KOMPAS, Jumat, 1 Februari 2002 Kompas
Pertemuan Malino untuk Ambon Diundur
Makassar, Kompas
Untuk benar-benar menghentikan konflik yang terjadi di Ambon, sosialisasi kepada
dua kelompok yang terlibat langsung dalam pertikaian masih diperlukan. Karena itu,
delegasi dua kelompok yang melakukan pertemuan tertutup dengan fasilitator di
Makassar 30 Januari lalu, masih akan melakukan pendekatan dengan kelompoknya
masing-masing. Setelah itu bersama-sama merembukkan konsep penghentian konflik
dan rehabilitasi di Ambon untuk dibawa dalam pertemuan kedua belah pihak di
Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) pertengahan Februari
mendatang.
Menurut Deputi II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup dr Farid Husain, sosialisasi
dalam dua kelompok tersebut dilakukan untuk menemukan kesepahaman internal
untuk kemudian bisa dihadapkan dalam meja perundingan dengan kelompok yang
selama ini berseberangan.
Saat dihubungi, Kamis (31/1) sore, Farid menyebutkan bahwa dengan pertimbangan
adanya agenda sisipan tersebut, pertemuan di Malino pada 5-7 Februari kemungkinan
akan diundur sampai 11-12 Februari.
Tentang kemungkinan mundurnya pelaksanaan pertemuan damai untuk Ambon di
Malino juga diungkapkan Dr Hamid Awaludin, peninjau pertemuan damai untuk Poso
maupun untuk Ambon. Hamid tidak bersedia mengungkapkan mengapa pelaksanaan
diundur sampai kira-kira tanggal 10-11 Ferbruari 2002. "Mungkin karena kedua belah
pihak masih perlu waktu untuk mempersiapkan materi pembicaraan sekomprehensif
mungkin," katanya.
Farid menolak pendapat bahwa diundurnya waktu pertemuan yang dijadwalkan
memperlihatkan belum adanya kesepahaman antarkelompok untuk menghentikan
konflik. Dalam pertemuan tertutup yang dilakukan Menko Kesra Jusuf Kalla yang juga
diikuti Gubernur Maluku Saleh Latuconsina dan Gubernur Sulsel HZB Palaguna
dengan perwakilan dua kelompok di dua hotel yang berbeda di Makassar itu, Farid
justru menyebut adanya kemajuan berarti dalam penghentian konflik.
Kedua pihak semakin mengerucutkan keinginan untuk sama-sama menghentikan
konflik yang harus dibarengi dengan penegakan hukum dan program rehabilitasi
sosial. Beberapa persoalan yang dianggap masih harus didiskusikan adalah masalah
teknis detail, seperti pengembalian pengungsi serta program rehabilitasi institusi
pendidikan, kesehatan, dan permukiman. (p01/pep
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
