkapkan Fakta
AMBON - Kota Ambon kini dibebani persoalan pengungsi yang semakin berat.
Sebanyak 36.000 kepala keluarga (KK) sisa pengungsi akibat konflik 1999 lalu belum
terselesaikan, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus menangani 10.985
pengungsi sejak konflik 25 April lalu.
Gubernur Maluku Karel Ralahalu di Ambon, Sabtu (29/5), kepada Pembaruan
mengatakan, para pengungsi, baik yang lama maupun yang baru, butuh perhatian
khusus. Sesuai anggaran yang telah dialokasikan, persoalan pengungsi memang
menjadi prioritas utama.
Dikatakan, rumah pengungsi yang telah dibangun dan kembali dibakar 589 unit,
perumahan rakyat yang terbakar berjumlah 258 unit, selain 10 unit barak pada konflik
baru lalu ikut dibakar.
Konflik yang terjadi baru lalu telah menelan korban jiwa 268 orang. Hingga kini,
korban yang masih dirawat sebanyak 94 orang belum termasuk korban bom yang
terjadi baru-baru ini. Korban meninggal dunia berjumlah 41 orang, dua di antaranya
anggota Brimob Kelapa Dua. "Jumlah korban meninggal belum termasuk korban
peledakan bom," katanya.
Kini, Kota Ambon mendapat pengamanan dari empat satuan setingkat kompi (SSK)
Brimob Kelapa Dua dan satu Batalyon TNI Yonif 413 Solo Jawa Tengah, selain satuan
Arhanudse 11 yang memang telah bertugas di Ambon selama setahun lebih.
Sementara itu, teror bom yang disebarkan ke berbagai lokasi di Kota Ambon
membuat masyarakat sangat resah. Kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecurigaan
kini mewarnai kehidupan warga Ambon.
Setelah ledakan bom di Halong dan Pasar Kaget Batu Merah dua hari ini bom pun
ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Sedikitnya sekitar enam lokasi di antaranya
Lateri, Waitatiri, Tugu Trikora, dan Pasar Passo Ambon.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku Komisaris Polisi Hendro Prasetyo
kepada Pembaruan akhir pekan lalu mengatakan, beberapa buah benda yang
ditemukan setelah diteliti, ternyata bukan bom. Hal ini berbeda dengan keterangan
salah seorang anggota tim jihandak yang mengatakan bahwa benda-benda yang
dicurigai tersebut ternyata bom. Akibat informasi simpang-siur ini, masyarakat berang
pada aparat kepolisian yang sepertinya main-main dengan konflik yang melanda Kota
Ambon.
Banyak kalangan menilai, Polda Maluku tidak jujur kepada warga dalam mengungkap
berbagai kasus yang terjadi pascakonflik 25 April.
Uskup Diosis Amboina Mgr PC Mandagi Pr baru-baru ini mengatakan, kalau sekadar
main-main, sebaiknya aparat keamanan jangan datang ke Ambon.
Dirinya bingung sikap bermain-main dengan nyawa manusia yang ditunjukkan aparat
keamanan. "Rakyat Maluku tidak mau dipermainkan, rakyat Maluku berharga, rakyat
Maluku punya hak untuk hidup damai di Maluku," katanya.
Ketidaktransparan aparat ini ditandai dengan dilepaskannya dua pelaku pembawa
bom, tanpa penjelasan resmi tentang keberadaan kedua pelaku tersebut. Kasus
lolosnya empat pendukung FKM/RMS, dan penangkapan sejumlah orang terkait
dengan dokumen nama-nama warga yang menjadi pengikut FKM/RMS, tidak
diklarifikasi hingga kini.
Kapolda Maluku Brigjen Polisi Aditya Warman mengatakan, pelaku pembawa bom
akan dihadirkan. "Situasi Kota Ambon yang diwarnai terror bom dan ledakan bom
terkait dengan suhu politik yang mulai meningkat memasuki masa Pemilihan
Presiden," jelas Kapolda.
Pihaknya akan segera membawa peralatan laboratorium forensik untuk memperlancar
tugas kepolisian di Maluku. Menurut Aditya, anggota tim jihandak yang ada dirasa
cukup untuk menangani kasus terror bom yang terjadi sporadic di berbagai tempat.
Gerson (65) warga Kayu Putih Kecamatan Sirimau mengaku kecewa menjalani hidup
di Kota Ambon. Aparat tidak memberikan kepercayaan yang cukup kepada
masyarakat.
"Bisa-bisa kita tidak percaya lagi kepada institusi negara. Hidup kami jadi tidak
tenang, mau ke pasar takut, mau ke pertokoan takut, mau ke rumah ibadah pun
harus hati-hati," keluhnya.
Berjalan
Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
Provinsi Maluku Ir Antonius Sialoho, Minggu (30/5) menuturkan, pembangunan Kantor
Gubernur Maluku saat ini yang telah rampung baru dua lantai yang kini telah
dipergunakan.
Biaya senilai Rp 4 miliar sedang dipakai saat ini untuk menuntaskan beberapa bagian
yang belum rampung. Bila Rp 17 miliar kekurangan dana pembangunan kantor iru
belum direalisasikan, dipastikan pembangunan Kantor Gubernur Maluku akan
terhenti.
Menyinggung tentang proyek APBN Antonius mengemukakan, jalan Tulehu - Liang,
Passo - Tulehu, dan Durian Pata - Laha merupakan program pemeliharaan berskala
bernilai Rp 20,7 miliar. Jembatan Wai Tala di Pulau Seram Rp 7,2 miliar, Jalan
Waiselan - Latu sepanjang 42 KM Rp 15 miliar, Bendungan Matakabo dibangun
sebanyak lima tahap senilai Rp 52 miliar, dan proyek air bersih di Mako Pulau Buru R
1,5 miliar.
Menurutnya, lima proyek APBN yang baru di resmikan Presiden beberapa waktu lalu
itu semuanya bernilai Rp 113,4 miliar. "Hasil pembangunan sejumlah proyek itu
sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah-daerah setempat, ini kebutuhan publik
yang sangat esensia," katanya. (VL/N-6)
Last modified: 31/5/04
|
