DetikCom, Selasa, 19/2/2002
Pembangunan Maluku Pasca Konflik Jakarta Kucurkan Dana Rp
139 M
Reporter : Umi Kalsum
detikcom - Jakarta, Pemerintah sepakat untuk membiayai kebutuhan Propinsi Maluku
menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana pasca konflik. Di antaranya
menyiapkan dana sebesar Rp 139,09 miliar untuk proyek pembangunan jalan di
Propinsi Maluku.
Anggaran tersebut disediakan melalui Depkimpraswil. Demikian hasil rapat koordinasi
terbatas yang dilangsungkan di Depkeu, Jakarta, Selasa (19/2/2002). Dari total biaya
tersebut, sebesar Rp 74,05 miliar merupakan dana rupiah murni. Sedangkan dana
pinjaman luar negeri mencapai sebesar Rp 65,04 miliar.
Sementara itu, anggaran yang disediakan untuk proyek pembangunan jalan untuk
Propinsi Maluku Utara tahun ini sebesar Rp 102,98 miliar. Dananya terdiri dari dana
rupiah murni Rp 57,8 miliar dan dana pinjaman luar negeri sebesar Rp 45,17 miliar.
Rapat juga berhasil menyetujui pembangunan asrama polisi di Tantui, Maluku untuk
tahun 2002. Dana yang disediakan mencapai Rp 3,41 miliar. Selain itu juga
direncanakan pembangunan markas komando sebesar Rp 0,18 miliar dan
pembangunan rumah negara/dinas sebesar Rp 3,2 miliar.
Tahun 2001 lalu, pemerintah hanya menyediakan Rp 1,68 miliar bagi pembangunan
prasarana Polri dimana sebesar Rp 1,12 miliar diperuntukkan bagi barak Brimob dan
Rp 0,56 miliar untuk pembangunan barak perintis. Sementara kebutuhan anggaran
untuk pengadaan speed boat bagi pengamanan laut Maluku masih dibicarakan.
Selain itu, sistem kelistrikan Ambon, berdasarkan perhitungan saat ini terjadi defisit
sebanyak 9.6 MegaWatt. Untuk itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) merencanakan
langkah penanggulanganya dengan melakukan rehabilitasi 2 unit PLTD berkekuatan 8
MegaWatt diharapkan selesai April 2002.
Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan pembangunan di
kawasan Maluku tersebut dilaksanakan untuk memanfaatkan momentum
kesepakatan pihak-pihak yang bertikai pada pertemuan Malino II. (tbs)
Copyright © 1998 - 1999 ADIL dan detikcom Digital Life.
|